Suara.com - Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Amiruddin paham betul apabila negara hanya memikirkan keuntungan dari investasi, maka dampak yang muncul ialah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena itu, Komnas HAM mengingatkan apabila ingin mengedepankan investasi, negara tidak boleh lupa dengan perlindungan terhadap warga negara.
Amiruddin memiliki pengalaman selama 35 tahun menghadapi kasus-kasus HAM yang timbul dari adanya investasi. Salah satu masalah yang pernah dihadapinya ialah dampak dari perusahaan tambang PT Freeport Indonesia, Papua.
"Kita punya pengalaman 35 tahun begitu sebelumnya, saya adalah orang yang di depan melawan itu. Kalau hanya investasi pengalaman kita banyak dari investasi menimbulkan HAM salah satunya saya sebut saja Freeport," kata Amiruddin dalam acara Konsultasi Nasional Peran Mediasi HAM yang disiarkan YouTube Humas Komnas HAM RI, Rabu (8/12/2021).
Melihat dampak dari adanya pelanggaran HAM PT Freeport terhadap warga Papua, Amiruddin berpesan kepada negara untuk tidak semata-mata hanya memikirkan keuntungan dari adanya investasi tersebut. Sebab, menurutnya, perintah dari konstitusi sudah jelas bahwa negara harus melindungi hak setiap warganya.
"Jangan sampai kita demi atau semata-mata menimbang namanya investasi kita mengabaikan perintah konstitusi yaitu apa? Melindungi hak setiap warga negara," tuturnya.
Ia memahami apabila upaya mengiringi investasi dan HAM secara bersamaan pasti akan sulit dan membutuhkan waktu yang lama.
Namun ia menganggap kesulitan itu sebetulnya menjadi tugas bagi pejabat negara untuk mencarikan solusi.
"Kalau tidak mau menghadapi kesulitan jangan jadi pejabat negara, simple."
Baca Juga: Komnas HAM: Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Hak Asasi Warga Sekitar
Berita Terkait
-
Komnas HAM: Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Hak Asasi Warga Sekitar
-
Komnas HAM Ungkit Pembangunan Bandara 'Berdarah-darah': Percuma Pidato Pancasila Tanpa HAM
-
Bersyukur Investasi di Luar Jawa Makin Naik, Jokowi: Karena Infrastruktur Sudah Merata
-
Klaim Tidak Jawa-Sentris, Presiden Jokowi Klaim Investasi di Luar Jawa Lebih Besar
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Geger! Kambing Kurban Mati Dibuang di Trotoar Cempaka Putih, PPSU Turun Tangan
-
Hari Lansia Nasional 2026: Pemerintah Hadirkan Layanan Gratis untuk Lansia
-
GMS Pusat Sesalkan Pembubaran Paksa Ibadah di Bantul, Jemaat Anak-anak Ikut Terdampak
-
Wamensos Agus Jabo Dorong Pringsewu Cari Lahan Sekolah Rakyat
-
Muncul Isu Pocong Palsu di Banten, Polisi Siaga Antisipasi Modus Kejahatan
-
MK Tegaskan Kuota 30 Persen Perempuan Wajib! Parpol Melanggar Siap-siap Digugurkan dari Pemilu
-
Tiap Dapur SPPG Wajib Layani Minimal 300 Ibu dan Balita, Melanggar? Insentif Rp6 Juta Melayang!
-
Dari Video Viral ke Laporan Polisi: Mengapa Konflik GRIB Jaya dan Ahmad Bahar Terus Membesar?
-
Polemik TNI Keluar Barak Buru Begal: Solusi Keamanan Darurat atau Benturan Tupoksi Militer?
-
Siasat Busuk Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Bela Mafia CPO Terbongkar, Kini Resmi Masuk Bui!