Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengungkapkan, surat presiden terkait 14 nama calon anggota komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah dikirimkan ke DPR dan diterima pimpinan pada pekan lalu.
Karena itu, kekinian pihaknya tinggal menunggu penugasan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 selesai Ferbuari 2022, atau sebelum DPR reses.
"Dari presiden kan 14 calon nama KPU sudah dikrim ke pimpinan DPR, tinggal pimpinan DPR bawa ke rapat bamus dan nanti Komisi II tindak lanjuti dalam bentuk fit and proper test. Jadi kita masih nunggu penugasan dari pimpinan DPR lewat Bamus," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Saan mengatakan Komisi II ingin fit and proper test dilakukan segera mungkin. Apalagi bila memang sudah ada penugasan dari pimpinan, Komisi II akan langsung menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada awal Februari.
"Secepatnya, kalau memang nanti di bulan ini sudah Bamus dan sudah dikirim ke Komisi II, mungkin minggu pertama Februari kita sudah bisa fit and proper test," ujar Saan.
Komisi II DPR RI menargetkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 selesai Ferbuari 2022, atau sebelum DPR reses.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pihaknya masih menunggu Presiden Jokowi mengirimkan surpres ke DPR terkait nama-nama calon anggota yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Diketahui masa bakti calon anggota KPU dan Bawaslu periode saat ini bakal berakhir April. Sementara di satu sisi DPR akan memasuki reses kembali pada 21 Februari.
"Jadi kita harapkan bahwa sebelum masa sidang ditutup kita sudah melakukan fit and proper test dan sudah ada komisioner KPU maupun Bawaslu yang 7 orang itu sudah terpilih," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Baca Juga: Komisi II Targetkan Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Selesai di Februari
Sementara itu, terkait pelaksanaan fit and proper test, Saan mengatakan Komisi II akan melakukannya secara transparan dan terbuka kepada publik.
"Jadi kita fit and proper-nya akan terbuka untuk umum. Biar publik juga bisa mengikuti terkait dengan rekam jejak calon-calon anggota penyelenggara Pemilu," kata Saan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun