Marsekal Hadi Tjahjanto Bakal Jadi Menteri Jokowi? Ini Kata Istana

Suara.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Penggantinya pun tinggal disahkan, yakni Jenderal Andika Perkasa.

Kekinian, berembus wacana Marsekal Hadi akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko melalui mekanisme reshuffle.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan memberikan komentar.  Ia meminta awak media menunggu waktunya.

"Itu tunggu saja waktunya. Kita belum bisa memberikan apa jawaban," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).

Moeldoko menuturkan, saat pensiun dari jabatan Panglima TNI, tidak harus mendapatkan jabatan baru. Hal tersebut diungkapkannya lantaran pernah menjabat sebagai Panglima TNI.

Ia menceritakan ketika itu saat masa purnabakti, ia tidak memiliki jabatan apa pun selama 2,5 tahun. Namun waktu tersebut ia gunakan bersama keluarga.

"Seperti saya dulu dua setengah tahun waktu istirahat dan itu cukup nyaman bagi siapapun setelah bertugas, setelah mengemban tugas saya kemarin 35 tahun,  punya kesempatan 2,5 tahun betul-betul sangat berarti bagi keluarga dan saya sendiri apa menikmati waktu yang ada," kata Moeldoko.

"Itu jadi tidak harus habis pensiun mendapatkan jabatan baru  dan seterudnya. Saya pikir apa yang saya rasakan juga sangat menarik bisa menikmati sesuatu yang berbeda selama 2,5 tahun," sambungnya.

Saat ditanya soal adanya kritikan pemilihan calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, yang dinilai telah mengesampingkan tradisi rotasi 3 matra TNI, Moeldoko tak mempermasalahkan hal tersebut. 

Baca Juga: Istana Belum Bisa Pastikan Jadwal Pelantikan Panglima TNI Baru

 Ia menjelasan pemilihan calon tunggal yakni Jenderal TNI Andika Perkasa karena Jokowi memiliki beberapa pertimbangan.

Pertama, kata Moeldoko, para kepala staf semuanya siap menjadi Panglima, darat, laut maupun udara. 

"Kebetulan Pak Andika adalah kepala staf yang senior, itu bisa pertimbangannyaa senioritas," tutur Moeldoko.

Pertimbangan kedua yakni pergantian panglima TNI tidak harus mengikuti aturan yang ada, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

"Berikut yang ketiga secara tradisi itu sebenarnya berjalan bukan darat laut udara, bukan darat laut darat udara dan darat lagi, itu tradisi yang berjalan selama ini. tapi sekali lagi tidak juga tradisi itu bersifat apa itu permanen atau ya permanen nggak juga," tutur Moeldoko.

Karenanya, Moeldoko menegaskan penunjukkan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa oleh Jokowi sudah melalui pertimbangan yang matang.