Suara.com - Transparency International Indonesia mengungkapkan, bahwa Indonesia masuk dalam negara dengan tingkat risiko korupsi yang tinggi di sektor pertahanan. Hal itu berdasarkan laporan indeks integritas pertahanan pemerintah (GDI) 2020 yang disampaikan, Senin (22/11/2021).
"Indonesia di skor GDI di tahun 2020 itu mendapatkan skor (keseluruhan) 47 dari 100, dengan kategori D. Kalau kami lihat dari tingkat risiko korupsinya, itu masih berada di level risiko tinggi sama dengan pengukuran di tahun 2015 lalu," kata Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola dalam paparan daringnya.
Alvin menjelaskan, indeks integritas pertahanan pemerintah (GDI) mengukur resiliensi institusi pertahanan terhadap risiko korupsi.
Menurutnya, skor yang didapatkan suatu negara merupakan komposit dari 5 indikator risiko korupsi. Antara lain seperti pebijakan politik, anggaran, manajemen personel, operasi militer dan pengadaan di sektor pertahanan.
Alvin menambahkan, secara global Indonesia memiliki 34 dari 86 negara. Sementara di Asia Pasifik Indonesia memiliki skor 9 dari 14 negara yang dinilai.
Lebih lanjut, Alvin mengatakan, adanya hasil penilaian GDI 2020 tersebut memberikan gambaran sektor pertahanan Indonesia masih dijalankan secara kurang maksimal. Prosedur mitigasi risiko korupsi juga belum bisa memadai.
Adapun, dari 86 negara yang masuk dalam penilai negara Selandia Baru berada di urutan paling baik yakni berada dengan skor 85 dari 100 dengan risiko korupsi rendah. Berada di kondisi kritis yakni Sudan dengan peringkat atau skor 5 dari 100.
"Temuan global juga menunjukan bahwa 62 persen dari negara-negara yang dinilai, memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi hingga kritis di seluruh sektor pertahanan," tandasnya.
Baca Juga: Polres Jakarta Barat Selidiki Dugaan Korupsi Gedung SMAN 96 Jakarta yang Roboh
Berita Terkait
-
Polres Jakarta Barat Selidiki Dugaan Korupsi Gedung SMAN 96 Jakarta yang Roboh
-
Gandeng Ormas Lawan Koruptor, KPK: Korupsi Masih jadi Bisul, Jika Bukan Kita, Siapa Lagi?
-
Jadi Tahanan di KPK, Bupati HSU Abdul Wahid Kini Terancam Dijerat Kasus Baru
-
Komite 98 Desak Jaksa Agung Tuntut Benny Tjokro dan Heru Hidayat Hukuman Mati
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Satgas PKH Buka Suara Soal Pertemuan Letjen Richard Tampubolon dengan Gubernur Sherly
-
Langit RI Bocor? Menelusuri Celah Hukum Akses Pesawat Militer AS
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar