Kader Demokrat Kena OTT KPK, Anak Buah Moeldoko Singgung soal AHY dan Korupsi Hambalang

Suara.com - Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems, bicara soal peluang KPK untuk segera memeriksa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Hal itu dikarenakan adanya kasus korupsi Bupati Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud.

Saiful mengatakan KPK harus serius memeriksa dua anak buah AHY yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), yakni Abdul Gafur Mas'ud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.

"Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ada hajatan Partai Demokrat entah itu Musda, Muscab, ataupun Pilkada, para kader yang akan ikut berkompetisi menjadi ketua DPD, DPC, atau kepala daerah, diharuskan menyetor sejumlah uang ke DPP," kata dia dalam siaran pers, Minggu (16/1/2022). 

Uang setoran itu, kata Saiful, sebagai bentuk upeti politik agar direstui oleh DPP Partai Demokrat yang berada dalam kendali AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saiful juga menerangkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengamini adanya praktik mahar politik dari kader terhadap partai politik apabila ingin mengikuti kontestasi.

Saiful meminta KPK serius mendalami hal tersebut. Terlebih, transaksi suap antara pihak swasta dengan Abdul terjadi di Jakarta.

"Patut diduga untuk keperluan menyetor uang hasil korupsinya ke DPP Partai Demokrat yang berada di bawah kepemimpinan Trio Cikeas," kata dia.

Saiful juga mendesak KPK menelusuri ke mana aliran dana korupsi yang dilakukan oleh Abdul dan Nur Afifah, apalagi jika mengalirnya ke DPP Partai Demokrat.

Baca Juga: Viral Video Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap di Jet Pribadi, Disindir Hotman Paris

"Kami pun bertanya-tanya, adakah kemungkinan KPK akan turut pula memburu atau setidaknya memanggil AHY sebagai Ketum DPP Partai Demokrat, versi pemuja Trio Cikeas untuk dimintai keterangannya?" kata dia. 

Apalagi, kata Saiful, AHY selaku putra SBY menunjukkan keinginannya untuk maju di Pilpres 2024. Dia menganggap AHY membutuhkan dana besar untuk mengikuti kontestasi itu. 

"Semuanya mungkin saja terjadi, tetapi satu yang pasti, sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang mendukung penuh pemberantasan korupsi, kami kader Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas aliran dana korupsi di Penajam Paser Utara Kaltim ini," kata dia.

Saiful juga menyarankan apabila KPK sudah memiliki bukti, maka jangan gentar untuk mengusut hingga ke sumber markas gerombolan Abdul dan Nur Afifah di Jakarta. 

Ia pun menyinggung soal kasus korupsi Hambalang yang melibatkan beberapa kader Demokrat.

"Jangan sampai terjadi lagi korupsi gila-gilaan dilakukan secara masif di berbagai daerah hanya karena pengurus pusatnya selalu memaksa setoran. Bangsa ini sudah trauma oleh korupsi Hambalang, kejahatan ini sudah harus segera dihentikan," tegas Saeful.