Suara.com - Pengamat politik Zaki Mubarak menanggapi soal Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilaporkan ke KPK.
Ahok dilaporkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ke KPK atas beberapa kasus dugaan korupsi.
Dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, laporan yang dilayangkan oleh PNPK kental dengan nuansa politik dan membuat situasi semakin panas.
Menurutnya, laporan tersebut berkaitan dengan jabatan gubernur DKI Jakarta.
"Dari laporan PNPK bisa juga terkait dengan pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta akhir 2022 nanti," ungkapnya, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com.
Zaki menyebut ada unsur kesengajaan yang dilakukan PNPK untuk mengganjal nama Kasetpres Heru Budi.
"Sebab, nama Heru Budi muncul dan banyak disebut akan ditunjuk Jokowi menggantikan Anies," jelasnya.
Diketahui, Heru Budi dikenal dekat dengan Ahok dan Jokowi.
"Oleh karena itu, nama Pak Budi juga disebut dalam banyak dugaan korupsi Ahok," imbuhnya.
Baca Juga: Sudah Berbadan Hukum, IM57+ Siap Lakukan Kerja-kerja Advokasi Anti Korupsi
Menurutnya, PNPK ingin menegaskan bahwa Heru Budi secara hukum dan moral bermasalah.
"Dengan begitu, dia tidak layak untuk menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta nantinya," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Ahok dilaporkan oleh PNPK atas kasus dugaan korupsi.
PNPK menghitung ada tujuh kasus yaitu RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan di Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi teluk Jakarta, dana non-budgeter dan penggusuran.
Berita Terkait
-
Indonesia Gagal Akuisisi Perusahaan Mobil Listrik, Pengamat Sebut Salah Ahok
-
BEM STH Galunggung Soroti Proses Hukum Oknum Polisi yang Diduga Korupsi
-
Sudah Berbadan Hukum, IM57+ Siap Lakukan Kerja-kerja Advokasi Anti Korupsi
-
Heboh Polemik Pengadaan Sapi Pemprov Sumbar, KPK Tunggu Laporan
-
Penangkapan Wali Kota Bekasi Nonaktif Bikin Ketua KPK Prihatin, Ini Sebabnya
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Suap Ijon Proyek Bekasi: KPK Sita Duit Kadis Henri Lincoln, Diduga 'Uang Panas' dari Sarjan
-
Riset Global Soroti Inovasi Pertanian AI dari Indonesia, Disebut Bisa Pulihkan Tanah Rusak
-
Militer Israel Kian Brutal di Lebanon, Panglima IDF Cuekin Sinyal Damai Netanyahu
-
Diperas Rp 300 Juta oleh 4 Pegawai KPK Gadungan, Ahmad Sahroni Tegaskan Tak Ada Ancaman
-
6 Fakta Tragis Siswa SMP di Siak Tewas Saat Ujian IPA, Senapan Rakitan Mendadak Meledak
-
Studi: Panas Kendaraan Naikkan Suhu Kota Hingga 0,35 Derajat Celsius
-
6 Kali Sumbang Kas Negara, Satgas PKH Selamatkan Aset Rp 371 Triliun Sejak Awal Dibentuk
-
Reaksi Israel Usai Disebut Kutukan Kemanusiaan Oleh Menhan Pakistan
-
Gara-Gara Barang Tertinggal, Penumpang Tahan Pintu Whoosh hingga Kereta Telat Berangkat
-
Agar Produk Lokal Dilirik Dunia, Indonesia Mulai Perketat Standar Sertifikat Energi Hijau