Klaim Menteri Bahlil Soal Pemilu 2024 Ditunda, Dari Pengusaha Atau Lingkar Kekuasaan?

Suara.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku pelaku dunia usaha cenderung setuju bila gelaran Pemilu 2024 diundur. Apakah memang pengakuan Bahlil itu murni atas kemauan dunia usaha atau justru keinginan di lingkar kekuasan? Mengingat posisi Bahlil yang ada di kabinet.

Terkait pertanyaan itu, anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Anwar Hafid belum bisa memastikan. Hanya saja ia menegaskan pemikiran untuk menunda Pemilu bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi.

"Kita tidak bisa pastikan yang pasti kita bernegara mesti taat konstitusi, pemilu adalah instrumen penting bernegara dan demokrasi. Karena itu, pandangan seperti ini justru bisa jadi bertentangan dengan demokrasi dan konstitus," kata Anwar kepada wartawan, Selasa (11/2/2022).

Soal pernyataan Bahlil, Anwar menilai bahwa pernyataan Bahlil agak rancu.

Sebab, Pemilu secara esensial merupakan sirkulasi elite secara reguler di atas asas kepastian. Karena itu proses pergantian kepemimpinan kewat Pemilu memang heus dilakukan.

"Alangkah anehnya jika proses reguler tersebut di ubah hanya karena dasar pendapat orang per orang," ucap Anwar.

Sebelumnya, dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkak terus-menerus.

Namun yang menarik perhatian Bahlil justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027. Di mana survei hasil survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu agau tidak menjawab.

Bahlil kemudian menyampaikan hasil diskusinya bersama dengan pelaku dunia usaha yang justru berharap ada pertimbangan bahwa pemilihan presiden dapat diundur.

Baca Juga: Sebut Bahlil Tak Paham, DPR: Upaya Tunda Pemilu Inkonstitusional, Anti Demokrasi

"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil

"Kenapa? Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," lanjut Bahlil.

Bahlil mengatakan bahwa memundurkan maupaun memajukan Pemilu bukan suatu hal yang diharamkan.

"Bahwa memajukan Pemilu atau memundurkan Pemilu sudah pernah terjaid bangsa kita dan itu bukan sesuatu yang haram. Jadi itu persoalan kebutuhan saja kok mana yang paling prioritas," ucap Bahlil.