Suara.com - Presiden Jokowi meminta harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu. Namun masyarakat menganggap harga itu masih terlampai mahal, sehingga ada tuntutan harga bisa lebih turun dan terjangkau.
Menanggapi turunnya harga PCR dan desakan dari masyarakat agar harga dapat lebih murah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pemerintah bisa menjadikan Rp 300 ribu sebagai harga maksimal tes PCR.
Dengan begitu Dasco berharap ada kemungkinan harga bisa lebih rendah dari harga maksimal yang ditentukan.
"Saya pikir harga PCR Rp300 ribu harga maksimal. Kami akan coba di situ, nanti bisa lebih murah," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/10/2021).
Sementara itu, untuk tes PCR sebagai syarat penerbangan, Dasco mengatakan nantinya harga tes PCR juga bisa dikemas atau bundling dengan pembelian tiket pesawat. Sehingga dengan begitu diharapkan harga bisa lebih terjangkau.
"Ya nanti bisa disimulasikan dulu bagaimana supaya caranya tidak memberatkan masyarakat gitu tapi perjalanan bisa berjalan dengan lancar tapi tidak merugikan masyarakat," kata Dasco.
Epidemiolog Minta Harga PCR Diturunkan Rp 99 Ribu
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Kamaluddin Latief meminta pemerintah untuk menurunkan harga tes PCR hingga seharga tes antigen yakni Rp 99 ribu.
Kamaluddin menjelaskan, jika pemerintah ingin menerapkan aturan wajib tes PCR bagi semua pelaku perjalanan di semua moda transportasi maka harga tes PCR perlu ditekan.
Baca Juga: Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 300 Ribu, Pengamat: Kalau Bisa Harganya Seragam
"Mendorong pemerintah agar bisa menekan harga PCR serendah mungkin, bahkan jika memungkinkan, hingga mendekati batas atas harga tes antigen," kata Kamaluddin, Selasa (26/10/2021).
Pemerintah harus menyuntikkan subsidi pada setiap tes PCR agar aturan ini bisa diterima masyarakat yang dibebani wajib tes PCR meski sudah divaksin.
"Subsidi adalah opsi lain yang juga bisa ditawarkan pemerintah. Mekanisme di wilayah yang sulit melakukan PCR harus diatur lebih lanjut dengan membuat beberapa perkecualian atau prasyarat lain. Ini harus dipikirkan caranya," jelasnya.
Meski begitu, Kamalludin menilai upaya skrining penumpang pesawat melalui tes PCR sebagai standar tertinggi tes Covid-19 akan mengurangi resiko penularan yang bisa saja terjadi di dalam pesawat.
"Jika kita memilih melakukan pelonggaran mobilitas, maka mau tidak mau screening ketat, dengan memilih jenis tes yang lebih sensitif yakni PCR adalah pilihan," sambungnya.
Dia menyebut hal ini juga bisa mengantisipasi munculnya kasus gelombang ketiga dan masuknya beberapa varian baru dari luar negeri, maka sistem tracing dan karantina juga harus diperketat.
Berita Terkait
-
Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 300 Ribu, Pengamat: Kalau Bisa Harganya Seragam
-
Harga Tes PCR Rp 300 Ribu Dinilai Masih Mahal, IDI Minta Pemerintah Bisa Berikan Subsidi
-
Jokowi Minta Harga Tes PCR Rp 300 Ribu, Kemenkes Mulai Menghitung
-
Turun Harga Tidak Selesaikan Masalah, Jokowi Harus Hapus Syarat PCR untuk Penerbangan
-
TERBARU Tarif Swab PCR di Mayapada Hospital, Siloam dan Bandara Soekarno-Hatta
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Oleh-oleh Suara.com dari Swiss: Hidup Tenang Tanpa Klakson, Begini Rasanya Slow Living di Zurich
-
Kemenkes Ingatkan Risiko Jangka Panjang Konsumsi Ikan Sapu-sapu dari Sungai Tercemar
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir
-
Pelanggaran Disiplin ASN, Kementan: Penanganan Indah Megahwati Mengacu pada Peraturan yang Berlaku
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden