Suara.com - Nama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini diprediksi masuk dalam daftar pejabat yang terkena dampak reshuffle. Bukan untuk dikeluarkan dari kabinet, Risma diprediksi akan digeser ke kementerian lain.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai bahwa Mensos Risma akan digeser menjadi Menteri Dalam Nageri (Mendagri).
Lebih lanjut ia menilai bahwa penggeseran ini dimungkinkan terkait dengan kepentingan penentuan Pelaksanan Tugas (Plt) Kepala Daerah yang nantinya akan ditunjuk Mendagri.
Untuk diketahui, Plt Kepala Daerah ini akan ditunjuk Mendagri mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan serentak pada 2024 mendatang. Namun ada beberapa kepala daerah yang masa kepemimpinannya habis sebelum 2024.
Oleh sebab itu, Saiful Anam menilai PDIP sebagai partai penguasa berpeluang besar untuk menduduki posisi Mendagri agar bisa menunjuk Plt kepala daerah.
"Peluang PDIP untuk mengambil alih posisi Mendagri sangat besar sekali, apalagi hal tersebut muncul pada saat momentumnya pas, yakni pada saat adanya rencana pemunduran jadwal Pilkada," kata Saiful Anam, Senin (6/12/ 2021).
"Sehingga berimbas kepada mesti diangkatnya Plt Kepala Daerah, tidak hanya di tingkatan Provinsi tapi juga di Kabupaten Kota," imbuhnya.
Menurut Saiful Anam, kedudukan Mendagri sangat strategis untuk menentukan sosok Plt Kepala Daerah yang dinilai sejalan dengan Pemerintah dan partai politik penguasa.
"Kondisi yang demikian sangat berpengaruh terhadap dinamika politik yang ada, di mana posisi Kepala Daerah tidak hanya dapat ditentukan oleh Pilkada, akan tetapi hanya melalui proses penunjukan langsung oleh Mendagri," kata Saiful Anam.
Baca Juga: Mensos Mobilisasi SDM dan Perbanyak Lumbung Sosial di Titik-titik Rawan
"Untuk itulah diperlukan Mendagri yang loyal dan patuh terhadap arahan pemerintah juga parpol yang berkepentingan," tambahnya.
Maka dari itu, Saiful Anam menilai, demi memenuhi kepentingan di Pemilu 2024 mendatang, bukan tidak mungkin posisi Tito akan diganti dengan kader-kader PDIP seperti Risma maupun Tjahjo Kumolo.
Sekadar catatan, Tjahjo Kumolo saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB).
Saiful Anam lantas menyebut Risma dinilai paling rasional untuk dijadikan Mendagri. Ia menilai Risma kurang pas mengurusi hal-hal yang terkait dengan sosial kemasyarakatan.
"Paling rasional adalah Risma, karena saya kira kurang pas Risma mengurus hal-hal yang berhubungan sosial kemasyarakatan," kata Saiful Anam.
"Bisa jadi yang bersangkutan kurang enjoy dan terlalu jenuh mengurusi hal yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, sehingga sangat pas apabila jabatan tersebut dirotasi atau dibarter dengan posisi Tito saat ini. Tito diposisikan sebagai Mensos dan Risma sebagai Mendagri," sambungnya.
Tag
Berita Terkait
-
Aksesibilitas Disabilitas Rendah, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Isu Reshuffle Menguat, Pengamat Sebut Moeldoko dan 6 Pejabat Lain Berpotensi Didepak
-
Mendagri Sebut PPKM Level 3 Hanya Ganti Judul, Alvin Lie: Rakyat Makin Bingung
-
Mensos Mobilisasi SDM dan Perbanyak Lumbung Sosial di Titik-titik Rawan
-
Pemerintah Tetap Larang Perayaan Tahun Baru Walaupun PPKM Level 3 Dibatalkan
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
-
Prabowo Bukan Negarawan, Tapi Wisatawan!
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Terkini
-
Kejagung Tak Ampuni Tersangka Korupsi BGN, Pasal TPPU Menanti untuk Pulihkan Kerugian Negara
-
Veronica Tan: Perempuan yang Berdaya Secara Ekonomi Lebih Kuat Hadapi Kekerasan
-
Ada Apa? Rapat Perdana Anggaran BGN di DPR Mendadak Digelar Tertutup
-
Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026
-
Kritik Keras DPR Soal Anggaran Pendidikan 2027: Jangan Cuma Fokus Fisik, Guru Juga Butuh Sejahtera!
-
Eks Bupati Pati Sudewo Didakwa Peras Perangkat Desa Rp2,4 M! Libatkan 3 Kades Demi Kumpulkan Upeti
-
Pengamat Soroti Dominasi 'Geng Solo' di Kabinet Prabowo, Singgung Risiko Vacuum of Power
-
Soal Peluang Kerja WNI di Jerman hingga Perdamaian, Ini Obrolan Prabowo dan Presiden Steinmeier
-
Ilmuwan Temukan Cara Baru Daur Ulang Plastik Tanpa Pelarut, Bisakah Jadi Jawaban Krisis Sampah?
-
Tak Perlu Dapur Baru! DPR: Libatkan Kantin untuk Makan Gratis Sudah Kami Sarankan Lama