Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera angkat bicara terkait masalah eks Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Edy Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan dengan menyebut tempat jin buang anak.
Adapun Edy Mulyadi sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya itu.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Kapitra Ampera menyebut seseorang harus dicambuk dan dipukul terlebih dahulu untuk membuatnya sadar telah melakukan kesalahan.
"Kadang-kadang orang ini perlu dicambuk baru dia sadar. Orang harus dipukul dahulu sehingga dia sadar telah melakukan kekeliruan," kata Kapitra dilansir Wartaekonomi.co.id, Kamis (27/1/2022).
Menurut Kapitra, apabila kasus Edy yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian itu mengandung unsur pidana maka proses hukum harus berlanjut. Edy pun harus menanggung risiko atas ucapannya.
"Kalau ada delik hukum yang dia langgar, ya proses," ujar Kapitra.
"Undang-undang sebenarnya memberi ruang mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap keliru bisa dikoreksi, tetapi dia tidak pakai itu. Dia dengan retorikanya memperlihatkan emosinya," sambung Kapitra.
Sebelumnya, pernyataan Edy Mulyadi yang menyinggung soal Kalimantan sempat viral di media sosial.
Sebab, Edy Mulyadi diduga menghina Kalimantan dan warganya lantaran menyebut pulau itu sebagai tempat 'jin buang anak'.
Baca Juga: Majelis Adat Sunda Kecam Ucapan Edy Mulyadi soal Kalimantan: Sudah Kurang Ajar
Selain itu, Edy juga jadi sorotan karena diduga menghina Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Atas ulahnya itu, Edy telah dilaporkan ke pihak kepolisian.
Berita Terkait
-
Diperiksa Polisi Soal Kasus Kalimantan Tempat Jin Buang Anak, Edy Mulyadi Pikir-pikir Besok Hadir atau Tidak
-
Tersinggung dengan Edy Mulyadi, Komisi III Teruskan Aspirasi Aliansi Borneo Bersatu ke Kapolri
-
Nodai Pacar yang Masih Umur 16 Tahun, SS Berurusan dengan Polisi
-
Asal Usul Mandau Terbang, Senjata Sakral Suku Dayak Kalimantan Timur, Dikirim untuk Edy Mulyadi
-
Majelis Adat Sunda Kecam Ucapan Edy Mulyadi soal Kalimantan: Sudah Kurang Ajar
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Wajib Tutup Selama Ramadan? Ini Daftar Tempat Hiburan Malam di Jaksel yang Disegel Pemprov DKI
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!
-
Menaker: THR 2026 Masih Mengacu pada Regulasi Lama, Batas Pembayaran H-7 Lebaran
-
Menpan RB: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Disiapkan, Fresh Graduate Jadi Perhatian
-
Digugat 21 Guru Besar, MKMK Siap Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Adies Kadir Pekan Ini
-
Geger Kabar Ratusan Pekerja Mie Sedaap Kena PHK, Menaker: Kita Monitor
-
Nasib Adies Kadir di MK di Ujung Tanduk? MKMK Segera Putuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik
-
Fakta Mengejutkan di Balik Tren Padel Jakarta: 185 Lapangan Tak Punya Izin Dasar
-
Kapan Pastinya THR ASN 2026 Cair? Ini Bocoran dari Menkeu Purbaya