Suara.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai para penyelenggara pemilihan umum baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) nantinya dapat melaksanakan pesta demokrasi yang berkualitas meskipun dalam kondisi rumit.
Mengingat saat ini negara tengah melakukan perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka penyelenggara pemilu sejatinya bisa melaksanakannya secara efisien dan efektif.
Ari mengatakan bahwa penyelengggaraan Pemilu 2024 secara serentak harus berjalan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Di samping itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk memperbaiki perekonomian yang sempat dihantam pandemi.
Itu artinya, dijelaskan Ari adanya kondisi kedaruratan yang mesti dihadapi para penyelenggara pemilu.
"Beban fiskal misalnya, pemerintah pasti punya beban, satu, defisit APBN. Pada nanti 2024 ketika pergantian pemerintahan dari pak Jokowi ke presiden yang baru, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentu tidak berlaku sehingga perlu ada penyesuaian dari segi defisit APBN," kata Ari dalam diskusi bertajuk "Mencari Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Periode 2022-2027" yang disiarkan YouTube Ditjen Polpum Kemendagri, Rabu (13/10/2021).
Kemudian beban kedua ialah utang luar negeri. Menurutnya, akan menjadi persoalan apabila penyelenggaraan pemilu nantinya akan mengandalkan utang.
Oleh karena itu, Ari menilai para penyelenggara pemilu mesti bekerja secara efisien dan efektif.
Efisien yang dimaksud ialah terkait anggaran maupun tahapan hingga akhirnya melahirkan penyelenggaraan yang efektif dengan menghasilkan pemerintahan ataupun legislator berlegitimasi.
"Jangan nanti sudah berganti 2025 masih banyak sengketa pemilu, proses pemilu yang tidak selesai di TPS masih berproses di MK, itu tentu merupakan pemborosan yang luar biasa," tuturnya.
Baca Juga: Timsel Harus Dapat Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Mampu Atasi Masalah Pemilu
"Nah, efisien dan efektif dalam hal itu bagaimana penyelenggara bisa memastikan mengencangkan ikat pinggang, ditambah lagi mengencangkan pikiran dengan kondisi kerumitan dan kompleksitas masalah kedaruratan itu tetap menjaga pemilu berkualitas, demokrasi, dan berintegritas."
Berita Terkait
-
Timsel Harus Dapat Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Mampu Atasi Masalah Pemilu
-
Biar Jujur, Alat Deteksi Kebohongan Diminta Dipakai untuk Calon Anggota KPU-Bawaslu
-
Cari Pimpinan Baru KPU-Bawaslu, Komisi II Ingatkan Timsel Rumitnya Pemilu 2024
-
Kader PDIP Jadi Barisan Celeng Berjuang, Pangamat: Hanya Ganjar yang Bisa Meredam
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun