Suara.com - Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri menyatakan, Partai Golkar dan Partai Demokrat harus berani untuk tampil menggalang kekuatan nasionalis-religius. Mengingat kedua partai tersebut pernah memenangkan pemilu pada periode beberapa waktu sebelumnya.
Dorongan kepada Golkar dan Demokrat tersebut tidak terlepas dari harapan Salim akan hadirnya tiga poros koalisi dalam Pilpres 2024. Dengan demikian, dia berharap ke depan tidak boleh lagi ada dikotomi.
"PKS sudah mempelopori silaturahmi kebangsaan lintas parpol dan elemen bangsa lainnya. Tinggal diteruskan proses komunikasinya agar lebih matang demi terwujudnya platform bersama menuju 2024," kata Salim dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).
Selain itu, Salim juga berharap dengan kehadiran tiga poros dapat memberikan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden lebih banyak, tidak sekadar dua kandidat.
Meski begitu, ia menolak pandangan yang menyebut kandidat pilpres lebih dari dua akan menyita energi dan anggaran negara.
"Untuk pembangunan infrastruktur fisik saja sudah dikeluarkan anggaran besar, mengapa upaya membangun infrastruktur sosial-politik demokrasi tidak disiapkan," kata Salim
PKS Ingin Poros Ketiga
Salim mengharapkan terbentuknya tiga poros koalisi pada Pilpres 2024. Tujuannya untuk meghentikan politik tidak sehat serta pembelahan ekstrim yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Tujuan lain, yakni untuk mengakomodir dan memberikan banyak pilihan calon pemimpin bangsa.
Baca Juga: Tahun 2021 Tutup Buku, Legislator PKS Soroti Janji-janji Jokowi Saat Kampanye
"Kami meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin yang kredibilitas, integritas, dan akseptabilitasnya memadai untuk memimpin Indonesia ke depan," kata Salim.
Namun Salim menyadari bahwa keinginan membentuk tiga poros bukan semudah membalikak telapak tangan. Perlu adanya revisi aturan untuk membuka kemungkinan tiga poros.
Salah satu yang menjadi problem saat ini, lanjut Salaim adalah banyak hambatan untuk membuka pintu kepemimpinan nasional, semisal penerapan ambang batas presiden atau Presidential Treshold (PT) yang terlalu tinggi, yakni 20 persen.
Dampak dari penerapan PT yang tinggi itu ialah menyempitnya ruang untuk membuka banyak poros dalam mengusung calon presiden. Ujungnya, hanya terbentuk dua poros yang justru meningkatkan polarisasi.
"Karena itu, upaya paling efektif untuk menghentikan pembelahan politik ekstrim tersebut adalah dengan menurunkan angka PT menjadi lebih proporsional, yakni 4 persen sesuai parliamentary treshold. Sehingga dapat terbentuk minimal 3 poros pasangan calon dalam Pilpres 2024 mendatang," kata Salim.
Salim berujar bahwa komunikasi dan silaturahim politik harus terus dibangun, apalagi ditujukan bagi perbaikan bangsa dan negara ke depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
Terkini
-
KPK Tancap Gas Sidik Korupsi Bansos, Meski Rudi Tanoe Terus Ajukan Praperadilan
-
Malam Penganugerahan Pegadaian Media Awards 2025 Sukses Digelar, Ini Daftar Para Jawaranya
-
Sekjen PBNU Minta Pengurus Tenang di Tengah Isu Pelengseran Gus Yahya dari Kursi Ketua Umum
-
Kader Muda PDIP Ditantang Teladani Pahlawan: Berjuang Tanpa Tanya Jabatan
-
Kementerian PU Tingkatkan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia