Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan tidak ada arahan khusus terkait pembentukan pasukan siber (Cyber Army) oleh MUI DKI Jakarta untuk melindungi ulama dan Anies Baswedan dari buzzer.
Menurut Riza, tujuan MUI DKI Jakarta membentuk cyber army untuk menangkal hoaks dan menjadi hak, serta kewenangan setiap organisasi.
"Tidak ada arahan khusus (soal cyber army), kami menghormati semuanya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin.
Sehubungan dengan itu, saat ini, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta dan wilayah DKI Jakarta masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19.
"Jangan sampai ada masalah gangguan informasi yang tidak baik, mari kita sama-sama bersatu memperhatikan satu kesatuan bangsa untuk berkolaborasi melawan pandemi COVID-19," ucapnya.
Menurut Riza, setiap organisasi memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga Wagub DKI mempersialhkan MUI DKI membentuk cyber army jika ide itu berdampak positif.
Menurut Riza, gagasan pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta merupakan bagian dari perkembangan zaman, sehingga banyak warga dapat mengakses informasi melalui gawai.
Melalui pasukan siber ini, Riza mengharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, serta memberi edukasi memilah informasi.
"Membentuk cyber army di semua organisasi itu hak masing-masing. Yang penting kita semua di era digital, era reformasi jangan menyebarkan hoaks gunakan media sosial secara baik, secara bijak dan saling menghormati, menghargai, setiap ada informasi harap diteliti kembali, dan masyarakat jangan sampai mudah terprovokasi," tutur Riza.
Baca Juga: Mau Bikin Cyber Army, Gembong PDIP: MUI DKI Tak Perlu Rambah yang Bukan Tupoksinya
Bela Anies Dari Serangan Buzzer
Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menuturkan pasukan siber atau cyber army diharapkan mampu melawan buzzer yang menyudutkan ulama dan Gubernur Anies Baswedan.
Alasannya Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta, tapi hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di Internet.
"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar dalam keterangan tertulisnya.
Tim cyber army ini bertugas untuk melawan konten yang menyerang ulama dan Anies, caranya dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial.
"MUI tidak usah takut untuk katakan yang Haq itu Haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Mau Bikin Cyber Army, Gembong PDIP: MUI DKI Tak Perlu Rambah yang Bukan Tupoksinya
-
Dukung MUI DKI Bentuk Cyber Army Lawan Buzzer, Legislator PKS: Tak Perlu Dicemaskan
-
Ditutup Wagub DKI, Festival Jakarta Film Week 2021 Resmi Berakhir
-
MUI DKI Diminta Tak Usah Repot Bentuk Tim Cyber Army Lawan Buzzer, Cukup Tim Anies Saja
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre