Suara.com - Dalam bantahannya, sekutu Belarus, Rusia, mengatakan harus ada yang bertanggung jawab mengapa orang-orang ini meninggalkan rumah mereka dan negara mana yang hancurkan tanah air mereka.
Negara-negara Barat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Rusia pada hari Kamis (11/11) membahas siapa yang harus bertanggung jawab atas meningkatnya krisis pengungsi di perbatasan Polandia-Belarus.
Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Irlandia, Norwegia, Estonia, dan Albania menyalahkan Presiden Belarus Alexander Lukashenko atas situasi mengerikan yang terjadi di sana.
"Kami mengutuk instrumentalisasi manusia yang hidup dan kesejahteraannya dipertaruhkan untuk tujuan politik oleh Belarus," kata negara-negara tersebut.
Mereka mengklaim Minsk bertujuan untuk "menggoyahkan negara-negara tetangga dan perbatasan UE (Uni Eropa)" sembari mengalihkan perhatian dari kian meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia.
Negara-negara Barat menyebut perilaku Belarus "tidak dapat diterima" dan mendesak adanya tanggapan yang kuat dari dunia internasional.
Lukashenko dituduh menerbangkan migran dan pengungsi ke Eropa dari negara-negara Timur Tengah seperti Irak.
Presiden Belarus itu diduga menggunakan taktik ini untuk menghukum UE karena telah dijatuhi sanksi oleh Barat.
Rusia yang adalah sekutu Belarus langsung membantah tuduhan tersebut. Wakil duta besar Moskow untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa negara-negara Barat "memiliki semacam kecenderungan masokis karena mengangkat topik yang sangat memalukan bagi Uni Eropa ini di hadapan kita sangatlah berani."
Baca Juga: Warga Lokal Bingung atas Krisis Migran di Perbatasan Belarus-Polandia
Dia mengatakan Belarus dan Rusia sama sekali tidak membantu para migran dan pengungsi datang ke Eropa.
"Ini bukan pertama kalinya UE menghadapi krisis seperti itu," kata Polyanskiy.
"Harus ada yang memperhatikan alasan mengapa orang-orang ini meninggalkan negara asal mereka, siapa yang bertanggung jawab atas krisis ini, dan negara mana yang menghancurkan tanah air mereka."
Mendagri Jerman: Ini "cara berpolitik yang sangat buruk"
Dalam komentar terpisah yang diterbitkan pada hari Jumat (12/11), Menteri Dalam Negeri Jerman Horst Seehofer mengatakan kepada penerbit surat kabar terbesar ketiga di Jerman, Funke Mediengruppe, bahwa "Polandia menjalankan pelayanan penting untuk seluruh Eropa" dengan melindungi perbatasan luar UE.
Seehofer mengatakan UE harus berdiri bersama dengan Polandia dalam menangani situasi ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung