Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung, berseloroh bahwa Dosen UNJ Ubedillah Badrun yang laporkan dua putra Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK memang diasuh oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat.
Pernyataan Rocky tersebut menanggapi rekam jejak Ubedillah yang dipermasalahkan. Ubedillah menerima tuduhan terlibat dengan parpol tertentu pasca laporkan dua putra Jokowi ke KPK.
"Iya benar saya kira akui saja bawa Ubed (Ubedillah) itu diasuh oleh Demokrat dan PKS karena partai yang berpikir sekarang adalah Demokrat dan PKS kan gampang saja kan berpikir gitu hehe," kata Rocky dalam diskusi bertajuk 'Ubedillah Badrun dan Suara Akademisi" di Kanal Youtube FNN TV, Selasa (18/1/2022).
PKS dan Demokrat diketahui kekinian berada di luar koalisi parpol pemerintah yang biasa disebut sebagai partai oposisi. Rocky menilai Ubedillah mempunyai cara berpikir seperti PKS dan Demokrat.
Cara berpikir yang dimaksud yakni untuk menggeleng kekuasaan. Menurutnya, cara berpikir tersebut sudah menjadi tradisi di kampus atau perguruan tinggi.
"Kalau kita sedang berpikir artinya kita sedang menggeleng pada kekuasaan itu tradisi kampus. Kampus di desain untuk menggeleng kekuasaan jadi dari awal semester 1 kita ajarin setiap kali kita masuk kelas pertama saya bilang saya akan mengajar dan saya ingin anda menggeleng begitu supaya terjadi dialektik begitu bukan mengangguk-ngangguk," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rocky melihat memang niat Ubedillah memang ingin menggeleng kekuasaan. Menurutnya, niat untuk menggeleng kekuasaan itu seharusnya dilakukan oleh partai-partai politik oposisi.
"Jadi sekali lagi kenapa saya ucapkan ini karena kenapa kalau kita kehilangan kekuasaan untuk membujuk rakyat agar menerima legitimasinya dia mulai mempersoalkan hak orang untuk berbicara," tuturnya.
Soroti Rekam Jejak
Baca Juga: Soal Ibu Kota Negara Baru, Rocky Gerung Sebut Ada Menteri Jokowi yang Kurang Setuju
Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, soroti rekam jejak Dosen UNJ Ubedillah Badrun soal pergerakannya yang diduga terlibat dengan partai politik tertentu.
Hal itu disampaikan menanggapi upaya hukum yang dilakukan Ubedillah terhadap dua Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK soal dugaan korupsi.
Hasto awalnya menyampaikan, PDIP melalui DPC Kota Surakarta sudah menjalin komunikasi dengan Gibran soal adanya laporan yang dibuat Ubedillah. Gibran sendiri disebut telah melakukan bantahan.
"Ya komunkkasi dilakukan terutama di DPC PDIP di kota surakarta dan klarifikasi langsung yang dilakukan oleh mas Gibran," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2022).
Hasto mengatakan, bantahan yang disampaikan Gibran dianggap sebagai hal yang positif. Upaya hukum yang dilakukan Ubedillah dinilai sarat akan kepentingan politis.
"Menurut saya ya hal yang positif langsung meredam berbagai upaya yang menggunakan hukum ssbagai alat kendaraan politik dengan motif-motif tertentu," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, Rocky Gerung: Ubedillah Ingin Menggeleng Kekuasaan, Harusnya Dilakukan Parpol Oposisi
-
Soal Ibu Kota Negara Baru, Rocky Gerung Sebut Ada Menteri Jokowi yang Kurang Setuju
-
Buka Lagi Pintu Masuk WNA, Legislator Demokrat Tegur Menkes: Itu Kebijakan Kontraproduktif!
-
Bela Ubedilah, Politisi Demokrat: Korupsi Harus Dikawal, Jangan Pelapor yang Dipanggil
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka