Suara.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga dikenal sebagai Cendikiawan Muslim, Prof Azyumardi Azra mengkiritik langkah Presiden Jokowi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dia menyatakan, Megawati yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinilai tidak tepat mengembat jabatan tersebut.
Selain Megawati, Azyumardi dalam akun Twitter pribadinya @Prof_Azyumardi sekaligus mengkritik pengangkatan anggota Dewan Pengarah BRIN.
Ia mengatakan, seharusnya posisi ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN diisi ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional. Hal itu tentu aaja harus dilakukan jika memang BRIN benar-benar ingin serius dalam melalukan riset dan inovasi yang unggul.
"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi--boleh jadi BRIN menjadi alat politik," kata Azyumardi melalui cuitannya seperti dikutip Suara.com dengan izin dan konfirmasi dari Azyumardi, Rabu (13/10/2021).
Azyumardi mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi dapat belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang ketua dewan pengarahnya juga dijabat Megawati.
Akibat penunjukan ketum parpol sebagai ketua Dewan Pengarah, Azyumardi mengatakan bahwa BPIP kini menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik. Ia memperkirakan ke depan BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP.
"Saya kira sulit bersaing. Sementara LPNK (LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN) sudah dilebur menjadi OR (organisasi riset) yang semua dipimpin PLT. Tidak cukup waktu sekitar dua tahunan bagi Presiden Jokowi mengkonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik--tidak berantakan seperti sekarang," tutur Azyumardi.
"Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun sekarang dan ke depan," katanya.
Baca Juga: Ditunjuk jadi Ketua Dewan Pengarah, Megawati Diharapkan Bimbing BRIN Lebih Produktif
Jokowi Lantik Megawati
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 45 tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggoataan Dewan Pengarah BRIN.
Mereka yang dilantik yakni Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Adapun Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.
Selanjutnya, Sekretaris Dewan Pengarah BRIN yakni Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini