Suara.com - Rusia mengerahkan ratusan kapal perang setelah menerima peringatan dari Joe Biden. Menyadur News Week Jumat (21/1/2022), ini termasuk lebih dari 140 kapal tempur dan pasokan, lebih dari 50 pesawat, 1.000 peralatan militer dan 10.000 prajurit militer.
Menurut kantor berita TASS, Angkatan Laut Rusia mengatakan melalui Kementerian Pertahanan Rusia akan melakukan latihan di semua zona tanggung jawab dari Januari hingga Februari.
“Latihan mencakup lautan yang menyapu Rusia dan juga wilayah Samudra Dunia yang sangat penting. Akan ada beberapa latihan di Laut Mediterania, Laut Utara dan Laut Okhotsk di Atlantik Timur Laut dan di Pasifik,” kata Kementerian Pertahanan.
Enam kapal serbu amfibi dari armada Baltik dan Utara meninggalkan pelabuhan Baltiysk pada 15 Januari menuju daerah yang ditunjuk untuk latihan mendatang.
Sehari sebelumnya, enam kapal perang amfibi Rusia dari armada Utara dan Baltik melewati Selat Inggris, menurut The Drive. Beberapa memprediksi kapal menuju Laut Hitam. TASS melaporkan kapal itu sekarang melintasi Laut Utara.
Pengumuman itu muncul setelah Presiden AS Joe Biden membuat komentar pada Rabu yang menunjukkan "serangan kecil" dari Rusia ke wilayah Ukraina dapat menghasilkan tanggapan yang lebih terukur dari Amerika Serikat dan sekutunya, menurut The Associated Press.
"Satu hal jika itu serangan kecil dan kami akhirnya harus berjuang tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," kata Biden kepada wartawan selama konferensi pers di Ruang Timur, CNN melaporkan.
"Tapi jika mereka benar-benar melakukan apa yang mereka mampu lakukan dengan pasukan yang terkumpul di perbatasan, itu akan menjadi bencana bagi Rusia jika mereka menginvasi Ukraina lebih lanjut."
Biden mengatakan dia menarik garis pada "pasukan Rusia melintasi perbatasan, membunuh pejuang Ukraina," ketika kemudian diminta untuk mengklarifikasi makna "serangan kecil", menurut CNN.
Baca Juga: Bank Indonesia Disebut Jadi Korban Serangan Ransomware Rusia
Pada hari Kamis, Biden membuat komentar baru mengenai invasi Rusia ke Ukraina, AP melaporkan.
"Saya sudah sangat jelas dengan Presiden Putin," kata Biden. "Dia tidak salah paham: Setiap, setiap unit Rusia yang berkumpul bergerak melintasi perbatasan Ukraina, itu adalah invasi."
Dia menambahkan jika invasi terjadi, itu akan disambut dengan "respons ekonomi yang parah dan terkoordinasi".
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
Terkini
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!
-
DPR Sibuk! 2 RUU Siap Ubah Wajah Indonesia: Single ID Number dan Revisi Sistem Pemilu