Suara.com - Pansus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara, menargetkan pengambilan keputusan tingkat I pengesahan RUU IKN selesai pada malam ini, Senin (17/1/2022). Karena itu, Pansus mengebut pembahasan di rapat panja bersama pemerintah dan DPD sepanjang hari ini.
"Ya pokoknya semua yang ada di UU akan kita upayakan selesai hari ini di panja, terus nanti rencana malam kita pansus rapat kerja dengan pemerintah," kata Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Saan Mustopa mengatakan, pengambilan keputusan tingkat pertama tidak dipaksakan selesai hari ini.
Kata dia, Pansus akan melihat lebih dulu dinamika yang ada saat di pembahasan.
"Jadi kalau misalnya pembahasannya relatif lancar, tidak ada masalah, selesai nanti sore, malam kita bisa langsung rapat kerja dengan pemerintah. Tapi kalau misalnya pembahasannya belum selesai, ya nanti kita tunggu dilanjutkan lagi. Jadi belum bisa diambil keputusan tingkat pertama," tutur Saan.
Sebelumnya, Doli menargetkan pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa (18/1).
Adapun target pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang disampaikan Doli usai memastikan kunjungan Pansus ke Kalimantan Timur pada Jumat besok. Doli juga memastikan akhir pekannya, Pansus berencana mengunjungi kawasan BSD dan Alam Sutera.
"Nanti Senin kita bahas lebih panjang. Mudah-mudahan malam itu raker selesai, sudah. Insyallah paripurna tanggal 18 (Januari)," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Doli mengatakan bahwa pembahasan terkait RUU IKN sudah ada kemajuan. Karena itu Pansus berani mengkebut pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang pada Selasa pekan depan.
Baca Juga: Mau Pastikan Lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan, Pansus RUU IKN Pakai Tiga Helikopter
"Kan ini kan sudah on progress sesuai dengan rencana kita. Jadi sudah masuk ke timus, timsin, segala macam. Sampai sejauh ini sesuai dengan agenda yang sudah kita sepakati dari awal di pansus," kata Doli.
"Nah Minggu depan kita sudah mudah-mudahan bisa sudah masuk laporan panja ke pansus dan kemduaian keputusan tingkat I melalui raker pansus dengan beberapa menteri yang itu kemudian sudah bisa masuk paripurna," imbuh Doli.
Berita Terkait
-
Jembatan Pulau Balang, Sudah Rampung Tapi Masih Bambung, Hamdam Pongrewa: Hampir Setahun
-
Mau Pastikan Lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan, Pansus RUU IKN Pakai Tiga Helikopter
-
Pansus Dianggap Kebelet Ingin Sahkan RUU IKN, Begini Respons Pimpinan DPR
-
Tolak RUU IKN Disahkan Pekan Depan, PKS Soroti Pembahasan yang Ugal-Ugalan
-
Akhir Pekan Berkunjung ke Kaltim dan BSD, Pekan Depannya DPR Tancap Gas Sahkan RUU IKN jadi UU
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Gibran Wakilkan Pidato Presiden di KTT G20, Ini Alasan Prabowo Tak Pergi ke Afrika Selatan
-
Profil Irjen Argo Yuwono: Jenderal Kepercayaan Kapolri Ditarik dari Kementerian Buntut Putusan MK
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!