Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan Komisi I DPR RI untuk menekankan komitmen KSAD Jenderal Andika Perkasa dalam penyelesaian konflik di Papua tanpa melakukan pelanggaran HAM.
Diketahui, Andika Perkasa menjalani proses fit dan proper test sebagai calon Panglima TNI di DPR RI Senayan, Jakarta, hari ini Sabtu (6/11/2021).
“Komisi I DPR RI saat melakukan pendalaman kepada calon Panglima TNI yang baru perlu meminta penegasan dari calon Panglima, agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin, Sabtu (6/11/2021).
Komitmen, menurut Komnas HAM, sangat penting mengingat konflik bersenjata di Papua masih terjadi, seperti di Intan Jaya.
“Saat ini situasi di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dengan kelompok-kelompok bersenjata. Serta ada tenggat waktu dari calon Panglima agar konflik tidak berlarut di Papua,” kata Amiruddin.
Di samping itu, kata Amiruddin, jika sudah resmi menjadi Panglima TNI, Andika harus melakukan gebrakan baru dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM.
“Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat,” ujarnya.
Diketahui setelah resmi diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjalani fit dan proper tes di Komisi I DPR RI.
Pada kesempatan itu Andika menyampaikan visi misinya. Secara singkat dia menyebut, kalau TNI adalah kita. Maksud Andika ialah TNI tidak dipisahkan dari masyarakat.
Baca Juga: Komisi I DPR RI Setuju Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
"Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru saya ingin masyarakat Indonesia dan internasional, TNI adalah kita bagian dari mereka," kata Andika.
Andika lantas mengungkapkan kalau pihaknya bisa saja bekerja secara profesional. Akan tetapi, ia juga menginginkan masyarakat bisa melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya dengan segala kekurangan namun tetap melakukan perbaikan.
"Tapi kita dengan keadaan kita enggak bisa berbuat apa-apa, tetap banyak yang bisa lakukan, karena memang sebagai orang yang pasti punya cara yang berbeda misalnya mengejar kita selesaikan dan kita dikejar," ujar Andika.
Berita Terkait
-
Verifikasi Administrasi Lengkap, Jenderal Andika Perkasa Siap Fit and Proper Test Besok
-
Diduga Dikriminalisasi karena Sengketa Tanah, Kakek 74 Tahun Mengadu ke Komnas HAM
-
Ogah Tanyakan Kekayaan Andika Perkasa Rp 179,9 Miliar, Komisi I: Kami bukan Kantor Pajak
-
Fit And Proper Test Panglima TNI Harus Terbuka, DPR Diingatkan Jangan Seperti Zaman Orba
-
Fit And Proper Test Calon Panglima TNI Bakal Digelar Terbuka, Kecuali Hal Strategis
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan