Suara.com - Perseteruan politik antara kelompok Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono memasuki babak baru, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan pihak yang disebut pertama dalam upaya melegalisasi kepemimpinannya di Partai Demokrat.
Rabu 24 November 2021, PTUN Jakarta menerbitkan putusan menolak gugatan Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kisruh Partai Demokrat.
Dengan demikian, negara mengakui AHY sebagai ketua umum yang sah partai berlambang bintang Mercy tersebut.
AHY, dalam pernyataan tanggapan atas putusan PTUN, turut menyebut Moeldoko tak akan pernah berhenti 'menggoyang' kepemimpinannya.
Bahkan, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, Moeldoko akan menghalalkan segala cara, termasuk 'membeli hukum', demi memenuhi ambisi politiknya mengambil tampuk kepemimpinan Partai Demokrat.
Juru Bicara Kubu Moeldoko, M Rahmad, menegaskan AHY harus mengungkap siapa sosok 'senior TNI' yang diklaim menginformasikan Moeldoko berupaya 'membeli hukum' agar bisa mengambilalih kursi ketua umum Demokrat.
"AHY mengklaim telah diberi peringatan oleh senior-seniornya di TNI. Bahkan AHY menyebut seniornya mengingatkan soal upaya membeli hukum. Sepertinya AHY ingin menyampaikan kepada publik bahwa sampai saat ini, senior-seniornya di TNI masih rajin memberikan masukan-masukan," kata Rahmad, Jumat (27/11/2021).
Rahmad mengakui penasaran soal sosok 'senior TNI' yang disebut AHY. Sebab menurutnya, TNI selama ini diketahui tak pernah berpolitik, apalagi mencampuri urusan kepartaian.
"Sejak kapan TNI mencampuri urusan partai politik, Demokrat, yang posisinya saat ini adalah oposisi pemerintah?"
Baca Juga: Kabarkan Kondisi SBY Usai Operasi Kanker Prostat di Amerika, AHY Selipkan Pesan Haru
Agar pernyataan AHY bisa terkonfirmasi secara menyeluruh, Rahmad mengungkapkan ingin mempertanyakan klaim tersebut langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Kalau terbukti ada 'senior TNI' yang disebutkan AHY, maka sosoknya harus diungkapkan kepada publik.
"Panglima TNI tentu harus menjelaskan kepada publik dan mengungkapkan fakta-fakta, apakah yang disebut AHY itu benar? Jika benar, tolong dijelaskan, apa motif petinggi TNI yang rajin memberi masukan kepada AHY, ketua umum partai pposisi pemerintah itu?" kata Ramhad.
Menurutnya, uraian tersebut penting dan perlu diketahui publik, karena AHY telah menyatakan klaimnya ke hadapan masyarakat pula.
"Ini juga penting agar TNI tidak tercemar nama baiknya," kata Rahmad lagi.
Bantahan Demokrat
Berita Terkait
-
Kabarkan Kondisi SBY Usai Operasi Kanker Prostat di Amerika, AHY Selipkan Pesan Haru
-
Pesan Sedih AHY Lihat SBY Sakit Kanker Prostat: Rawatlah Orang Tua...
-
Ogah Pusing soal Tudingan Kubu Moeldoko, Sekjen Demokrat: Semuanya Cuma Pembodohan
-
Sowan ke Wapres Ma'ruf Amin, Panglima TNI Andika Laporkan Soal Keamanan Papua
-
Sebut Putusan PTUN jadi Wake Up Call, AHY: Jangan Ada Lagi Niat Ambil Alih Partai!
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah