Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan tidak ada arahan khusus terkait pembentukan pasukan siber (Cyber Army) oleh MUI DKI Jakarta untuk melindungi ulama dan Anies Baswedan dari buzzer.
Menurut Riza, tujuan MUI DKI Jakarta membentuk cyber army untuk menangkal hoaks dan menjadi hak, serta kewenangan setiap organisasi.
"Tidak ada arahan khusus (soal cyber army), kami menghormati semuanya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin.
Sehubungan dengan itu, saat ini, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta dan wilayah DKI Jakarta masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19.
"Jangan sampai ada masalah gangguan informasi yang tidak baik, mari kita sama-sama bersatu memperhatikan satu kesatuan bangsa untuk berkolaborasi melawan pandemi COVID-19," ucapnya.
Menurut Riza, setiap organisasi memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga Wagub DKI mempersialhkan MUI DKI membentuk cyber army jika ide itu berdampak positif.
Menurut Riza, gagasan pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta merupakan bagian dari perkembangan zaman, sehingga banyak warga dapat mengakses informasi melalui gawai.
Melalui pasukan siber ini, Riza mengharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, serta memberi edukasi memilah informasi.
"Membentuk cyber army di semua organisasi itu hak masing-masing. Yang penting kita semua di era digital, era reformasi jangan menyebarkan hoaks gunakan media sosial secara baik, secara bijak dan saling menghormati, menghargai, setiap ada informasi harap diteliti kembali, dan masyarakat jangan sampai mudah terprovokasi," tutur Riza.
Baca Juga: Mau Bikin Cyber Army, Gembong PDIP: MUI DKI Tak Perlu Rambah yang Bukan Tupoksinya
Bela Anies Dari Serangan Buzzer
Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menuturkan pasukan siber atau cyber army diharapkan mampu melawan buzzer yang menyudutkan ulama dan Gubernur Anies Baswedan.
Alasannya Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta, tapi hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di Internet.
"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar dalam keterangan tertulisnya.
Tim cyber army ini bertugas untuk melawan konten yang menyerang ulama dan Anies, caranya dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial.
"MUI tidak usah takut untuk katakan yang Haq itu Haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Mau Bikin Cyber Army, Gembong PDIP: MUI DKI Tak Perlu Rambah yang Bukan Tupoksinya
-
Dukung MUI DKI Bentuk Cyber Army Lawan Buzzer, Legislator PKS: Tak Perlu Dicemaskan
-
Ditutup Wagub DKI, Festival Jakarta Film Week 2021 Resmi Berakhir
-
MUI DKI Diminta Tak Usah Repot Bentuk Tim Cyber Army Lawan Buzzer, Cukup Tim Anies Saja
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus