Suara.com - Munarman, terdakwa kasus tindak pidana terorisme, menjadi pemateri dalam agenda pembaiatan kepada ISIS berkedok seminar dan tabligh akbar di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2015 silam. Hal itu diketahui dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (26/1/2022).
Total ada dua acara pembaiatan, yakni pada 24 Januari 2015 di Markas FPI Makassar dan 25 Januari 2015 di pondok pesantren pimpinan Ustaz Basri—orang yang telah berbaiat pada ISIS tapi bukan anggota FPI.
Dalam sidang lanjutan tersebut, JPU turut menghadirkan seorang saksi berinisial HM, eks Ketua DPD FPI Sulawesi Selatan. Dalam kesaksiannya, HM mengaku sempat dihubungi oleh Munarman.
Awalnya, HM mengakui jika dirinya juga mengikuti acara yang berlangsung pada 24 Januari 2015 tersebut. Lantas, ia juga menyebut sejumlah nama yang turut menjadi panitia dalam acara tersebut, yakni Abdi sebagai Ketua Panitia, saksi AS selaku moderator, hingga Abdurrahman selaku panglima laskar.
"Saksi tahu dalam seminar siapa aja panitianya?" tanya JPU di ruang sidang utama, Rabu (26/1/2022).
"Yang saya tahu Abdi sebagai ketua panitia, AS sebagai moderator, Abdurrahman sebagai panglima laskar," jawab HM.
"Dalam acara tersebut apa susunan acaranya?" kata JPU.
"Pertama pembukaan oleh protokol, pembacaan ayat suci, sambutan, saya, sambutan panglima laskar, dilanjutkan acara inti seminar," beber HM.
Sebelum acara pembaiatan berkedok seminar itu berlangsung, HM mengaku sempat menerima pesan singkat (SMS) dan sambungan telepon dari Munarman. Kepada HM, Munarman bertanya tentang sosok Abdi.
"Apa bunyi SMS dari terdakwa Munarman pada saat itu?" tanya JPU.
"Menanyakan apakah Habib kenal Abdi. Saya katakan saya kenal," ucap HM.
Setelah membalas pesan singkat itu, HM dan Munarman saling melakukan sambungan telepon.
Kepada HM, eks Sekretaris Umum FPI itu mengaku diminta oleh sosok Abdi untuk menjadi pemateri pada tanggal 24 Januari 2015.
"Setelah itu kami teleponan, saya katakan ada apa dengan Abdi. Dia (Munarman) katakan bahwa 'Saya diundang untuk membawakan materi pada acara seminar'. Jadi saya akan konfirmasi dengan Pak Abdi," beber HM.
Setelah perbincangan itu, HM betemu dengan Abdi untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Kepada HM, Abdi mengaku mendapat nomor Munarman dari saksi AS—eks Ketua DPW FPI Makassar.
"Siapa yang menyuruh Abdi menelepon terdakwa Munarman untuk memberi tahu acara?" tanya JPU.
"Pada waktu malamnya, saya ke Sekretariat mengonfirmasi ke Abdi, dia katakan bahwa dia menelepon usai mendapatkan nomor dari Ustaz AS," jawab HM.
"Dalam percakapan terdakwa Munarman, apakah terdakwa menanyakan acara apa yang dimaksudkan oleh Abdi?" ucap JPU.
"Pada waktu itu beliau mengatakan, 'Saya diundang untuk acara seminar'," kata HM.
"Tidak menanyakan seminar apa karena kan beliau diundang? Beliau kan harus menyiapkan materi?" tanya JPU.
"Tidak," ucap HM.
"Pada rapat yang saudara ikuti, apa saja yang dibahas selain pemateri kedatangan Munarman?" tanya JPU.
"Pada waktu itu dijelaskan bahwa akan diadakan seminar tentang khilafah. Soal tegaknya syariah di bawah naungan khilafah," papar HM.
Kesaksian AS
Dalam kesaksiannya, AS turut menjelaskan mengapa Munarman dipanggil sebagai pemateri dalam acara pembaiatan berkedok seminar dan tabligh akbar di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2015 silam.
Awalnya JPU bertanya pada AS, apakah ada rapat sebelum acara tanggal 24 Januari 2015 berlangsung dan sudah ada penentuan siapa sosok yang dihadirkan sebagai pembicara.
Kepada JPU, AS mengatakan jika Munarman dan almarhum Ustaz Basri disepakati sebagai pemateri atau pembicara.
"Apakah ada rapat-rapat sebelum kegiatan tanggal 24 Januari juga sudah ditentukan siapa pemateri yang akan hadir saat itu?" tanya JPU.
"Itu disepakati bahwa pematerinya ada dua. Pertama adalah bapak haji Munarman yang beliau sebagai salah satu ketua bidang di Dewan Pimpinan Pusat FPI, kedua adalah Ustaz Muhammad Basri pimpinan pondok pesantren," jawab AS.
Mendengar jawaban itu, lantas JPU kembali mengkonfirmasi AS, apakah dasar pemilihan Munarman sebagai pemateri.
Menurut AS, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dipilihnya sosok Munarman.
"Jadi yang mendasari awalnya menentukan bahwa pematerinya antara lain Munarman karena terdakwa Munarman adalah salah satu pimpinan pusat, seperti itu?" tanya JPU.
"Ada beberapa faktor yang kemudian membuat kami memilih beliau," papar AS.
Faktor pertama, kata AS, karena Munarman adalah tokoh yang dikenal luas di masyarakat.
Tidak hanya itu, Munarman kerap muncul di media massa dan membikin kagum banyak anggota FPI.
"Pertama karena beliau seorang tokoh yang cukup dikenal masyarakat pada saat itu. Kemudian ada beberapa hal lain yang jadi pertimbangan," ucap AS.
"Bisa saudara ceritakan beberapa hal lain yang jadi pertimbangan itu apa saja?" tanya JPU, sekali lagi.
"Seperti yang saya katakan, selain terkenal dan sering tampil di media massa, dan saya sendiri kagum pada beliau. Kedua, beliau adalah salah satu pimpinan DPP. Juga karena ajaranya tentang keberadaan beliau pada saat itu di salah satu universitas di Jakarta yang melakukan acara serupa ditahun sebelumnya," tutup AS.
Dakwaan Munarman
Sebelumnya, Munarman didakwa merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (8/12/2021).
Dalam surat dakwaan yang dibacakan, jaksa menyebut bahwa Munarman pada medio 2015 terlibat dalam serangkaian kegiatan di beberapa tempat. Misalnya pada 24 dan 25 Januari 2015 dan beberapa kesempatan di tahun yang sama.
JPU menyebut, Munarman terlibat kegiatan, misalnya di Sekretatiat FPI Makasar, Markas Daerah FPI Laskar Pembela FPI Makassar, dan Pondok Pesantren Aklaqul Quran Makassar. Selain itu, di Aula Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Serangkaian agenda yang dihadiri Munarman itu, lanjut jaksa, dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Bahkan, menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain.
JPU, dalam surat dakwaan yang dibacakan turut membeberkan cara-cara Munarman merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. JPU menyebut, Munarman, mengaitkan kemunculan kelompok teroris ISIS di Suriah untuk mendeklarasikan setia kepada Abu Bakar al-Baghdadi selaku Pimpinan ISIS pada 2014.
JPU melanjutkan, propaganda ISIS juga berhasil mempengaruhi beberapa kelompok di Indonesia. Misalnya pada sekitar tanggal 6 juni 2014 bertempat di gedung UIN Syarif hidyaatullah, Ciputat, Tangerang Selatan.
Atas perkara ini, Munarman didakwa melanggar Pasal 14 Juncto Pasal 7, Pasal 15 juncto Pasal 7 serta atas Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian