Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan alokasi dana desa meningkat setiap tahunnya. Dari yang semula Rp21 triliun pada 2015, menjadi Rp 72 triliun di tahun 2021.
"Total sampai tahun ini dana desa yang telah disalurkan dari 2015-2021 mencapai 401,1 triliun ini sebuah angka yang sangat besar sekali," ujar Jokowi saat menghadiri peringatan HUT ke-49 PDI Perjuangan secara virtual, Senin (10/1/2022).
Perhatian besar pemerintah terhadap desa kata Jokowi, diharapkan akan meningkatkan pelayanan masyarakat desa dan mempersempit ketimpangan desa dan kota.
Dari dana desa, Jokowi mengatakan pemerintah telah membangun jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar-pasar desa, tambatan perahu dan lain -lain.
Ini sekaligus membantah anggapan pemerintah hanya bangun yang besar-besar sperti jalan tol, airport, hingga pelabuhan.
"Karena ini infraskrtur yang dibutuhkan desa-desa kita selain kita membangun infrastruktur besar. Karena ini akan bangun peradaban, mempersatukan negara kita, membuka lapangan kerja dan juga menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di seluruh tanah air," ucap Jokowi.
Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut pemerintah juga terus berkomitmen dan bekerja keras membangun kemandirian bangsa dan memperkokoh kepemimpinan Indonesia di masyarakat internasional.
Hilirisasi industri kata Jokowi terus ditingkatkan.
"Karena kita tidak ingin sejak zaman voc kita selalu mengirim raw material keluar negeri," kata dia.
Baca Juga: Arahan Megawati ke Kadernya Menangkan Pemilu 2024; Turun ke Bawah Temui Masyarakat
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan untuk menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sejak 2020 pemerintah telah berhenti mengekspor nikel bahan mentah.
Mantan Gubernur Jakarta ini menyebut di tahun 2022 pemerintah juga berhenti mengekspor bahan mentah bauksit dan 2023 untuk berhenti mengekspor tembaga.
"Karena dampak hilirisasi industri ini sangat besar karena selain membuka lapangan pekerjaan yang besar bagi rakyat juga memberikan nilai tambah yang besar," papar dia.
Jokowi mencontohkan saat berhenti mengekspor bahan mentah nikel, ekspor Indonesia kurang lebih sebesar Rp 25 triliun. Hal tersebut karena kebanyakan yang diekspor adalah bahan mentah.
"Sekarang karena yang diekspor barang setengah jadi dan barang jadi ekspor kita sudah mencapai 21 miliar USD atau kurang lebih hampir Rp280 triliun," katanya.
"Lompatan sangat besar ini yang ingin kita lakukan untuk barang-barang mineral yang kita miliki baik nikel bauksit tembaga timah emas dan lainnya," Jokowi menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK oleh Dosen UNJ Terkait Dugaan KKN
-
Pergantian Kekuasaan, Megawati Berharap Pemilu 2024 Berjalan Jujur
-
Arahan Megawati ke Kadernya Menangkan Pemilu 2024; Turun ke Bawah Temui Masyarakat
-
Harga Cabai, Minyak Goreng, Bawang Merah Naik Lagi, Megawati Tanya Jokowi
-
Kritik Alat Kesehatan Masih Impor, Megawati: Masak Begitu Saja Nggak Bisa Bikin?
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
Terkini
-
Kalibata Terendam Setengah Meter, Warga Terjebak, Anak Sekolah Terpaksa 'Nyeker' Terjang Banjir
-
Dongkrak Investasi, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Perbanyak Gelar Forum Bisnis
-
Plot Twist Kasus Curanmor Cengkareng: Dituduh Maling Gegara Baju, 6 Pria Malah Positif Sabu
-
Kemenko Kumham Imipas Gelar Rapat, Bahas Implementasi KUHP hingga Penyelesaian Overstay Tahanan
-
MK Larang Polisi Aktif Rangkap Jabatan Sipil, Menkum: Yang Sudah Terlanjur Tak Perlu Mundur
-
Bebas Berkat Amnesti Prabowo, KPK Ungkap Momen Hasto Kristiyanto Cocokkan Nomor Tahanan
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 18 November 2025: Hujan di Sebagian Besar Wilayah
-
Menteri P2MI: Ada 352 Ribu Lowongan Kerja di Luar Negeri, Baru 20 Persen WNI yang Lamar
-
Pramono Sebut Harimau Kurus Viral di Ragunan Miliknya: Mungkin Kangen Sama Saya
-
Menpan RB Siap Patuhi Putusan MK: Polisi Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, Tak Ada Celah Lagi