Suara.com - Ekonom senior Rizal Ramli menyindir pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait Presidential Threshold yang kini jadi polemik.
Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Rizal Ramli menanggapi sebuah artikel berita yang dibagikan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dalam artikel itu dimuat pernyataan Mahfud yang menyebut bahwa ada atau tidaknya presidential threshold adalah hak legislatif untuk mengaturnya.
"Habis itu legistatifnya bilang, pembahasan revisi UU sudah ditutup Ini mah namanya main pingpong untuk asal ngeles, amatiran pulak lagi" tulis Rizal Ramli dalam cuitannya dikutip Suara.com, Sabtu (18/12/2021).
Sebelumnya, Rizal Ramli juga mengunggah sebuah cuitan yang menyebut bahwa presidential threshold adalah UU yang bertentangan dengan UUD.
"UU yang bertentangan dengan UUD, diujinya justru di MK. Itulah kenapa dibuat MK untuk menguji UU yang bertentangan seperti threshold, yang tidak ada di UUD ! Mbak Susi, ndak enak ngomong beginian sama teman lama Pak Mahfud. Mestinya sudah paham banget @/mohmahfudmd," tulis Rizal Ramli.
Sebelumnya, Mahfud MD juga sempat mengomentari soal niatan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang hendak melayangkan gugatan ke MK mengenai presidential threshold.
Mahfud menyebut upaya itu sudah pernah dilakukan sebelumnya namun tak membuahkan hasil.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Mahfud menyebut ada atau tidaknya Presidential Threshold merupakan hak DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang.
Baca Juga: Hinca Demokrat: Presiden Bisa Saja Buat Perppu Hapus Presidential Threshold
"MK sudah berkali-kali memutus bahwa ketentuan ada atau tidaknya threshold untuk Pilpres. Itu adalah opened legal policy (OPL), terserah lembaga legislatif untuk mengaturnya," ujar Mahfud kepada wartawan, Rabu (15/12).
Menurut Mahfud, upaya Gatot Nurmantyo hingga Rizal Ramli yang mengajukan gugatan terkait Presidential Treshold untuk menjadi 0 persen ke MK tak sia-sia. Namun keputusan akhir dikembalikan ke MK.
Ia lantas memberikan contoh beberapa pihak yang pernah melayangkan gugatan yang sama di masa lalu dan berakhir gagal total.
"MK sudah beberapa kali menangani itu, pernah diajukan oleh Effendi Gazali, Denny Indrayana, dan lain-lain. Gugatannya gagal total," ucapnya.
Berita Terkait
-
Soal Opsi Perppu Hapus Presidential Threshold, PKB: Tidak Ada Kegentingan yang Memaksa
-
Pemerintah Segera Selesaikan Pelanggaran HAM Berat yang Terjadi Setelah 2000
-
Firli Bahuri Ikut Bersuara soal Presidential Threshold, Ferdinand: Fokus Berantas Korupsi
-
Tanggapi Sikap Partai Demokrat terhadap Presidential Threshold, Pengamat: Sungguh Aneh
-
Hinca Demokrat: Presiden Bisa Saja Buat Perppu Hapus Presidential Threshold
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe