Suara.com - Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Amiruddin paham betul apabila negara hanya memikirkan keuntungan dari investasi, maka dampak yang muncul ialah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena itu, Komnas HAM mengingatkan apabila ingin mengedepankan investasi, negara tidak boleh lupa dengan perlindungan terhadap warga negara.
Amiruddin memiliki pengalaman selama 35 tahun menghadapi kasus-kasus HAM yang timbul dari adanya investasi. Salah satu masalah yang pernah dihadapinya ialah dampak dari perusahaan tambang PT Freeport Indonesia, Papua.
"Kita punya pengalaman 35 tahun begitu sebelumnya, saya adalah orang yang di depan melawan itu. Kalau hanya investasi pengalaman kita banyak dari investasi menimbulkan HAM salah satunya saya sebut saja Freeport," kata Amiruddin dalam acara Konsultasi Nasional Peran Mediasi HAM yang disiarkan YouTube Humas Komnas HAM RI, Rabu (8/12/2021).
Melihat dampak dari adanya pelanggaran HAM PT Freeport terhadap warga Papua, Amiruddin berpesan kepada negara untuk tidak semata-mata hanya memikirkan keuntungan dari adanya investasi tersebut. Sebab, menurutnya, perintah dari konstitusi sudah jelas bahwa negara harus melindungi hak setiap warganya.
"Jangan sampai kita demi atau semata-mata menimbang namanya investasi kita mengabaikan perintah konstitusi yaitu apa? Melindungi hak setiap warga negara," tuturnya.
Ia memahami apabila upaya mengiringi investasi dan HAM secara bersamaan pasti akan sulit dan membutuhkan waktu yang lama.
Namun ia menganggap kesulitan itu sebetulnya menjadi tugas bagi pejabat negara untuk mencarikan solusi.
"Kalau tidak mau menghadapi kesulitan jangan jadi pejabat negara, simple."
Baca Juga: Komnas HAM: Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Hak Asasi Warga Sekitar
Berita Terkait
-
Komnas HAM: Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Hak Asasi Warga Sekitar
-
Komnas HAM Ungkit Pembangunan Bandara 'Berdarah-darah': Percuma Pidato Pancasila Tanpa HAM
-
Bersyukur Investasi di Luar Jawa Makin Naik, Jokowi: Karena Infrastruktur Sudah Merata
-
Klaim Tidak Jawa-Sentris, Presiden Jokowi Klaim Investasi di Luar Jawa Lebih Besar
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
Terkini
-
Hadapi Tensi Panas AS-Iran: Status Siaga 1 Berlanjut, KBRI Teheran Siapkan Jalur Evakuasi
-
57 Eks Pegawai KPK Berpeluang Kembali? Setyo Budianto Respons Putusan KIP Soal TWK
-
Pamer Anak Jadi WNA Picu Amarah Warganet, Mengapa Pernyataan Alumni LPDP Begitu Sensitif?
-
Skandal Bripka AI, Oknum Polisi Tangerang Jadi Tersangka Usai Gadai Mobil Rental Rp25 Juta
-
KPK Incar Keterangan Budi Karya Sumadi Terkait Skandal Suap Jalur Kereta Api DJKA
-
Gus Yaqut Lawan Status Tersangka KPK, Akui Berhasil Berangkatkan 241.000 Jemaah Haji
-
Ancaman PHK Gegara Impor Mobil Pick Up India, Buruh Minta KPK Turun Tangan Jaga Uang Rakyat
-
Pakai Pelat Diplomatik Palsu Kedubes Rusia, Avanza Veloz Terjaring di Tol Dalam Kota
-
Kemlu Minta WNI Tunda Perjalanan ke Meksiko
-
Gus Yaqut Tuding Ada Cacat Prosedur Penanganan Kasus Kuota Haji Oleh KPK