Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pemimpin orkestra dalam pemberantasan korupsi.
"KPK sungguh menyadari tanpa orkestra yang baik yang mumpuni yang mapan tentu lah gerakan pemberantasan korupsu tidak bisa berhasil guna dan berdaya guna. Kami sangat berharap dan berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden merupakan pemimpin orkestra pemberantasan korupsi," kata Firli saat memberi sambutan dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).
KPK mengharapkan di tangan Presiden Jokowi permasalahan korupsi di Indonesia dapat dihilangkan.
"Kenapa kami sampaikan demikian? karena di tangan Bapak Presiden lah kami sungguh berharap korupsi bisa kita entaskan, korupsi bisa kita lenyapkan, tindakan suap menyuap bisa kita pinggirkan dan tidak ada lagi budaya korupsi," ujar Firli.
Melalui orkestra yang dipimpin Presiden, kata dia, KPK juga mengharapkan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif menjauhi perilaku-perilaku koruptif.
Dalam kesempatan itu, Firli juga menyampaikan strategi pemberantasan korupsi yang diterapkan KPK saat ini.
"Yang pertama terkait dengan pendidikan masyarakat, kami ingin mengubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi. Kami ingin seluruh kita mewariskan bangsa kita jauh dari perilaku-perilaku koruptif dan kita bangun budaya antikorupsi sehingga orang tidak ingin melakukan korupsi," ujar Firli.
Kedua, kata Firli, melalui strategi pencegahan. "Yang kedua, melalui pencegahan kami ingat pesan Bapak Presiden bahwa aparatur penegak hukum suksesnya bukan hanya diukur banyaknya orangnya ditangkap, banyaknya orang dipenjarakan tetapi suksesnya pencegahan adalah tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi," ucap dia.
Ia juga mengungkapkan lembaganya telah memperbaiki sistem di setiap kementerian/lembaga terkait pencegahan korupsi.
Baca Juga: Harapan Besar Firli Bahuri Ke Jokowi Di Hari Antikorupsi Sedunia
"Dengan itu, kami melakukan perbaikan sistem di seluruh lini di seluruh kementerian/lembaga. Pada waktu yang lalu 2020, 45 kajian yang dilakukan KPK dan kami sampaikan kepada kementerian/lembaga dengan 65 rekomendasi. Alhamdulillah Bapak Presiden, kementerian/lembaga tindak lanjuti sehingga kita terlepas dari praktik-praktik korupsi. Kalaupun masih ada, saya mulai hari ini tidak boleh lagi ada praktik-praktik korupsi," tuturnya.
Berita Terkait
-
Harapan Besar Firli Bahuri Ke Jokowi Di Hari Antikorupsi Sedunia
-
1.291 Koruptor Ditahan Sejak KPK Berdiri, Ini Rinciannya
-
Ingatkan Penegak Hukum Tidak Berpuas Diri, Jokowi: Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik
-
Jokowi Dorong KPK dan Kejagung Terapkan TPPU, Kejar Buron Korupsi Hingga Luar Negeri
-
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Segera Ditetapkan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Status Arkana Terungkap di Tengah Perceraian Ridwan Kamil-Atalia, Ternyata Masih 'Anak Negara'
-
Jerit Ibunda Korban Salah Tangkap Aksi Demo Agustus, Dua Jari Anaknya Patah Diduga Disiksa Polisi
-
Sabida Thaiseth, Muslimah Pertama di Kabinet Thailand yang Mengusung Wajah Baru Kebudayaan
-
Bonus Rp465 Miliar Atlet SEA Games Cair, Pemerintah Kasih Literasi Keuangan 1,5 Jam
-
Rekayasa Lalin MRT Glodok-Kota Dimulai 10 Januari, Simak Rutenya
-
Said Iqbal Bongkar 'Janji Manis' KDM Soal Upah: Katanya Tak Ubah Rekomendasi, Faktanya Malah Dicoret
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Jaksa Sebut Nadiem dan Pengacaranya Galau: Seolah Penegakan Hukum Tak Berdasarkan Keadilan
-
Sebut Politik Dinamis, Dede Yusuf Ungkap Alasan Demokrat 'Lirik' Pilkada Lewat DPRD
-
Perpendek Rentang Kendali, Pakar Usulkan Polri Dibagi Dua Wilayah: Barat dan Timur