Perjanjian itu juga menyebutkan mereka bekerja tanpa upah selama enam bulan, tapi Maddy mengatakan kondisi ini berjalan selama hampir dua tahun.
"Mereka memanipulasi kami," kata Maddy.
"Kita diberikan janji manis, dan diberitahu [oleh agen dan majikan] untuk bertahan lebih lama, tidak berbicara, dan kita akan dapat 'permanent residency'."
Awalnya Maddy merasa semua warga di Australia bekerja seperti dirinya, yakni sering bekerja lembur dan tidak dibayar.
Maddy mengatakan saat ia mencoba mengangkat masalah ini pada agennya atau manajernya, mereka akan melakukan perubahan yang sangat kecil, seperti memperbolehkan ia libur kerja dua hari seminggu.
Tapi seiring waktu, masalah yang mendasar terus muncul, bahkan lebih buruk. Mereka mengancam akan membeberkan bagaimana ia bekerja sehingga ia bisa dideportasi.
Karena mereka sadar jika proses sponsor visa ini ilegal, Maddy jadi takut untuk melaporkannya atau menceritakan kepada siapa pun karena takut ditangkap atau bahkan dideportasi.
Maddy seringkali menangis sendirian di malam hari, merasa tidak ada jalan keluar, diselimuti rasa malu untuk menceritakan pada keluarga dan teman-temannya di China.
"China berada di bawah pimpinan satu orang, dan seharusnya Australia berada di bawah aturan hukum, tapi saya tak menyangka akan mengalami hal seperti ini," ujarnya.
Baca Juga: Ramai Dukungan untuk Sandiaga, Legislator Gerindra Bicara soal Eksploitasi Identitas Ulama
Berharap untuk bisa mendapatkan status 'permanent resident' (PR) dalam beberapa tahun ke depan, Maddy dan suaminya mencoba bertahan dengan tabungan mereka dan saling memberikan dukungan moril satu sama lain.
"Semakin banyak yang kita lakukan, kita semakin merasa tidak mau gagal."
"Jadi kita bertahan, tidak berani untuk bicara, [berharap] mencapai mimpi kami tinggal di Australia."
"Tak ada yang tahu kami kerja tanpa dibayar, majikan kami yang punya kekuatan untuk memutuskan nasib kami, bukan Pemerintah Australia."
Tapi dalam dua tahun terakhir, selama pandemi COVID-19, semakin sulit bagi Maddy dan James untuk mewujudkan mimpinya.
"Kita kehilangan uang, harapan, kesehatan, dan bahkan kita tak bisa kembali ke China," ujarnya.
Berita Terkait
-
Cak Imin Angkat Tangan Soal Karding Dicopot Prabowo dari Menteri P2MI: Gara-gara Main Domino?
-
Karding Pasang Badan Bela Menhut yang Kepergok Main Domino dengan Tersangka Pembalakan Liar!
-
Pemerintah Mau Urus Tuntas Masalah Pekerja Migran, Mulai dari Berantas Agen Nakal
-
CEK FAKTA: Benarkah Uang Hasil Korupsi Dibagikan Pemerintah untuk Pekerja Migran Indonesia?
-
Anak PMI Rentan Putus Sekolah? Sekolah Rakyat Jadi Solusi Harapan!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?