Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti organisasi masyarakat (ormas) yang kerap membuat gaduh di masyarakat.
Ia pun menyebut, ada ormas yang kerap melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
"Presiden telah menyoroti adanya ormas yang kerap membuat gaduh. Memang akhir-akhir ini, kita semua sering melihat ada ormas yang sering melakukan tindakan yang melanggar hukum dan melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat," ujar Mahfud saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 FKPPI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (20/12/2021).
Karenanya, Mahfud meminta FKPPI untuk menjauhi tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
"Mumpung FKPPI belum pernah dicirikan sebagai organisasi seperti ini (organisasi yang kerap membuat gaduh), saya berharap (FKPPI) dapat menjauhi tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai anak bangsa," ucap dia.
Mantan Ketua MK itu juga mengingatkan, kewajiban ormas sudah diatur, yakni melaksanakan kegiatan sesuai tujuan organisasi sesuai AD/ART, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, kewajiban ormas yakni memelihara nilai agama, budaya, etika, moral dan norma sosial. Mahfud menuturkan agama, budaya, moral, etika dan norma sosial itu penting.
"Karena kadang kala orang hanya mau takut pada hukum. Saya taat pada hukum lah. Hukum itu hanya sebagian dari Pancasila, Pancasila tuh besar, itu sebagai pedoman, itu ada dasar negara itulah hukum dasar negara itu lahirnya hukum undang-undang dasar undang-undang, Perppu itu dasar negara," kata Mahfud.
"Tapi, Pancasila sebagai moral bangsa, sebagai etika bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pemersatu bangsa sebagai arah dan tujuan bangsa itu belum ada hukumnya, lebih banyak yang belum ada hukumnya," sambungnya.
Baca Juga: Ormas Minta Paksa Uang Parkir Terancam Sanksi Pidana, Polisi Imbau Masyarakat Lapor
Mahfud juga meminta agar FKPPI tak hanya tunduk pada Pancasila, UUD, namun juga harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila yaitu agama, budaya, moral, etika.
"Akan lebih bagus kalau saudara tunduk pada nilai Pancasila juga agama,budaya moral, etika itu nilai pancasila. Cuma sebagian isinya belum disepakati untuk menjadi undang-undang atau menjadi Perda dan ini penting karena kalau orang hanya takut pada hukum, pasti tidak takut pada sanksi sanksi moral, sanksi-sanksi lain," tutur Mahfud.
Mahfud melanjutkan tugas ormas juga menjaga ketertiban dan menciptakan kedamaian.
"Kemudian ada tugas menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian," kata Mahfud.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud berharap Munas FKPPI bukan hanya mengganti pengurus, melainkan memperkokoh FKPPI dalam peningkatan wawasan kebangsaan.
"Jangan hanya sekedar mengganti (kepengurusan) itu tapi juga dijadikan sarana untuk mengkonsolidasikan diri dan memperkokoh FKPPI dalam hal peningkatan wawasan kebangsaan," ucap Mahfud.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?