Suara.com - Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Amiruddin paham betul apabila negara hanya memikirkan keuntungan dari investasi, maka dampak yang muncul ialah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena itu, Komnas HAM mengingatkan apabila ingin mengedepankan investasi, negara tidak boleh lupa dengan perlindungan terhadap warga negara.
Amiruddin memiliki pengalaman selama 35 tahun menghadapi kasus-kasus HAM yang timbul dari adanya investasi. Salah satu masalah yang pernah dihadapinya ialah dampak dari perusahaan tambang PT Freeport Indonesia, Papua.
"Kita punya pengalaman 35 tahun begitu sebelumnya, saya adalah orang yang di depan melawan itu. Kalau hanya investasi pengalaman kita banyak dari investasi menimbulkan HAM salah satunya saya sebut saja Freeport," kata Amiruddin dalam acara Konsultasi Nasional Peran Mediasi HAM yang disiarkan YouTube Humas Komnas HAM RI, Rabu (8/12/2021).
Melihat dampak dari adanya pelanggaran HAM PT Freeport terhadap warga Papua, Amiruddin berpesan kepada negara untuk tidak semata-mata hanya memikirkan keuntungan dari adanya investasi tersebut. Sebab, menurutnya, perintah dari konstitusi sudah jelas bahwa negara harus melindungi hak setiap warganya.
"Jangan sampai kita demi atau semata-mata menimbang namanya investasi kita mengabaikan perintah konstitusi yaitu apa? Melindungi hak setiap warga negara," tuturnya.
Ia memahami apabila upaya mengiringi investasi dan HAM secara bersamaan pasti akan sulit dan membutuhkan waktu yang lama.
Namun ia menganggap kesulitan itu sebetulnya menjadi tugas bagi pejabat negara untuk mencarikan solusi.
"Kalau tidak mau menghadapi kesulitan jangan jadi pejabat negara, simple."
Baca Juga: Komnas HAM: Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Hak Asasi Warga Sekitar
Berita Terkait
-
Komnas HAM: Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Hak Asasi Warga Sekitar
-
Komnas HAM Ungkit Pembangunan Bandara 'Berdarah-darah': Percuma Pidato Pancasila Tanpa HAM
-
Bersyukur Investasi di Luar Jawa Makin Naik, Jokowi: Karena Infrastruktur Sudah Merata
-
Klaim Tidak Jawa-Sentris, Presiden Jokowi Klaim Investasi di Luar Jawa Lebih Besar
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi
-
Tentara Israel Klaim Temukan Buku Mein Kampf Saat Cari Prajurit yang Tewas di Lebanon
-
Awal Mula Sahroni Sadar Diperas KPK Gadungan Rp300 Juta, Berawal dari Tamu Perempuan di DPR
-
KPK Bongkar Modus 4 Pegawai Gadungan yang Peras Ahmad Sahroni, Ternyata Bukan yang Pertama Kali!
-
Kasus Andrie Yunus Tetap di Militer, Menko Yusril Respons Usul Gibran Soal Hakim Ad Hoc
-
Suap Ijon Proyek Bekasi: KPK Sita Duit Kadis Henri Lincoln, Diduga 'Uang Panas' dari Sarjan
-
Riset Global Soroti Inovasi Pertanian AI dari Indonesia, Disebut Bisa Pulihkan Tanah Rusak
-
Militer Israel Kian Brutal di Lebanon, Panglima IDF Cuekin Sinyal Damai Netanyahu
-
Diperas Rp 300 Juta oleh 4 Pegawai KPK Gadungan, Ahmad Sahroni Tegaskan Tak Ada Ancaman
-
6 Fakta Tragis Siswa SMP di Siak Tewas Saat Ujian IPA, Senapan Rakitan Mendadak Meledak