Suara.com - Pengamat menilai Presiden Duterte mencari cara untuk tetap berada dalam lingkaran politik untuk bisa menghindari penyelidikan internasional soal perangnya terhadap narkoba.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada hari Senin (15/11) mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan Senat Filipina pada tahun depan.
Ia dinilai mencari cara untuk tetap berada dalam lingkaran politik sambil menghadapi penyelidikan internasional atas langkah-langkahnya dalam perang terhadap narkoba.
Duterte secara konstitusional dilarang mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Ia kemudian mengajukan pencalonannya di kantor Komisi Pemilihan, beberapa menit sebelum tenggat waktu untuk mengikuti pemilihan.
Dia terdaftar sebagai kandidat senator di bawah partai politik yang bersekutu dengan partai PDP-Laban yang kini berkuasa, kata Melvin Matibag, sekretaris jenderal PDP-Laban.
Seorang pengacara menyerahkan dokumen atas nama presiden, demikian menurut dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP.
Dokumen ini memadamkan spekulasi bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden, posisi yang juga diincar oleh putrinya, Sara.
Duterte, 76, sebelumnya mengatakan, dia akan mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi kedua di negara itu.
Ia lalu berubah pikiran dan pada bulan lalu mengumumkan rencana untuk pensiun dari politik, yang disambut dengan skeptisisme yang mendalam di antara para analis.
Baca Juga: Tebar Psywar ke Duterte, Manny Pacquiao Siap Jadi Capres Filipina
Pada September 2015, Duterte pernah membuat pernyataan serupa dengan mengatakan dia "akan pensiun dari kehidupan publik untuk selamanya."
Tapi dua bulan kemudian ia mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Dinilai untuk hindari tuntutan pengadilan internasional Profesor ilmu politik Universitas Filipina Jean Franco mengatakan Duterte mencalonkan diri sebagai Senat karena dia "takut dengan tuntutan hukum dan ICC."
Bulan September lalu, para hakim di Pengadilan Kriminal Internasional telah mengizinkan penyelidikan penuh terhadap kampanye antinarkotika Duterte, dengan mengatakan kampanye itu ibarat serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil.
Kelompok hak asasi memperkirakan perang narkoba ala Duterte telah menewaskan puluhan ribu orang.
Sebelumnya, rencana awal Duterte untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden membuat marah para aktivis, yang menggambarkannya sebagai bencana hak asasi manusia di benteng demokrasi Asia.
''Duterte mencalonkan diri sebagai Senat adalah upaya lain dari tiran untuk menghindari akuntabilitas dari Pengadilan Kriminal Internasional dan mekanisme akuntabilitas lainnya,'' kata Cristina Palabay dari Karapatan, aliansi sayap kiri kelompok hak asasi manusia.
Berita Terkait
-
Guru di Bawah Bayang Laporan: Saat Nasihat Dianggap Serangan Personal
-
5 HP RAM 12 GB Terbaru untuk Gaming Paling Murah, Mulai Rp3 Jutaan
-
Rieke 'Oneng' Kritik Sengkarut Data PBI BPJS: Di Balik Angka Ada Nyawa Rakyat yang Dipertaruhkan
-
Outlook Moody's Jeblok Jadi Negatif, Janji Purbaya: RI Mampu Bayar Utang
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!
-
Sempat Dinonaktifkan, Mensos Pastikan BPJS PBI 106 Ribu Pasien Katastropik Aktif Otomatis
-
Hampir Separuh Laut Dunia Kini Tercemar Sampah: Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Pelajar Tewas Gegara Jalan Berlubang di Matraman, Polisi Dalami Faktor Infrastruktur
-
Gandeng Badan Gizi Nasional, Pramono Anung Bidik Investasi SDM Lewat MBG
-
Trump Undang RI Hadiri Pertemuan Perdana Board of Peace, Prabowo Datang?