Suara.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai para penyelenggara pemilihan umum baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) nantinya dapat melaksanakan pesta demokrasi yang berkualitas meskipun dalam kondisi rumit.
Mengingat saat ini negara tengah melakukan perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka penyelenggara pemilu sejatinya bisa melaksanakannya secara efisien dan efektif.
Ari mengatakan bahwa penyelengggaraan Pemilu 2024 secara serentak harus berjalan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Di samping itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk memperbaiki perekonomian yang sempat dihantam pandemi.
Itu artinya, dijelaskan Ari adanya kondisi kedaruratan yang mesti dihadapi para penyelenggara pemilu.
"Beban fiskal misalnya, pemerintah pasti punya beban, satu, defisit APBN. Pada nanti 2024 ketika pergantian pemerintahan dari pak Jokowi ke presiden yang baru, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentu tidak berlaku sehingga perlu ada penyesuaian dari segi defisit APBN," kata Ari dalam diskusi bertajuk "Mencari Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Periode 2022-2027" yang disiarkan YouTube Ditjen Polpum Kemendagri, Rabu (13/10/2021).
Kemudian beban kedua ialah utang luar negeri. Menurutnya, akan menjadi persoalan apabila penyelenggaraan pemilu nantinya akan mengandalkan utang.
Oleh karena itu, Ari menilai para penyelenggara pemilu mesti bekerja secara efisien dan efektif.
Efisien yang dimaksud ialah terkait anggaran maupun tahapan hingga akhirnya melahirkan penyelenggaraan yang efektif dengan menghasilkan pemerintahan ataupun legislator berlegitimasi.
"Jangan nanti sudah berganti 2025 masih banyak sengketa pemilu, proses pemilu yang tidak selesai di TPS masih berproses di MK, itu tentu merupakan pemborosan yang luar biasa," tuturnya.
Baca Juga: Timsel Harus Dapat Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Mampu Atasi Masalah Pemilu
"Nah, efisien dan efektif dalam hal itu bagaimana penyelenggara bisa memastikan mengencangkan ikat pinggang, ditambah lagi mengencangkan pikiran dengan kondisi kerumitan dan kompleksitas masalah kedaruratan itu tetap menjaga pemilu berkualitas, demokrasi, dan berintegritas."
Berita Terkait
-
Timsel Harus Dapat Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Mampu Atasi Masalah Pemilu
-
Biar Jujur, Alat Deteksi Kebohongan Diminta Dipakai untuk Calon Anggota KPU-Bawaslu
-
Cari Pimpinan Baru KPU-Bawaslu, Komisi II Ingatkan Timsel Rumitnya Pemilu 2024
-
Kader PDIP Jadi Barisan Celeng Berjuang, Pangamat: Hanya Ganjar yang Bisa Meredam
Terpopuler
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Wamendagri Wiyagus Dorong Percepatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di Provinsi Riau
-
Momen Akrab Prabowo dan PM Anutin, Antar Sampai Tangga Pesawat
-
Menyaksikan Lahirnya Sebuah Peradaban dari Buku Bara di Atas Demak Bintara
-
War Tiket Upacara 17 Agustus di Istana Daftar di Mana? Ini Link dan Syarat yang Dibutuhkan
-
Bukan Akar Masalah! Pencopotan 137 Kepala Dapur SPPG Tak Perbaiki Program MBG
-
Aguan Lapor, Laba PANI Melejit 484% Jadi Rp1,7 Triliun
-
Benarkah Kesepakatan AS-Iran Sudah Dekat?
-
Ogah Terima Materi, Sumarsih Tagih Janji Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM 1998
-
Ketangkap Lagi! Tiga WN Malaysia Selundupkan Kokain Dalam Sepatu hingga Perlengkapan Mandi
-
Purbaya Semprot Moody's dan Fitch: "Offside!" Salah Ukur Ekonomi RI, Harusnya Lihat Angka 5,6%