Suara.com - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai pemimpin Indonesia ke depan tidak cukup hanya modal popularitas, pasalnya hal tersebut bisa dibentuk melalui persepsi dan pencitraan.
Menurutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani layak diperhitungkan sebagai sosok calon pemimpin pada 2024 mendatang.
"Menurut saya, sosok Puan Maharani adalah pemimpin yang apa adanya, tidak mengedepankan pencitraan, tetapi pemimpin yang bekerja sehingga menimbulkan citra positif. Wacana publik kita geser ke kualitas bukan sekedar popularitas," kata Emrus dalam diskusi politik daring bertema "Puan Maharani Calon Presiden Kenapa Tidak?", Selasa (16/11/2021).
Selain itu, Emrus mengklaim, jejak ideologis Puan juga bisa menjadi modal yang bisa diperhitungkan. Pasalnya Puan dinilai sudah mewarisi garis biologis dari kakeknya yakni Soekarno.
"Jangan lupa, Puan adalah anak Ideologis sekaligus anak biologis. Maka dalam hal menjaga ideologi nasionalisme, Puan tentu lebih pasti untuk tidak perlu diragukan lagi," tuturnya.
Lebih lanjut, Emrus juga memuji Ketua DPP PDIP yang juga putri Megawati Soekarnoputri lantaran dianggap telah berani mengkritisi pemerintah dalam berbagai hal. Terbaru Puan dianggap berani lantaran meminta Pertamina melakukan audit pasca kebakaran kilang minyak di Cilacap.
"Padahal bicara Pertamina artinya sama dengan mengerititik pemerintah yang nota bene mereka sama-sama dari partai pendukung pemerintah. Sama halnya dia mengeritik soal PCR yang mahal juga beliau bicara karena berpihak pada kepentingan rakyat," tuturnya.
Untuk itu, Emrus meminta publik untuk tidak takut-takut dalam mendeklarasikan calon pemimpin tertentu termasuk Puan untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, partai-partai juga sudah harus sadar.
"Harus ada ketegas dari partai-partai untuk menyampaikan nama. Supaya ada waktu lama masyarakat menilai. Lebih cepat disampaikan. Deklarasikan saja," tutupnya.
Baca Juga: Dorong Pencegahan Kekerasan Seksual, Anggota Baleg F-PDIP Usul Judul RUU TPKS Diubah
Terpisah dalam acara yang sama, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan Puan sebagai figur yang digadang-gadang menjadi capres tidak bisa dinilai hanya dari jabatannya di DPR atau parlemen.
"Posisi Puan sebagai capres itu tidak bisa dibaca karena Bung Emrus katakan dia sebagai ketua DPR RI. Tidak semudah itu," kata Lucius.
Lebih lanjut, Lucius menilai bicara soal peluang Puan maju sebagai capres akan terasa sulit. Hal itu jika dilihat dari sisi realitas politik.
Berita Terkait
-
Adian Napitupulu Sebut Ada Pihak yang Berupaya Adu Domba PDIP dengan Erick Thohir
-
Dorong Pencegahan Kekerasan Seksual, Anggota Baleg F-PDIP Usul Judul RUU TPKS Diubah
-
Kesetiaan Ganjar Pranowo Diguncang, Hasto: Kader PDIP Memang Berkualitas
-
Pantau PTM di Yogyakarta, Puan Maharani Kasih Kuis Sejarah Pahlawan
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden