Suara.com - Lebih dari 500 kelompok hak-hak sipil telah menyerukan pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan peningkatan kekerasan di negara bagian Chin, Myanmar.
Reuters melaporkan, Jumat (5/11/2021), Chin merupakan wilayah perbatasan di Myanmar yang sedang bergejolak saat ini yang telah menjadi garis depan perlawanan terhadap kekuasaan militer.
Media lokal, para saksi mata, dan PBB telah melaporkan penumpukan senjata berat dan pasukan di Chin, menunjukkan serangan tentara yang akan segera terjadi untuk mengusir kelompok-kelompok milisi yang terbentuk setelah kudeta 1 Februari 2021.
Human Rights Watch mengeluarkan pernyataan atas nama 521 organisasi internasional dan domestik yang meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi dan bertindak sebelum serangan meluas di Chin.
"Ini harus mengadakan pertemuan mendesak mengenai serangan yang meningkat di Negara Bagian Chin,” kata Human Rights Watch dalam pernyataan tersebut.
“Dan krisis politik, hak asasi manusia dan kemanusiaan yang mendalam secara keseluruhan sebagai akibat dari pencarian para pemimpin militer Myanmar akan kekuasaan dan keserakahan telah menyebabkan penderitaan besar.”
Myanmar telah dilumpuhkan oleh protes dan kekerasan sejak kudeta, dengan junta berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas.
Saksi mata, kelompok pemberi bantuan, dan media lokal mengatakan rumah dan gereja telah dibakar di kota Thantlang. Organisasi Save the Children mengatakan kantornya juga dihancurkan.
Junta tidak berkomentar tentang situasi di Chin. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi laporan serangan di wilayah tersebut karena internet dan komunikasi lainnya telah terganggu.
Baca Juga: Myanmar dan Kamboja Berdamai dengan COVID-19, Sekolah Kembali Buka
Badan kemanusiaan PBB dalam laporan situasi pada Rabu (3/11/2021) mengatakan bentrokan antara pasukan keamanan dan pasukan pertahanan rakyat telah meningkat di Chin serta di wilayah tetangga Magway dan Sagaing.
(Jacinta Aura Maharani)
Berita Terkait
-
Myanmar dan Kamboja Berdamai dengan COVID-19, Sekolah Kembali Buka
-
Elon Musk Tantang PBB, Siap Jual Saham Tesla Rp 85 Triliun untuk Atasi Kelaparan Dunia
-
Perusahaan Ride Hailing Gojek Bantu UMKM, Ratu Maxima Berikan Apresiasi
-
Situasi Makin Buruk Pasca Kudeta, Puluhan Negara Desak PBB Bikin Agenda Khusus Bahas Sudan
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan