Suara.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (10/11) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang semakin meningkat di seluruh Myanmar.
Melalui pernyataan langka, yang disetujui oleh 15 anggota negara, dewan meminta agar pertempuran di Myanmar segera dihentikan dan mendesak militer agar menahan diri.
Muncul sejumlah laporan bahwa terjadi penumpukan senjata berat dan pasukan di Negara Bagian Chin, memperlihatkan potensi serangan militer untuk mengusir kelompok milisi yang dibentuk usai militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi lewat kudeta 1 Februari.
"Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kelanjutan kekerasan baru-baru ini di seluruh Myanmar. Mereka meminta supaya kekerasan segera dihentikan dan memastikan warga sipil aman," tulis penyataan itu.
Junta Myanmar tidak mengomentari situasi di Negara Bagian Chin, kawasan perbatasan bergejolak yang menjadi garis depan perlawanan terhadap kekuasaan militer.
Myanmar lumpuh akibat protes dan kekerasan pascakudeta, sementara junta sedang berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak minoritas etnik yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang disebut "teroris".
"Anggota Dewan Keamanan ... kembali menegaskan keprihatinan mendalam mereka tentang perkembangan di Myanmar menyusul penetapan status darurat yang diberlakukan pada 1 Februari dan meminta militer untuk sepenuhnya menahan diri," demikian pernyataan tersebut, yang disusun oleh Inggris.
"Mereka mendorong dialog dan rekonsiliasi yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat Myanmar," katanya.
Dewan juga menyerukan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke semua warga yang membutuhkan, perlindungan, keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan dan medis." (Sumber: Antara/Reuters)
Baca Juga: Kekerasan Sipil Meningkat, PBB Didesak Turun Tangan soal Aksi Serangan Militer Myanmar
Berita Terkait
-
Partai Komunis Burma Bangkit, Deklarasi Perang Rakyat Lawan Junta Militer
-
Konflik di Ethiopia Makin Memanas, 16 Staf PBB Ditahan Pemerintah
-
Peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai Nikah di Birmingham, Digelar secara Sederhana
-
Dewan Keamanan PBB Kutuk Upaya Pembunuhan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhemi
-
Laga Timnas Indonesia vs Myanmar Diusahakan Masuk Hitungan Poin FIFA
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi
-
Hotman Paris Pakai Tongkat ke Singapura, Bawa Amanah Rp500 Juta dari Bos Mayapada untuk Yuvita
-
Fakta di Balik Kasus Yuvita: Mengapa Penyiksaan 3 Tahun Bisa Terjadi Tanpa Diketahui Warga?
-
Alasan Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Meski Ditolak Kejagung
-
Dua Peserta Meninggal, Pakar UGM Desak Latihan Militer SPPI Dihentikan!
-
Tak Menyerah, Sony Sanjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Setelah Ditolak Kejagung