Suara.com - Partai Ummat menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlalu banyak menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin proyek strategis nasional.
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan hal ini mengakibatkan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga lain sebagai satu institusi pemerintahan menjadi tidak efisien.
"Dalam kabinet itu kan banyak menteri, kalau hampir sebagian besar urusan hanya ujung-ujungnya ke satu pintu saja, berarti itu indikasi kuat bahwa organisasi dalam konteks fungsi kementerian tadi tidak berjalan lancar," kata Ridho saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).
Dia menduga Jokowi memiliki kedekatan khusus dengan Luhut, sehingga semua hal diserahkan kepada Jenderal purnawirawan TNI ini.
"Yang kami takutkan bersama adalah ini ada unsur kedekatan, ini harusnya jadi concern kita sebagai masyarakat, jangan sampai semua kebijakan skala nasional dan untuk kepentingan orang banyak hanya lewat satu pintu saja," ucapnya.
"Kalau satu pintu ya itu-itu saja dan kebijakanya tidak pro rakyat, sehingga hasilnya tidak efisien," tegas Ridho.
Diketahui, selain Menko Marinves, Jokowi telah beberapa kali menunjuk Luhut untuk memimpin sejumlah jabatan di proyek strategis nasional.
Mulai dari Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas), wakil ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
Kemudian, Luhut juga pernah ditunjuk sebagai menteri ad interim menggantikan sementara posisi Menko Polhukam, Menteri ESDM, Menhub, dan Menteri KKP.
Baca Juga: BEM Sumbar Demo Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi
Terbaru, Luhut Binsar ditunjuk untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin