Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar harga tes swab PCR diturunkan telah mengundang pro kontra. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu turut mengungkap kecurigaan mengenai bisnis PCR.
Melalui akun Twitternya, Said Didu menilai tes swab PCR selama ini telah dijadikan ladang bisnis. Pasalnya, harga awal PCR dimulai dari Rp 2 juta.
"Kewajiban PCR dengan turunnya harga mulai dari Rp 2 juta menjadi Rp 300 ribu meningkatkan kecurigaan terhadap 'bisnis' PCR," tulis Said Didu seperti dikutip Suara.com, Selasa (26/10/2021).
Namun, Presiden Jokowi sekarang justru meminta agar harga PCR menjadi Rp 300 ribu. Hal ini membuat Said Didu menyimpulkan masyarakat seharusnya bisa melakukan tes PCR dengan harga Rp 300 ribu sejak lama.
"Jika sekarang bisa dengan harga Rp 300 ribu, artinya biayanya di bawah Rp 300 ribu ," jelas Said Didu.
Said Didu lantas mengkritik tajam biaya tes PCR sebelumnya yang mencapai jutaan. Ia pun mengajak masyarakat mulai menghitung keuntungan sejumlah pihak yang mengikuti aturan tes PCR seharga selangit.
"Mari menduga berapa untung yang sudah mereka nikmati dibalik aturan selama ini?" pungkasnya.
Cuitan Said Didu itu mendapatkan atensi dari masyakarat. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan tersebut sedikitnya telah di-retweet 1.500 kali dan mendapatkan 4.500 tanda suka.
Warganet juga ramai memberikan pendapat mereka di kolom komentar. Mereka turut menuliskan beragam kritikan dan protes mengenai aturan tes swab PCR di Tanah Air.
Baca Juga: Jokowi Perintah Turunkan Harga Tes PCR, Ini Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan
"Tak masalah sebenarnya, jika negara tidak banyak hutang, rakyat sejahtera dan tidak ada korupsi. Tapi jika negara kacau begini ya jadi?" sindir warganet.
"Sebenarnya yang menikmati keuntungan besar adalah para pemain diawal Covid, bukan hanya pelayanan PCR tapi para pebisnis alkes yang terkait covid. Justru sekarang yang stress adalah para pemain baru karena harga sudah dipaksa turun dan sudah banyak kompetitor," komentar warganet.
"Sebenarnya kalau dihitung biaya modal nya kemungkinan timpang banget sama harga PCR nya. Modal stik colok hidung, tenggorakan dan alat analisis nya. Jadi kalau ada yang bilang bisnis menguntungkan ya untung banget. Disitulah pentingnya kebijakan pemerintah buat atur harga," tambah yang lain.
"Dengan turunnya harga tapi wilayah yang wajib PCR diperluas, pastinya dengan keuntungan 3 x lipat dari harga 2 juta dengan wilayah wajib PCR 1 saja yaitu bandara. Jadi sebenernya PCR itu yah bisa diartikan membegal rakyatnya sendiri," kritik warganet.
"Untuk diogrok-ogrok hidung, dulu saya bayar Rp 1,2 juta. Sekarang malah bisa turun ke Rp 300 ribu, terus selisih nya Rp 900 ribu. Sungguh menyengsengsarakan rakyat," curhat warganet.
"Dari harga Rp 2 juta hasil keluar 2 hari, sekarang Rp 300 ribu hasil 1 hari. Lebih cepat lebih murah, bisnis yang masih menjanjikan bagi mereka, pak," timpal lainnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Perintah Turunkan Harga Tes PCR, Ini Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan
-
6 Sumber Kekayaan Boy William, Meraup Kesuksesan Sejak Usia Muda!
-
Dilantik Jokowi, Ini Profil Kepala PPATK Baru Ivan Yustiavandana
-
Asosiasi Pilot Garuda Keberatan Tes PCR Syarat Penerbangan Jawa-Bali
-
Menilik Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral yang Digagas Presiden Jokowi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
MBG Kembali Digulirkan, Ini Catatan Kritis JPPI Soal Arah Pendidikan
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi
-
Pria di Depok Tewas Ditusuk Saat Tertidur Pulas, Pelaku Teriak 'Gua Orang Lampung'
-
Integrasi Transportasi Terhambat, Pemprov DKI Sebut Pemda Depok dan Bekasi Tak Punya Anggaran
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama dalam Materi 'Mens Rea'
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup