Suara.com - Sejumlah kritik Edy Mulyadi menyangkut rencana pemindahan ibu kota negara memancing polemik.
Di antaranya, ucapan Edy Mulyadi yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto "macan yang jadi mengeong."
Menteri Pertahanan Prabowo tidak mau merespons ucapann itu. Tetapi Partai Gerindra menanggapi secara serius dengan mengadukan Edy Mulyadi ke polisi.
Menurut juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo sedang fokus menjalankan tugas sebagai menteri.
"Pak Prabowo sibuk kerja memperkuat pertahanan RI," kata Dahnil.
Dahnil menyebut Edy Mulyadi hanyalah "penebar hoaks."
Tetapi ucapan Edy Mulyadi ditanggapi dengan serius oleh DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara dengan melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Sulawesi Utara pada 21 Januari 2022.
Edy mereka anggap telah menghina dan memfitnah.
“Iya, Pak Prabowo Subianto ketua umum kita, ikonnya Partai Gerindra, kebanggaan kader Partai Gerindra. Jadi kita tidak terima kalau Pak Prabowo Subianto dihina dan difitnah orang,” ujar Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara Conny Lolyta Rumondor, Sabtu 22 Januari 2022.
Baca Juga: Soal Masalah Edy Mulyadi, Ketua Fraksi PKS: Tak Selalu Caleg Berurusan dengan Partainya!
Ucapan yang dipersoalkan itu beredar di media sosial.
Dalam potongan video yang dikirim oleh Conny, Edy Mulyadi berkata “masa Menteri Pertahanan gini saja nggak ngerti sih? Jenderal bintang tiga. Macan yang jadi kayak mengeong. Nggak ngerti begini aja. Halo, Prabowo? Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan, kamu Menteri Pertahanan?”
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut kritik yang disampaikan Edy Mulyadi mengandung penghinaan dan fitnah.
Tetapi, kata dia, Gerindra mengucapkan terima kasih atas kritikan yang bisa menjadi referensi dalam menentukan langkah politik.
"Tetapi soal fitnah itu urusan mereka dengan Allah SWT. Ingat setiap ucapan kita akan kita pertanggung-jawabkan kelak di yaumul hisab," kata Habiburokhman, Minggu (23/1/2022).
Prabowo tidak akan marah dalam merespons ucapan itu, kata Habiburokhman seraya mengatakan pimpinannya sudah sering menjadi korban fitnah.
Berita Terkait
-
Biaya Haji Tahun 2026 Ditetapkan Rp87 Juta, Wamenhaj: Harusnya Naik Rp2,7 Juta
-
Kemenhaj Resmi Usulkan BPIH 2026 Sebesar Rp 88,4 Juta, Ini Detailnya
-
Umrah Mandiri Jadi Sorotan, Wamenhaj: Itu Keniscayaan Karena Arab Saudi Sudah Buka Gerbang Lebar
-
Umrah Mandiri: Kabar Baik atau Ancaman? Ini Kata Wamenhaj Soal Regulasi Baru
-
Soal Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun, Gus Irfan: Itu Masih Potensi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional