Suara.com - Ketika Jerman kembali melaporkan rekor tingkat infeksi COVID-19 dalam tujuh hari terakhir, beberapa negara bagiannya yang paling terpukul merencanakan pembatasan yang lebih ketat, antara lain menutup Pasar Natal.
Jerman pada hari Selasa (23/11) melaporkan rekor insiden infeksi virus corona selama tujuh hari ketika negara itu tengah berjuang memerangi gelombang keempat pandemi COVID-19.
Negara-negara bagian yang mengalami lonjakan kasus akan memberlakukan pembatasan yang lebih ketat dalam upaya untuk membendung penyebaran virus corona.
Badan pengendalian penyakit menular di Jerman, Robert Koch Institute (RKI) mengumumkan tingkat infeksi 399,8 per 100.000 orang selama periode tujuh hari, naik dari 386,5 yang terlihat pada hari Senin (22/11).
Jumlah infeksi baru dalam 24 jam menyentuh angka 45.326 kasus, meningkat 13.278 kasus dibandingkan hari yang sama pada minggu lalu. Jumlah kasus kematian bertambah sebanyak 309 kasus.
Rumah sakit di Jerman dilaporkan mulai kewalahan, dengan unit perawatan intensif terisi dengan cepat di seluruh negeri.
Bagian timur dan selatan mengalami lonjakan parah
Jumlah kasus juga jauh melebihi rata-rata nasional di beberapa negara bagian Jerman, terutama di timur dan selatan negara itu.
Negara bagian Sachsen mendaftarkan 969,4 kasus per 100.000 orang pada hari Selasa (23/11), diikuti oleh Thüringen dengan 685,3 dan Bayern dengan 644,9.
Baca Juga: Gelombang Keempat Covid-19 Eropa, Sehari 46 Orang Meninggal Di Italia
Ketiga negara bagian tersebut juga memiliki tingkat vaksinasi di bawah rata-rata. Sejauh ini, Jerman telah menolak seruan untuk memberlakukan vaksinasi wajib, meskipun para ahli hukum terkemuka berpendapat bahwa langkah seperti itu tidak bertentangan dengan konstitusi.
Beberapa perdana menteri negara bagian, termasuk Baden-Württemberg dan Bayern, telah menyatakan setuju untuk menerapkan wajib vaksin.
Namun, Menteri Kesehatan Federal Jens Spahn menegaskan kembali penentangannya terhadap langkah semacam itu.
Dalam wawancaranya dengan radio Deutschlandfunk pada Selasa (23/11), Spahn mengatakan bahwa vaksinasi wajib tidak akan "menyelesaikan masalah akut" Jerman dengan gelombang keempat.
Dia juga mengatakan akan sulit untuk menerapkan tindakan tersebut, dengan ancaman denda yang lebih menyulitkan orang miskin daripada orang kaya, misalnya.
Jerman menjadi salah satu negara di Eropa Barat dengan tingkat vaksinasi terendah. Sebanyak 68% populasi Jerman telah divaksinasi lengkap sejauh ini.
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi
-
Sikap RI 2024 vs 2026: Mengapa Tak Ada Lagi Kata 'Mengutuk' untuk Serangan AS-Israel ke Iran?
-
Korea Utara Uji Coba Rudal Nuklir Baru saat Timur Tengah Memanas
-
22 Tahun Terkatung-katung, JALA PRT Sebut RUU PPRT Cetak Sejarah Terlama di DPR
-
Sesalkan RI Belum Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran, FPI Tunggu Penjelasan Pemerintah