Suara.com - Nama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini diprediksi masuk dalam daftar pejabat yang terkena dampak reshuffle. Bukan untuk dikeluarkan dari kabinet, Risma diprediksi akan digeser ke kementerian lain.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai bahwa Mensos Risma akan digeser menjadi Menteri Dalam Nageri (Mendagri).
Lebih lanjut ia menilai bahwa penggeseran ini dimungkinkan terkait dengan kepentingan penentuan Pelaksanan Tugas (Plt) Kepala Daerah yang nantinya akan ditunjuk Mendagri.
Untuk diketahui, Plt Kepala Daerah ini akan ditunjuk Mendagri mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan serentak pada 2024 mendatang. Namun ada beberapa kepala daerah yang masa kepemimpinannya habis sebelum 2024.
Oleh sebab itu, Saiful Anam menilai PDIP sebagai partai penguasa berpeluang besar untuk menduduki posisi Mendagri agar bisa menunjuk Plt kepala daerah.
"Peluang PDIP untuk mengambil alih posisi Mendagri sangat besar sekali, apalagi hal tersebut muncul pada saat momentumnya pas, yakni pada saat adanya rencana pemunduran jadwal Pilkada," kata Saiful Anam, Senin (6/12/ 2021).
"Sehingga berimbas kepada mesti diangkatnya Plt Kepala Daerah, tidak hanya di tingkatan Provinsi tapi juga di Kabupaten Kota," imbuhnya.
Menurut Saiful Anam, kedudukan Mendagri sangat strategis untuk menentukan sosok Plt Kepala Daerah yang dinilai sejalan dengan Pemerintah dan partai politik penguasa.
"Kondisi yang demikian sangat berpengaruh terhadap dinamika politik yang ada, di mana posisi Kepala Daerah tidak hanya dapat ditentukan oleh Pilkada, akan tetapi hanya melalui proses penunjukan langsung oleh Mendagri," kata Saiful Anam.
Baca Juga: Mensos Mobilisasi SDM dan Perbanyak Lumbung Sosial di Titik-titik Rawan
"Untuk itulah diperlukan Mendagri yang loyal dan patuh terhadap arahan pemerintah juga parpol yang berkepentingan," tambahnya.
Maka dari itu, Saiful Anam menilai, demi memenuhi kepentingan di Pemilu 2024 mendatang, bukan tidak mungkin posisi Tito akan diganti dengan kader-kader PDIP seperti Risma maupun Tjahjo Kumolo.
Sekadar catatan, Tjahjo Kumolo saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB).
Saiful Anam lantas menyebut Risma dinilai paling rasional untuk dijadikan Mendagri. Ia menilai Risma kurang pas mengurusi hal-hal yang terkait dengan sosial kemasyarakatan.
"Paling rasional adalah Risma, karena saya kira kurang pas Risma mengurus hal-hal yang berhubungan sosial kemasyarakatan," kata Saiful Anam.
"Bisa jadi yang bersangkutan kurang enjoy dan terlalu jenuh mengurusi hal yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, sehingga sangat pas apabila jabatan tersebut dirotasi atau dibarter dengan posisi Tito saat ini. Tito diposisikan sebagai Mensos dan Risma sebagai Mendagri," sambungnya.
Tag
Berita Terkait
-
Aksesibilitas Disabilitas Rendah, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Isu Reshuffle Menguat, Pengamat Sebut Moeldoko dan 6 Pejabat Lain Berpotensi Didepak
-
Mendagri Sebut PPKM Level 3 Hanya Ganti Judul, Alvin Lie: Rakyat Makin Bingung
-
Mensos Mobilisasi SDM dan Perbanyak Lumbung Sosial di Titik-titik Rawan
-
Pemerintah Tetap Larang Perayaan Tahun Baru Walaupun PPKM Level 3 Dibatalkan
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir
-
Pelanggaran Disiplin ASN, Kementan: Penanganan Indah Megahwati Mengacu pada Peraturan yang Berlaku
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden
-
Sosok Arief 'Anak Kali' yang Menaruh Asa di Ciliwung Lewat Konten Ikan Sapu-Sapu
-
Ahok Respons Kasus Kerry Riza: Tidak Ada Oplosan, Tuduhan Korupsi Rp285 T Itungan Dari Mana?
-
Rusdi Masse Mundur, NasDem Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi III dan Tunjuk Ketua DPW Baru