Suara.com - Pengamat politik Zaki Mubarak menanggapi soal Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilaporkan ke KPK.
Ahok dilaporkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ke KPK atas beberapa kasus dugaan korupsi.
Dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, laporan yang dilayangkan oleh PNPK kental dengan nuansa politik dan membuat situasi semakin panas.
Menurutnya, laporan tersebut berkaitan dengan jabatan gubernur DKI Jakarta.
"Dari laporan PNPK bisa juga terkait dengan pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta akhir 2022 nanti," ungkapnya, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com.
Zaki menyebut ada unsur kesengajaan yang dilakukan PNPK untuk mengganjal nama Kasetpres Heru Budi.
"Sebab, nama Heru Budi muncul dan banyak disebut akan ditunjuk Jokowi menggantikan Anies," jelasnya.
Diketahui, Heru Budi dikenal dekat dengan Ahok dan Jokowi.
"Oleh karena itu, nama Pak Budi juga disebut dalam banyak dugaan korupsi Ahok," imbuhnya.
Baca Juga: Sudah Berbadan Hukum, IM57+ Siap Lakukan Kerja-kerja Advokasi Anti Korupsi
Menurutnya, PNPK ingin menegaskan bahwa Heru Budi secara hukum dan moral bermasalah.
"Dengan begitu, dia tidak layak untuk menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta nantinya," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Ahok dilaporkan oleh PNPK atas kasus dugaan korupsi.
PNPK menghitung ada tujuh kasus yaitu RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan di Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi teluk Jakarta, dana non-budgeter dan penggusuran.
Berita Terkait
-
Indonesia Gagal Akuisisi Perusahaan Mobil Listrik, Pengamat Sebut Salah Ahok
-
BEM STH Galunggung Soroti Proses Hukum Oknum Polisi yang Diduga Korupsi
-
Sudah Berbadan Hukum, IM57+ Siap Lakukan Kerja-kerja Advokasi Anti Korupsi
-
Heboh Polemik Pengadaan Sapi Pemprov Sumbar, KPK Tunggu Laporan
-
Penangkapan Wali Kota Bekasi Nonaktif Bikin Ketua KPK Prihatin, Ini Sebabnya
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Silsilah Bodong Pemain Naturalisasi Malaysia Dibongkar FIFA! Ini Daftar Lengkapnya
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
Terkini
-
Imbas Pemotongan Dana Transfer dari Pusat, Pramono Pangkas Kuota Rekrutmen PJLP hingga PPSU
-
Pria Diduga ODGJ Mengamuk di Cilandak, Empat Warga dan RT Jadi Korban Penusukan
-
Demokrat Klarifikasi Video SBY Tak Salami Kapolri di HUT TNI: Sudah Lama Bercengkerama di...
-
KPK Kembali Panggil Eks Bendahara Amphuri, Usai Disorot Soal Pertemuan dengan Gus Yaqut
-
Firdaus Oiwobo Ngamuk, Status Tersangka Dibongkar Hotman Paris, Minta Polisi Gelar Perkara Khusus
-
Pejabat Teras Kemenaker Terseret Kasus Pemerasan, KPK Panggil Kabiro Humas Sunardi Sinaga
-
DJ Panda Terancam Penjara! Kasus Ancaman Erika Carlina Naik Penyidikan, Janin dalam Bahaya?
-
Dewan Pers Bongkar Strategi Bisnis Media Lokal yang Dijamin Sukses di Local Media Summit 2025
-
APBD DKI Dipangkas Rp15 T, Gubernur Pramono: Tunjangan PNS dan PPPK Aman, Tapi...
-
Terungkap, Ini Alasan Polri Tak Tahan Adik Jusuf Kalla di Kasus Korupsi PLTU Rp1,35 T