Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti organisasi masyarakat (ormas) yang kerap membuat gaduh di masyarakat.
Ia pun menyebut, ada ormas yang kerap melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
"Presiden telah menyoroti adanya ormas yang kerap membuat gaduh. Memang akhir-akhir ini, kita semua sering melihat ada ormas yang sering melakukan tindakan yang melanggar hukum dan melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat," ujar Mahfud saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 FKPPI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (20/12/2021).
Karenanya, Mahfud meminta FKPPI untuk menjauhi tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
"Mumpung FKPPI belum pernah dicirikan sebagai organisasi seperti ini (organisasi yang kerap membuat gaduh), saya berharap (FKPPI) dapat menjauhi tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai anak bangsa," ucap dia.
Mantan Ketua MK itu juga mengingatkan, kewajiban ormas sudah diatur, yakni melaksanakan kegiatan sesuai tujuan organisasi sesuai AD/ART, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, kewajiban ormas yakni memelihara nilai agama, budaya, etika, moral dan norma sosial. Mahfud menuturkan agama, budaya, moral, etika dan norma sosial itu penting.
"Karena kadang kala orang hanya mau takut pada hukum. Saya taat pada hukum lah. Hukum itu hanya sebagian dari Pancasila, Pancasila tuh besar, itu sebagai pedoman, itu ada dasar negara itulah hukum dasar negara itu lahirnya hukum undang-undang dasar undang-undang, Perppu itu dasar negara," kata Mahfud.
"Tapi, Pancasila sebagai moral bangsa, sebagai etika bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pemersatu bangsa sebagai arah dan tujuan bangsa itu belum ada hukumnya, lebih banyak yang belum ada hukumnya," sambungnya.
Baca Juga: Ormas Minta Paksa Uang Parkir Terancam Sanksi Pidana, Polisi Imbau Masyarakat Lapor
Mahfud juga meminta agar FKPPI tak hanya tunduk pada Pancasila, UUD, namun juga harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila yaitu agama, budaya, moral, etika.
"Akan lebih bagus kalau saudara tunduk pada nilai Pancasila juga agama,budaya moral, etika itu nilai pancasila. Cuma sebagian isinya belum disepakati untuk menjadi undang-undang atau menjadi Perda dan ini penting karena kalau orang hanya takut pada hukum, pasti tidak takut pada sanksi sanksi moral, sanksi-sanksi lain," tutur Mahfud.
Mahfud melanjutkan tugas ormas juga menjaga ketertiban dan menciptakan kedamaian.
"Kemudian ada tugas menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian," kata Mahfud.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud berharap Munas FKPPI bukan hanya mengganti pengurus, melainkan memperkokoh FKPPI dalam peningkatan wawasan kebangsaan.
"Jangan hanya sekedar mengganti (kepengurusan) itu tapi juga dijadikan sarana untuk mengkonsolidasikan diri dan memperkokoh FKPPI dalam hal peningkatan wawasan kebangsaan," ucap Mahfud.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai