Suara.com - Transparency International Indonesia mengungkapkan, bahwa Indonesia masuk dalam negara dengan tingkat risiko korupsi yang tinggi di sektor pertahanan. Hal itu berdasarkan laporan indeks integritas pertahanan pemerintah (GDI) 2020 yang disampaikan, Senin (22/11/2021).
"Indonesia di skor GDI di tahun 2020 itu mendapatkan skor (keseluruhan) 47 dari 100, dengan kategori D. Kalau kami lihat dari tingkat risiko korupsinya, itu masih berada di level risiko tinggi sama dengan pengukuran di tahun 2015 lalu," kata Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola dalam paparan daringnya.
Alvin menjelaskan, indeks integritas pertahanan pemerintah (GDI) mengukur resiliensi institusi pertahanan terhadap risiko korupsi.
Menurutnya, skor yang didapatkan suatu negara merupakan komposit dari 5 indikator risiko korupsi. Antara lain seperti pebijakan politik, anggaran, manajemen personel, operasi militer dan pengadaan di sektor pertahanan.
Alvin menambahkan, secara global Indonesia memiliki 34 dari 86 negara. Sementara di Asia Pasifik Indonesia memiliki skor 9 dari 14 negara yang dinilai.
Lebih lanjut, Alvin mengatakan, adanya hasil penilaian GDI 2020 tersebut memberikan gambaran sektor pertahanan Indonesia masih dijalankan secara kurang maksimal. Prosedur mitigasi risiko korupsi juga belum bisa memadai.
Adapun, dari 86 negara yang masuk dalam penilai negara Selandia Baru berada di urutan paling baik yakni berada dengan skor 85 dari 100 dengan risiko korupsi rendah. Berada di kondisi kritis yakni Sudan dengan peringkat atau skor 5 dari 100.
"Temuan global juga menunjukan bahwa 62 persen dari negara-negara yang dinilai, memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi hingga kritis di seluruh sektor pertahanan," tandasnya.
Baca Juga: Polres Jakarta Barat Selidiki Dugaan Korupsi Gedung SMAN 96 Jakarta yang Roboh
Berita Terkait
-
Polres Jakarta Barat Selidiki Dugaan Korupsi Gedung SMAN 96 Jakarta yang Roboh
-
Gandeng Ormas Lawan Koruptor, KPK: Korupsi Masih jadi Bisul, Jika Bukan Kita, Siapa Lagi?
-
Jadi Tahanan di KPK, Bupati HSU Abdul Wahid Kini Terancam Dijerat Kasus Baru
-
Komite 98 Desak Jaksa Agung Tuntut Benny Tjokro dan Heru Hidayat Hukuman Mati
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polisi Lepas Maling Motor di Cikarang Langgar Prosedur? Ini Kata Propam
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026