Suara.com - Pengamat politik Zaki Mubarak menanggapi soal Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilaporkan ke KPK.
Ahok dilaporkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ke KPK atas beberapa kasus dugaan korupsi.
Dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, laporan yang dilayangkan oleh PNPK kental dengan nuansa politik dan membuat situasi semakin panas.
Menurutnya, laporan tersebut berkaitan dengan jabatan gubernur DKI Jakarta.
"Dari laporan PNPK bisa juga terkait dengan pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta akhir 2022 nanti," ungkapnya, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com.
Zaki menyebut ada unsur kesengajaan yang dilakukan PNPK untuk mengganjal nama Kasetpres Heru Budi.
"Sebab, nama Heru Budi muncul dan banyak disebut akan ditunjuk Jokowi menggantikan Anies," jelasnya.
Diketahui, Heru Budi dikenal dekat dengan Ahok dan Jokowi.
"Oleh karena itu, nama Pak Budi juga disebut dalam banyak dugaan korupsi Ahok," imbuhnya.
Baca Juga: Sudah Berbadan Hukum, IM57+ Siap Lakukan Kerja-kerja Advokasi Anti Korupsi
Menurutnya, PNPK ingin menegaskan bahwa Heru Budi secara hukum dan moral bermasalah.
"Dengan begitu, dia tidak layak untuk menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta nantinya," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Ahok dilaporkan oleh PNPK atas kasus dugaan korupsi.
PNPK menghitung ada tujuh kasus yaitu RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan di Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi teluk Jakarta, dana non-budgeter dan penggusuran.
Berita Terkait
-
Indonesia Gagal Akuisisi Perusahaan Mobil Listrik, Pengamat Sebut Salah Ahok
-
BEM STH Galunggung Soroti Proses Hukum Oknum Polisi yang Diduga Korupsi
-
Sudah Berbadan Hukum, IM57+ Siap Lakukan Kerja-kerja Advokasi Anti Korupsi
-
Heboh Polemik Pengadaan Sapi Pemprov Sumbar, KPK Tunggu Laporan
-
Penangkapan Wali Kota Bekasi Nonaktif Bikin Ketua KPK Prihatin, Ini Sebabnya
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional