Suara.com - Menteri-menteri di kabinet disebut-sebut diberi kebebasan oleh Presiden Jokowi untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas mereka menjelang Pilpres 2024. Lalu apakah izin tersebut bakal berimbas pada kinerja menteri di pemerintahan?
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai kebebasan yang diberikan Jokowi tidak lantas membuka kinerja menteri merosot. Diketahui, dari Gerindra sendiri ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju untuk ketiga kalinya dalam pemilihan presiden.
"Saya pikir sampai dengan saat ini dalam hal tahap wajar dan belum ganggu kinerja jalannya kerja menteri-menteri tersebut. Dan sampai sejauh ini, kami lihat yang dilakukan menteri-menteri itu dalam tahap wajar dan masih on the track dalam melakukan tugas-tugasnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2021).
Menurut Dasco apa yang dilakukan Jokowi untuk membebaskan para menteri menaikkan popularitas tidak ada yang salah. Sebab berdasarkan aturan, hal itu tidak dilarang.
"Sebenarnya dalam aturan undang-undang aturan KPU maupun dari presiden sendiri tidak ada larangan untuk para calon menteri melakukan sosialisasi pencapresan," kata Dasco.
Diketahui, Jokowi disebut-sebut memberikan kebebasan kepada menteri-menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas menjelang pemilu presiden 2024, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Dari paparan media-media selama ini, menteri-menteri yang hampir selalu masuk survei elektabilitas dan popularitas sebagai calon presiden, di antaranya Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto.
Kendati para menteri bebas meningkatkan elektabilitas dan popularitas, politikus Kamhar Lakumani mengatakan mereka tetap harus "meningkatkan kinerjanya agar mendapat penilaian yang baik dari masyarakat."
Anggota kabinet yang akan maju ke pemilu presiden diharapkan tak mengorbankan tugas pokok sebagai menteri.
Baca Juga: Relawan GARIS Yakin PDIP Bakal Usung Ganjar di Pilpres 2024, Alasannya Ini
Kahar yang menjadi Deputi Bappilu Partai Demokrat menilai Jokowi tentu memiliki kepentingan yang jauh lebih besar terkait "memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas."
"Artinya para anggota kabinet yang akan maju pada kontestasi pilpres tak akan bersaing dengan dirinya."
"Pak Jokowi tentunya akan mempersilakan anggota-anggota kabinetnya yang berpeluang maju untuk tampil, beliau berkepentingan ada yang melanjutkan kebijakan-kebijakannya saat ini."
Beberapa waktu yang lalu, Ahmad Muzani berkata, "tidak ada masalah, artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas."
Gerindra sebagai partai asal Prabowo Subianto menyambut baik pernyataan Jokowi. Mereka menyebut itu itu cara sehat untuk memilih calon pemimpin masa depan.
"Makin banyak makin bagus. Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihannya makin banyak makin bagus," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi
-
Jakarta Jadi Kota Paling Aman ke-2 di ASEAN, Tapi Pramono Akui Masih Ada Premanisme
-
Pramono Anung Larang Ondel-Ondel Ngamen di Jalan Jakarta, Ini Alasannya
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030