Suara.com - Transparency International Indonesia mengungkapkan, bahwa Indonesia masuk dalam negara dengan tingkat risiko korupsi yang tinggi di sektor pertahanan. Hal itu berdasarkan laporan indeks integritas pertahanan pemerintah (GDI) 2020 yang disampaikan, Senin (22/11/2021).
"Indonesia di skor GDI di tahun 2020 itu mendapatkan skor (keseluruhan) 47 dari 100, dengan kategori D. Kalau kami lihat dari tingkat risiko korupsinya, itu masih berada di level risiko tinggi sama dengan pengukuran di tahun 2015 lalu," kata Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola dalam paparan daringnya.
Alvin menjelaskan, indeks integritas pertahanan pemerintah (GDI) mengukur resiliensi institusi pertahanan terhadap risiko korupsi.
Menurutnya, skor yang didapatkan suatu negara merupakan komposit dari 5 indikator risiko korupsi. Antara lain seperti pebijakan politik, anggaran, manajemen personel, operasi militer dan pengadaan di sektor pertahanan.
Alvin menambahkan, secara global Indonesia memiliki 34 dari 86 negara. Sementara di Asia Pasifik Indonesia memiliki skor 9 dari 14 negara yang dinilai.
Lebih lanjut, Alvin mengatakan, adanya hasil penilaian GDI 2020 tersebut memberikan gambaran sektor pertahanan Indonesia masih dijalankan secara kurang maksimal. Prosedur mitigasi risiko korupsi juga belum bisa memadai.
Adapun, dari 86 negara yang masuk dalam penilai negara Selandia Baru berada di urutan paling baik yakni berada dengan skor 85 dari 100 dengan risiko korupsi rendah. Berada di kondisi kritis yakni Sudan dengan peringkat atau skor 5 dari 100.
"Temuan global juga menunjukan bahwa 62 persen dari negara-negara yang dinilai, memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi hingga kritis di seluruh sektor pertahanan," tandasnya.
Baca Juga: Polres Jakarta Barat Selidiki Dugaan Korupsi Gedung SMAN 96 Jakarta yang Roboh
Berita Terkait
-
Polres Jakarta Barat Selidiki Dugaan Korupsi Gedung SMAN 96 Jakarta yang Roboh
-
Gandeng Ormas Lawan Koruptor, KPK: Korupsi Masih jadi Bisul, Jika Bukan Kita, Siapa Lagi?
-
Jadi Tahanan di KPK, Bupati HSU Abdul Wahid Kini Terancam Dijerat Kasus Baru
-
Komite 98 Desak Jaksa Agung Tuntut Benny Tjokro dan Heru Hidayat Hukuman Mati
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
Pilihan
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Kabar Duka, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia di RSPAD Pagi Ini
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
Terkini
-
Jelang Idul Fitri 2026, Satgas Pangan Tindak 350 Pelanggaran dan Proses 4 Perkara Hukum
-
Perang AS-Israel vs Iran 2026: Daftar Negara Terdampak dan Berstatus Siaga Tinggi
-
Disebut Mandek 10 Tahun, Pramono Anung Heran Soal Gaji Nakes Jakarta: Masa Sih Nggak Naik?
-
Syahdan Husein Lawan Tuduhan Menghasut: Ini Ketidakpuasan Pemuda dengan Politik Penuh Intrik
-
BMKG: Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 Bisa Disaksikan di Seluruh Indonesia
-
Eskalasi Konflik US-Iran Diprediksi Panjang, Ekonom UGM Desak Pemerintah Evaluasi Program
-
Ancaman Perang Total: Adu Rudal Israel-Hizbullah Pasca-Serangan Iran
-
"Jika Jaksa atau Hakim Tertindas, Saya akan Membela Mereka", Janji Delpedro Marhaen Dalam Pledoi
-
PDIP Ungkap Alasan Megawati Tak Hadiri Pemakaman Try Sutrisno
-
Iran Tutup Pintu Dialog, Ali Larijani Tegaskan Tak akan Bernegosiasi dengan Amerika Serikat