Suara.com - Pengamat menilai Presiden Duterte mencari cara untuk tetap berada dalam lingkaran politik untuk bisa menghindari penyelidikan internasional soal perangnya terhadap narkoba.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada hari Senin (15/11) mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan Senat Filipina pada tahun depan.
Ia dinilai mencari cara untuk tetap berada dalam lingkaran politik sambil menghadapi penyelidikan internasional atas langkah-langkahnya dalam perang terhadap narkoba.
Duterte secara konstitusional dilarang mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Ia kemudian mengajukan pencalonannya di kantor Komisi Pemilihan, beberapa menit sebelum tenggat waktu untuk mengikuti pemilihan.
Dia terdaftar sebagai kandidat senator di bawah partai politik yang bersekutu dengan partai PDP-Laban yang kini berkuasa, kata Melvin Matibag, sekretaris jenderal PDP-Laban.
Seorang pengacara menyerahkan dokumen atas nama presiden, demikian menurut dokumen yang dilihat oleh kantor berita AFP.
Dokumen ini memadamkan spekulasi bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden, posisi yang juga diincar oleh putrinya, Sara.
Duterte, 76, sebelumnya mengatakan, dia akan mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi kedua di negara itu.
Ia lalu berubah pikiran dan pada bulan lalu mengumumkan rencana untuk pensiun dari politik, yang disambut dengan skeptisisme yang mendalam di antara para analis.
Baca Juga: Tebar Psywar ke Duterte, Manny Pacquiao Siap Jadi Capres Filipina
Pada September 2015, Duterte pernah membuat pernyataan serupa dengan mengatakan dia "akan pensiun dari kehidupan publik untuk selamanya."
Tapi dua bulan kemudian ia mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Dinilai untuk hindari tuntutan pengadilan internasional Profesor ilmu politik Universitas Filipina Jean Franco mengatakan Duterte mencalonkan diri sebagai Senat karena dia "takut dengan tuntutan hukum dan ICC."
Bulan September lalu, para hakim di Pengadilan Kriminal Internasional telah mengizinkan penyelidikan penuh terhadap kampanye antinarkotika Duterte, dengan mengatakan kampanye itu ibarat serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil.
Kelompok hak asasi memperkirakan perang narkoba ala Duterte telah menewaskan puluhan ribu orang.
Sebelumnya, rencana awal Duterte untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden membuat marah para aktivis, yang menggambarkannya sebagai bencana hak asasi manusia di benteng demokrasi Asia.
''Duterte mencalonkan diri sebagai Senat adalah upaya lain dari tiran untuk menghindari akuntabilitas dari Pengadilan Kriminal Internasional dan mekanisme akuntabilitas lainnya,'' kata Cristina Palabay dari Karapatan, aliansi sayap kiri kelompok hak asasi manusia.
Berita Terkait
-
Australian Open 2025: Anthony Ginting hingga Bagas/Leo Dipastikan Absen
-
10 Aplikasi Beli Saham Terbaik untuk Investor Pemula, Biaya Transaksi Murah
-
7 Parfum Pria yang Disukai Wanita, Wanginya Dijamin Bikin Cewek Penasaran!
-
Evandra Florasta Kutip Albert Einstein Usai Perjalanan di Piala Dunia U-17 2025
-
Download Stiker WA Galon hingga Gas 3 Kg Biar Chat Beli Online Lebih Cepat
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Gaji Petugas MBG Telat, Kepala BGN Janji Bakal Tuntaskan Pekan Ini
-
Cermin Kasus Bilqis: 5 Pelajaran Pahit di Balik Drama Penculikan yang Mengguncang Indonesia
-
Asfinawati Sebut Penegakan HAM di Indonesia Penuh Paradoks, Negara Pelanggar Sekaligus Penegak!
-
Kasus Baru, KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Pelayanan Haji di BPKH
-
Geger Foto Ijazah Jokowi, Roy Suryo Sebut Pria di Dalamnya Bukan Presiden, Tapi Sosok Ini
-
Sukses Intervensi Penurunan Stunting, Gubernur Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Kemenkes
-
Kepala BGN Kena 'Sentil' Komisi IX DPR Soal Proses Pengajuan Tambahan Anggaran ke Kemenkeu
-
KPK Usut Hasil Sewa Apartemen Lukas Enembe, Kemana Mengalir Dana Korupsi Papua Rp1,2 T?
-
Program SMK Go Global Dimulai Akhir Tahun, Pemerintah Kirim Lulusan SMA/SMK Kerja ke Luar Negeri
-
Arab Saudi Catat Lonjakan Wisatawan, Target 150 Juta Turis 2030 Dicanangkan