Nikaragua Putus Hubungan Diplomatik dengan Taiwan dan Beralih ke China

Suara.com - Nikaragua termasuk di antara segelintir negara yang secara resmi mengakui Taiwan. Sementara hubungan Nikaragua dengan AS memburuk, hubungan Taipei dengan Washington justru berkembang.

Salah satu negara di Amerika Tengah, Nikaragua, memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengalihkan kesetiaannya ke China pada Kamis (09/12). Pejabat Nikaragua melakukan penandatangan komunike di kota Tianjin, China, untuk membangun kembali hubungan dengan Beijing, demikian dilaporkan penyiar CCTV.

Kementerian Luar Negeri Nikaragua dalam pernyataannya merilis bahwa "Pemerintah Republik Nikaragua hari ini (09/12) memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan tidak lagi memiliki kontak atau hubungan resmi.”

Nikaragua mengakui kebijakan ‘Satu China' "Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah yang sah, yang mewakili seluruh China dan Taiwan sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah China,” tambah Kementerian Luar Negeri Nikaragua dalam pernyataan itu.

Dengan pemutusan hubungan dengan Taiwan, pemerintah Nikaragua secara diplomatis mengakui kebijakan "Satu China”.

Kebijakan ini menegaskan hanya ada satu pemerintah China. Berdasarkan prinsip tersebut, China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri di tengah perang saudara pada tahun 1949. Upaya China yang berusaha menyatukan kembali Taiwan dengan daratan, menyebabkan munculnya tekanan untuk menyingkirkan sekutu Taipe akhir-akhir ini. AS sendiri secara resmi mengakui satu pemerintah China. AS dan Taiwan telah mengembangkan hubungan yang lebih besar baru-baru ini, karena kedua negara berencana mengadakan dialog formal sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang lebih besar. China sambut baik keputusan Nikaragua Duta Besar China di PBB, Zhang Jun, memuji "keputusan tepat” Nikaragua melalui cuitan di Twitter.

"Prinsip Satu China adalah konsensus yang diterima secara luas oleh komunitas internasional,” tambah Jun.

Taiwan mengungkapkan "rasa sakit dan penyesalan” atas keputusan Nikaragua tersebut. Pemerintah Taiwan mengatakan Nikaragua mengabaikan persahabatan antara masyarakat kedua negara. Namun, pemerintah Taiwan juga menyatakan keyakinannya pada kedaulatannya sendiri.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan bahwa "sebagai anggota komunitas internasional, Taiwan memiliki hak untuk bertukar dan mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara lain.”

Baca Juga: Gegara Cara Masaknya Unik, Video Bakpao Taiwan Halal Ini Jadi Sorotan

"Semakin sukses demokrasi Taiwan, semakin kuat dukungan internasionalnya,” kata Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Departemen Luar Negeri AS mengkritik keputusan tersebut, dengan mengatakan keputusan Nikaragua tidak "mencerminkan kehendak rakyat Nikaragua,” karena pemerintah tidak dipilih secara bebas.

Presiden Taiwan juga mengatakan akan terus menegakkan demokrasi, terlepas dari tekanan. Hubungan yang terputus menjadi pukulan bagi AS Putusnya hubungan Nikaragua dengan Taiwan disusul memburuknya hubungan pemerintah Nikaragua dan AS selama berbulan-bulan. AS menyatakan kekecewaannya atas keputusan Nikaragua.

"Kami mendorong semua negara yang menghargai institusi demokrasi, transparansi, supremasi hukum, dan mempromosikan kemakmuran ekonomi bagi warganya untuk memperluas keterlibatan dengan Taiwan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price.

Dia menambahkan keputusan itu membuat Nikaragua kehilangan "mitra setia dalam perkembangan demokrasi dan ekonominya.”

Presiden Nikaragua Daniel Ortega mengumumkan keputusan itu pada hari yang sama ketika Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi kepada penasihat keamanan nasional Ortega.

AS menuduh Nestor Moncado Lau menjalankan skema penipuan bea cukai untuk memperkaya anggota pemerintahan Ortega.

Salah satu sumber diplomatik yang berbasis di Taiwan, yang berbicara dengan syarat anonim, melalui kantor berita Reuters mengatakan, wajar bagi Nikaragua dalam mencari kekuatan lain sebagai bentuk bantuan dan dukungan.

Keputusan Nikaragua membuat Taiwan hanya memiliki 14 sekutu diplomatik formal, kebanyakan dari mereka di Amerika Selatan dan Karibia. rw/ha (Reuters, AFP)