Hillary Brigitta Lasut Minta Ajudan Pribadi TNI, Reaksi Fraksinya, dan Ujung-ujungnya

Suara.com - Hillary Brigitta Lasut akhirnya meminta maaf kepada publik, setelah ditegur fraksinya.

Brigitta seorang anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat yang permintaannya menuai polemik.

Dia mengirim surat kepada KASAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk meminta fasilitas pengamanan berupa ajudan pribadi.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial, dia berkata "Mohon maaf kalau niatan saya ini dianggap tidak etis."

Brigitta bersedia menerima penilaian partainya yang menganggap permintaannya tidak etis, meski tidak ada tolok ukurnya yang jelas.

Tetapi dia menekankan setiap langkah yang diambilnya telah mempertimbangkan apakah ada dasar hukumnya ataukah tidak.

"Proses belajar. Jadi memang saya masih harus banyak belajar, mengetahui yang mana yang etis, mana yang tidak di dunia politik. Niat saya hanya untuk memastikan keamanan saya dan keluarga di Jakarta," ujar Brigitta.

Jika dinilai secara normatif, menurut Ketua Fraksi Nasional Demokrat Ahmad Ali, permintaan Brigitta sah-sah saja. Tetapi secara etis usulan itu "tidak pas."

Permintaan pengawalan, hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang mendesak dan itu pun harus kepada institusi Polri, bukan TNI, kata Ahmad Ali seraya menyontohkan pengamanan pimpinan DPR.

Baca Juga: Alasan Hillary Brigitta Minta Ajudan dari TNI; Kerap Berselisih Paham dengan Golongan Kuat

Brigitta, dalam pandangan Ahmad Ali, belum mendesak untuk mendapatkan fasilitas ajudan pribadi, apalagi dari institusi TNI.

"Kalau anggota DPR meminta pengamanan pegawalan kepada institusi TNI kayaknya nggak pas. khusus dari Nasdem saya tidak setuju," ujarnya

Apakah ketika Brigitta mengajukan permintaan pengawalan pribadi kepada TNI sepengetahuai fraksi?

"Di partai tidak pernah menginstruksikan itu, apalagi meminta secara resmi seperti itu."

"Saya pikir KASAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespons itu," kata Ahmad Ali.

Mengenai alasan Brigitta meminta ajudan karena khawatir dengan keselamatannya, bagi Ahmad Ali, "risiko seorang politisi harus tahu sebelumnya. Kemudian tidak ada juga ekskalasi yang membahayakan untuk kemudian meminta jadi ajudan, apalagi Kopassus dan Kostrad."