Suara.com - Pemerintah menggelar rapat koordinasi guna membahas progres vaksin Merah Putih. Pemerintah berupaya untuk mempercepat supaya vaksin Merah Putih bisa segera diproduksi pada pertengahan 2022.
Saat ini sudah ada enam pengembang Vaksin Merah Putih, yakni Universitas Airlangga (UNAIR) bersama PT Biotis, PT Biofarma bersama Baylor College of Medicine, Universitas Indonesia (UI) bersama PT Etana, Institut Teknologi Bandung (ITB), PRBM Eijkman BRIN bersama PT Biofarma, Universitas Padjajaran bersama PT Biofarma&Lipotek, serta Vaksin Nusantara.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk vaksin yang akan segera dirilis pada awal 2022 ialah vaksin UNAIR-Biotis. Diperkirakan vaksin tersebut siap diproduksi massal pada pertengahan 2022.
Muhadjir meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai regulator untuk mencari titik temu antara pemerintah dengan industri sebagai produsen, sehingga jadwal rilis produk vaksin Covid-19 produksi dalam negeri dapat sesuai harapan.
"Ini supaya bisa dipercepat tanpa mengurangi kualitas, presisi dan akurasi dari produknya," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Produksi Vaksin Dalam Negeri pada Rabu (12/1/2022).
Menko PMK berharap vaksin Merah Putih bisa segera rilis dan dapat slot untuk vaksinasi nasional dan membantu mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurutnya kerja keras dari tim peneliti dalam membuat Vaksin Merah Putih juga telah berkontribusi memajukan industri kesehatan Indonesia.
"Kalau bisa kita mencapai target yang paling maksimal. Sehingga akhir penutup dari wabah kali ini kita akhiri dengan vaksin buatan dalam negeri. Itu dalam bahasa agamanya lebih 'husnul khatimah' itu. Karena kita bangga bisa menancapkan bendera merah putih tinggi-tinggi karena kita bisa menyelesaikan dengan vaksin yang kita miliki," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengusulkan kalau vaksin Merah Putih primer paling lambat rilis Maret 2022, vaksin primer anak paling lambat Juni 2022, vaksin booster dapat ditunda rilis menjadi bulan Agustus 2022. Namun hal tersebut harus mempertimbangkan respon publik bagaimana vaksin primer diberikan dengan vaksin luar negeri dan booster diberikan vaksin Covid-19 dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri bisa diekspor ke luar negeri. Namun pemerintah akan menerapkan azas kehati-hatian akan adanya varian Covid-19 baru sehingga stok vaksin Covid-19 dalam negeri harus dijaga tetap mencukupi.
Baca Juga: BPOM: Vaksin Merah Putih Bisa Kantongi Izin Juni Mendatang
Berita Terkait
-
Jokowi Sudah Beri Arahan, Kementerian/Lembaga Terkait Langsung Tingkatkan Koordinasi untuk Kasus Kekerasan Seksual
-
Dituntut Hukuman Mati dan Kebiri, Menko PMK Minta Vonis Pemerkosa 13 Santriwati Beri Efek Jera
-
Menko PMK Gelar Rapat Tingkat Menteri Bahas Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
Gelar Rakor Soal Banjir di Jayapura, Menko PMK Sebut Penanganan Berjalan Baik
-
BPOM: Vaksin Merah Putih Bisa Kantongi Izin Juni Mendatang
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar