Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan Komisi I DPR RI untuk menekankan komitmen KSAD Jenderal Andika Perkasa dalam penyelesaian konflik di Papua tanpa melakukan pelanggaran HAM.
Diketahui, Andika Perkasa menjalani proses fit dan proper test sebagai calon Panglima TNI di DPR RI Senayan, Jakarta, hari ini Sabtu (6/11/2021).
“Komisi I DPR RI saat melakukan pendalaman kepada calon Panglima TNI yang baru perlu meminta penegasan dari calon Panglima, agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin, Sabtu (6/11/2021).
Komitmen, menurut Komnas HAM, sangat penting mengingat konflik bersenjata di Papua masih terjadi, seperti di Intan Jaya.
“Saat ini situasi di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dengan kelompok-kelompok bersenjata. Serta ada tenggat waktu dari calon Panglima agar konflik tidak berlarut di Papua,” kata Amiruddin.
Di samping itu, kata Amiruddin, jika sudah resmi menjadi Panglima TNI, Andika harus melakukan gebrakan baru dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM.
“Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat,” ujarnya.
Diketahui setelah resmi diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjalani fit dan proper tes di Komisi I DPR RI.
Pada kesempatan itu Andika menyampaikan visi misinya. Secara singkat dia menyebut, kalau TNI adalah kita. Maksud Andika ialah TNI tidak dipisahkan dari masyarakat.
Baca Juga: Komisi I DPR RI Setuju Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
"Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru saya ingin masyarakat Indonesia dan internasional, TNI adalah kita bagian dari mereka," kata Andika.
Andika lantas mengungkapkan kalau pihaknya bisa saja bekerja secara profesional. Akan tetapi, ia juga menginginkan masyarakat bisa melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya dengan segala kekurangan namun tetap melakukan perbaikan.
"Tapi kita dengan keadaan kita enggak bisa berbuat apa-apa, tetap banyak yang bisa lakukan, karena memang sebagai orang yang pasti punya cara yang berbeda misalnya mengejar kita selesaikan dan kita dikejar," ujar Andika.
Berita Terkait
-
Verifikasi Administrasi Lengkap, Jenderal Andika Perkasa Siap Fit and Proper Test Besok
-
Diduga Dikriminalisasi karena Sengketa Tanah, Kakek 74 Tahun Mengadu ke Komnas HAM
-
Ogah Tanyakan Kekayaan Andika Perkasa Rp 179,9 Miliar, Komisi I: Kami bukan Kantor Pajak
-
Fit And Proper Test Panglima TNI Harus Terbuka, DPR Diingatkan Jangan Seperti Zaman Orba
-
Fit And Proper Test Calon Panglima TNI Bakal Digelar Terbuka, Kecuali Hal Strategis
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
KPK Pilih 'Rem Darurat', Serahkan Pengusutan Korupsi Makan Bergizi Gratis ke Kejaksaan Agung
-
Kemhan Gembleng 35.476 Pengelola Koperasi Desa di Markas TNI, Ini Bocoran Materi Latsarmil 45 Hari
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar