Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menganggap Dewan Perwakilam Rakyat saat ini hanya sebagai tukang stempel pemerintah. Anggapan itu didasarkan dari hasil evaluasi dan kinerja DPR masa sidang I tahun sidang 2021-2022.
Berdasarkan hasil evaluasi dan kinerja diketahui hanya satu dari 5 RUU prioritas yang menjadi inisiatif DPR, yaitu RUU tentang Minerba. Selebihnya empat RUU lain yang sudah disahkan itu merupakan usulan pemerintah.
Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan hal Itu tentu mengherankan karena selama ini DPR selalu menyalahkan pemerintah atas penilaian buruk kinerja legislasi. Padahal lanjut Wiratma melihat capaian RUU di atas yang didominasi usulan pemerintah, justru pemerintah punya alasan untuk berbangga.
"Di samping itu fakta belum ada satu RUU usulan DPR yang disahkan dalam dua tahun terakhir tentu memunculkan pertanyaan soal tanggungjawab DPR sebagai pengusul RUU," ujar Wiratma secara daring, Kamis (28/10/2021).
Formappi memandang DPR tidak berdaya di hadapan pemerintah lantaran kerap menyetujui dan mengesahakn RUU usulan pemerintah, ketimbang RUU inisiatif DPR.
Wiratma menilai DPR terkesan hanya menyenangkan pemerintah dengan selalu meloloskan RUU inisiatif pemerintah.
"Klaim sebagian elemen masyarakat bahwa DPR sekedar menjadi “tukang stempel” pemerintah mungkin ada benarnya. DPR yang dikritik memble kinerja legislasinya justru bisa ngebut menyelesaikan RUU permintaan pemerintah," kata Wiratma.
Karena hal tersebut, Formappi menyebut DPR pada masa sidang I tahun sidang 2021-2022 masih serupa dengan masa sidang sebelumnya.
"(DPR) belum mampu mengakhiri paceklik kinerja DPR pada masa sidang-masa sidang sebelumnya. Pengesahan satu RUU Prioritas yakni RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan seolah menjadi pelipur lara di tengah paceklik kinerja legislasi DPR periode 2019-2024," kata Wiratma.
Baca Juga: Puan Maharani: Generasi Muda Jangan Bosan Bicara Kebhinekaan dan Persatuan
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim