Suara.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh pernah menyebut hendak mendukung Presiden Jokowi di 2024 apabila konstitusi mengizinkan. Namun hal tersebut ditanggapi oleh pengamat sebagai hal berlebihan.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, hal itu sontak mendapat respons dari banyak pihak, salah satunya ialah Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah.
"Ini sebuah statement yang terlalu berlebihan," ujar Trubus, Minggu (5/12/2021).
Trubus menilai pernyataan Surya Paloh sebagai suatu hal yang berlebihan tentu bukan tanpa alasan. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah terang-terangan menolak wacana jabatan presiden tiga periode tersebut.
"Presiden sudah nggak mau, jelas ingin mengadakan Pemilu serentak pada 2024," kata Trubus.
Lebih lanjut, Trubus menilai bahwa isu jabatan presiden 3 periode saat ini lebih terkesan kontraproduktif.
Diketahui, Surya Paloh pernah menegaskan bahwa ia akan terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2024.
Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menyatakan akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2024 jika konstitusi mengizinkan.
Di sisi lain, terkait 2024 nanti, pengamat mulai membaca gerak-gerik Surya Paloh dan Nasdem.
Baca Juga: Pemerintah Fokus Bencana Semeru, PPP: Bisa Jadi Rabu Pon Tidak Ada Reshuffle
Pengamat Politik Tony Rosyid blak-blakan menyampaikan pemikirannya usai mengamati gerak-gerik Surya Paloh.
Ia menyebut pilihan Surya Paloh terkait tokoh mana yang akan didukung dan diusung sudah mulai terbaca.
Berdasarkan sejumlah pernyataan yang disampaikan Surya Paloh, Tony menilai Surya paloh akan memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon yang akan didukung.
"Dalam sejumlah pernyataannya, Surya Paloh ini sepertinya akan memberikan dukungannya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," ujar Tony Rosyid.
Lebih lanjut Tony menyebut bahwa Surya Paloh sudah memiliki pertimbangan matang untuk Pilpres 2024 mendatang.
"Seorang politisi yang cermat membaca arah politik dan seringkali membuat langkah cepat untuk menentukan pilihan," jelasnya.
Berita Terkait
-
Bantah Ditawari Jokowi Kursi Wakil Menteri, Johan Budi: Saya Bertemu Buat Kasih Masukan
-
Hasil Survei Capres 2024: Ganjar-Erick Thohir Posisi Teratas, Prabowo-Puan Posisi Ketiga
-
Singgung Perjuangan Bung Karno, Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-Negara Terkaya Dunia
-
Bukan Prabowo atau Sandiaga, Ini Lima Tokoh yang Berpotensi Bakal Didukung PA 212 di 2024
-
Pemerintah Fokus Bencana Semeru, PPP: Bisa Jadi Rabu Pon Tidak Ada Reshuffle
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun