Suara.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh pernah menyebut hendak mendukung Presiden Jokowi di 2024 apabila konstitusi mengizinkan. Namun hal tersebut ditanggapi oleh pengamat sebagai hal berlebihan.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, hal itu sontak mendapat respons dari banyak pihak, salah satunya ialah Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah.
"Ini sebuah statement yang terlalu berlebihan," ujar Trubus, Minggu (5/12/2021).
Trubus menilai pernyataan Surya Paloh sebagai suatu hal yang berlebihan tentu bukan tanpa alasan. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah terang-terangan menolak wacana jabatan presiden tiga periode tersebut.
"Presiden sudah nggak mau, jelas ingin mengadakan Pemilu serentak pada 2024," kata Trubus.
Lebih lanjut, Trubus menilai bahwa isu jabatan presiden 3 periode saat ini lebih terkesan kontraproduktif.
Diketahui, Surya Paloh pernah menegaskan bahwa ia akan terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2024.
Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menyatakan akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2024 jika konstitusi mengizinkan.
Di sisi lain, terkait 2024 nanti, pengamat mulai membaca gerak-gerik Surya Paloh dan Nasdem.
Baca Juga: Pemerintah Fokus Bencana Semeru, PPP: Bisa Jadi Rabu Pon Tidak Ada Reshuffle
Pengamat Politik Tony Rosyid blak-blakan menyampaikan pemikirannya usai mengamati gerak-gerik Surya Paloh.
Ia menyebut pilihan Surya Paloh terkait tokoh mana yang akan didukung dan diusung sudah mulai terbaca.
Berdasarkan sejumlah pernyataan yang disampaikan Surya Paloh, Tony menilai Surya paloh akan memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon yang akan didukung.
"Dalam sejumlah pernyataannya, Surya Paloh ini sepertinya akan memberikan dukungannya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," ujar Tony Rosyid.
Lebih lanjut Tony menyebut bahwa Surya Paloh sudah memiliki pertimbangan matang untuk Pilpres 2024 mendatang.
"Seorang politisi yang cermat membaca arah politik dan seringkali membuat langkah cepat untuk menentukan pilihan," jelasnya.
Berita Terkait
-
Bantah Ditawari Jokowi Kursi Wakil Menteri, Johan Budi: Saya Bertemu Buat Kasih Masukan
-
Hasil Survei Capres 2024: Ganjar-Erick Thohir Posisi Teratas, Prabowo-Puan Posisi Ketiga
-
Singgung Perjuangan Bung Karno, Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-Negara Terkaya Dunia
-
Bukan Prabowo atau Sandiaga, Ini Lima Tokoh yang Berpotensi Bakal Didukung PA 212 di 2024
-
Pemerintah Fokus Bencana Semeru, PPP: Bisa Jadi Rabu Pon Tidak Ada Reshuffle
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri