Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti organisasi masyarakat (ormas) yang kerap membuat gaduh di masyarakat.
Ia pun menyebut, ada ormas yang kerap melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
"Presiden telah menyoroti adanya ormas yang kerap membuat gaduh. Memang akhir-akhir ini, kita semua sering melihat ada ormas yang sering melakukan tindakan yang melanggar hukum dan melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat," ujar Mahfud saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 FKPPI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (20/12/2021).
Karenanya, Mahfud meminta FKPPI untuk menjauhi tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
"Mumpung FKPPI belum pernah dicirikan sebagai organisasi seperti ini (organisasi yang kerap membuat gaduh), saya berharap (FKPPI) dapat menjauhi tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai anak bangsa," ucap dia.
Mantan Ketua MK itu juga mengingatkan, kewajiban ormas sudah diatur, yakni melaksanakan kegiatan sesuai tujuan organisasi sesuai AD/ART, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, kewajiban ormas yakni memelihara nilai agama, budaya, etika, moral dan norma sosial. Mahfud menuturkan agama, budaya, moral, etika dan norma sosial itu penting.
"Karena kadang kala orang hanya mau takut pada hukum. Saya taat pada hukum lah. Hukum itu hanya sebagian dari Pancasila, Pancasila tuh besar, itu sebagai pedoman, itu ada dasar negara itulah hukum dasar negara itu lahirnya hukum undang-undang dasar undang-undang, Perppu itu dasar negara," kata Mahfud.
"Tapi, Pancasila sebagai moral bangsa, sebagai etika bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pemersatu bangsa sebagai arah dan tujuan bangsa itu belum ada hukumnya, lebih banyak yang belum ada hukumnya," sambungnya.
Baca Juga: Ormas Minta Paksa Uang Parkir Terancam Sanksi Pidana, Polisi Imbau Masyarakat Lapor
Mahfud juga meminta agar FKPPI tak hanya tunduk pada Pancasila, UUD, namun juga harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila yaitu agama, budaya, moral, etika.
"Akan lebih bagus kalau saudara tunduk pada nilai Pancasila juga agama,budaya moral, etika itu nilai pancasila. Cuma sebagian isinya belum disepakati untuk menjadi undang-undang atau menjadi Perda dan ini penting karena kalau orang hanya takut pada hukum, pasti tidak takut pada sanksi sanksi moral, sanksi-sanksi lain," tutur Mahfud.
Mahfud melanjutkan tugas ormas juga menjaga ketertiban dan menciptakan kedamaian.
"Kemudian ada tugas menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian," kata Mahfud.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud berharap Munas FKPPI bukan hanya mengganti pengurus, melainkan memperkokoh FKPPI dalam peningkatan wawasan kebangsaan.
"Jangan hanya sekedar mengganti (kepengurusan) itu tapi juga dijadikan sarana untuk mengkonsolidasikan diri dan memperkokoh FKPPI dalam hal peningkatan wawasan kebangsaan," ucap Mahfud.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta