Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj tegas menolak kemunculan kelompok 212 apabila disebut sebagai momentum kebangkitan Islam.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Said Aqil justru menilai gerakan taua kelompok tersebut sebagai hal yang politis.
Pernyataan tersebut diungkapkan Said Aqil saat bercerita tentang momen dirinya menghadapi kemunculan awal gerakan 212.
Baginya, tantangan menghadapi 212 sangatlah keras. Said menyebut sebagian peserta 212 juga ada yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Said, 212 adalah gerakan yang punya tujuan politik dengan mengatasnamakan agama.
"Itu luar biasa bagi saya, luar biasa kerasnya tantangan itu. Ada sebagian dari NU juga, katanya itu kesempatan kebangkitan Islam. Kalau menurut saya itu bukan, bukan kebangkitan Islam, menurut saya. Kenapa? karena jelas itu tujuannya politik yang mengatasnamakan agama," kata Said Aqil dalam video yang ditayangkan di akun TVNU seperti dilihat, Senin, 13 Desember 2021.
Menurut Said Aqil, saat itu, memang banyak orang yang mendukung gerakan 212. Namun ia menyebut, orang yang menolak kelompok tersebut secara tegas dan bersuara lantang dengan prinsip kuat hanya dirinya.
"Satu-satunya orang yang bersuara keras, bersuara terang-terangan, menolak 212, ya saya. Barangkali yang menolak banyak tapi yang berprinsip yang dengan ucapan jelas terang benderang hanya saya barangkali," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan alasan ia menolak 212 disebut sebagai gerakan Islam. Menurut dia, banyak dari kelompok 212 yang keliru dalam menjalankan syariat.
Ia lantas menyoroti kekeliruan itu seperti yang dilakukan peserta aksi 212 dengan tidur di masjid hingga salat Jumat di lapangan. Menurut dia, kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang tidak benar.
Baca Juga: Hukum Ucapkan Selamat Natal, Quraish Shihab: Itu Ada di Dalam Alquran
"Karena saya menganggap itu bukan kebangkitan Islam bukan gerakan Islam, liillai kalimatillah bukan, kenapa? karena tidurnya di masjid, salat di lapangan. Tidurnya di masjid sebagai tempat tidur, menunggu salat Jumat di lapangan. Itu yang tidak benar menurut saya," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Polisi Selidiki Kasus Dugaan Penistaan Agama Joseph Suryadi
-
Dikonfirmasi soal Kabar Mualaf, Naysila Mirdad Minta Doa
-
Tagar #TangkapJosephSuryadi Trending, Pria Diduga Hina Nabi Muhammad Samakan dengan HW
-
Profil Mulan Jameela: Artis Jadi DPR, Diduga Bolos Karantina Usai dari Turki
-
Hukum Ucapkan Selamat Natal, Quraish Shihab: Itu Ada di Dalam Alquran
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
Terkini
-
Donald Trump: Kalau Iran Tak Bersikap Baik, Amerika Akan Jatuhkan Bom di Atas Kepala Mereka
-
Hotel Sultan Sudah Dieksekusi Negara, Akan Diubah Jadi Apa?
-
Lawan Politik Uang! PKB Bidik Ambang Batas hingga E-Voting di Revisi UU Pemilu
-
Bukan Cuma Sony Sonjaya, Kejagung juga Periksa 6 Saksi Dugaan Korupsi MBG
-
Kemnaker Hubungi 100 Lulusan Difabel Satu per Satu untuk Ikut Program Magang Nasional
-
'Kami Memanusiakan Mereka', Janji Setneg Jamin Nasib Eks Karyawan Hotel Sultan Usai Diekseskui
-
DPRD DKI Dorong Penuntasan Program Penanganan RW Kumuh
-
KPK dan OJK Sepakat Tangani Bersama Kasus Korupsi di Sektor Keuangan
-
Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Pemerintah Janjikan Perlindungan bagi Karyawan
-
DPRD DKI Dukung Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Kebijakan Pembangunan