Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar harga tes swab PCR diturunkan telah mengundang pro kontra. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu turut mengungkap kecurigaan mengenai bisnis PCR.
Melalui akun Twitternya, Said Didu menilai tes swab PCR selama ini telah dijadikan ladang bisnis. Pasalnya, harga awal PCR dimulai dari Rp 2 juta.
"Kewajiban PCR dengan turunnya harga mulai dari Rp 2 juta menjadi Rp 300 ribu meningkatkan kecurigaan terhadap 'bisnis' PCR," tulis Said Didu seperti dikutip Suara.com, Selasa (26/10/2021).
Namun, Presiden Jokowi sekarang justru meminta agar harga PCR menjadi Rp 300 ribu. Hal ini membuat Said Didu menyimpulkan masyarakat seharusnya bisa melakukan tes PCR dengan harga Rp 300 ribu sejak lama.
"Jika sekarang bisa dengan harga Rp 300 ribu, artinya biayanya di bawah Rp 300 ribu ," jelas Said Didu.
Said Didu lantas mengkritik tajam biaya tes PCR sebelumnya yang mencapai jutaan. Ia pun mengajak masyarakat mulai menghitung keuntungan sejumlah pihak yang mengikuti aturan tes PCR seharga selangit.
"Mari menduga berapa untung yang sudah mereka nikmati dibalik aturan selama ini?" pungkasnya.
Cuitan Said Didu itu mendapatkan atensi dari masyakarat. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan tersebut sedikitnya telah di-retweet 1.500 kali dan mendapatkan 4.500 tanda suka.
Warganet juga ramai memberikan pendapat mereka di kolom komentar. Mereka turut menuliskan beragam kritikan dan protes mengenai aturan tes swab PCR di Tanah Air.
Baca Juga: Jokowi Perintah Turunkan Harga Tes PCR, Ini Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan
"Tak masalah sebenarnya, jika negara tidak banyak hutang, rakyat sejahtera dan tidak ada korupsi. Tapi jika negara kacau begini ya jadi?" sindir warganet.
"Sebenarnya yang menikmati keuntungan besar adalah para pemain diawal Covid, bukan hanya pelayanan PCR tapi para pebisnis alkes yang terkait covid. Justru sekarang yang stress adalah para pemain baru karena harga sudah dipaksa turun dan sudah banyak kompetitor," komentar warganet.
"Sebenarnya kalau dihitung biaya modal nya kemungkinan timpang banget sama harga PCR nya. Modal stik colok hidung, tenggorakan dan alat analisis nya. Jadi kalau ada yang bilang bisnis menguntungkan ya untung banget. Disitulah pentingnya kebijakan pemerintah buat atur harga," tambah yang lain.
"Dengan turunnya harga tapi wilayah yang wajib PCR diperluas, pastinya dengan keuntungan 3 x lipat dari harga 2 juta dengan wilayah wajib PCR 1 saja yaitu bandara. Jadi sebenernya PCR itu yah bisa diartikan membegal rakyatnya sendiri," kritik warganet.
"Untuk diogrok-ogrok hidung, dulu saya bayar Rp 1,2 juta. Sekarang malah bisa turun ke Rp 300 ribu, terus selisih nya Rp 900 ribu. Sungguh menyengsengsarakan rakyat," curhat warganet.
"Dari harga Rp 2 juta hasil keluar 2 hari, sekarang Rp 300 ribu hasil 1 hari. Lebih cepat lebih murah, bisnis yang masih menjanjikan bagi mereka, pak," timpal lainnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Perintah Turunkan Harga Tes PCR, Ini Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan
-
6 Sumber Kekayaan Boy William, Meraup Kesuksesan Sejak Usia Muda!
-
Dilantik Jokowi, Ini Profil Kepala PPATK Baru Ivan Yustiavandana
-
Asosiasi Pilot Garuda Keberatan Tes PCR Syarat Penerbangan Jawa-Bali
-
Menilik Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral yang Digagas Presiden Jokowi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Dosen Filsafat Ungkap: Media Sosial Jadi Arena Politik Baru Generasi Z
-
Dosen Filsafat Ungkap Masalah Demokrasi di Indonesia: Dari Politik Feodal hingga Hilangnya Oposisi
-
Polda Jatim Bakal Tetapkan Tersangka Usai Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Rampung
-
Ngaku Pendukung Jokowi, Peserta Ini Disoraki di Tengah Diskusi Demokrasi
-
Viral Pria Unboxing Gas Elpiji 3 Kg, Sebut Dioplos Air Padahal Ini Fakta Ilmiahnya
-
Berhasil Identifikasi, 17 Jasad Santri Tragedi Ponpes Al Khoziny Diserahkan ke Keluarga
-
Lewat Modul P5, Literasi Jaminan Sosial Dinilai Bisa Ditanamkan Sejak Dini
-
TPG Triwulan III 2025 Cair! Guru Jam Mengajar di Bawah 12 JP Dapat Tunjangan?
-
Ketua GIPI Kritik RUU Kepariwisataan: Pemerintah Tak Pernah Anggap Penting Pariwisata
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini