PDIP Jagokan Ahok Jadi Kepala IKN, PKB Pasrah Saja Pada Keputusan Jokowi

Suara.com - Sejumlah nama dimunculkan di tengah perbincangan mengenai siapa calon kepala otorita ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur.

Tapi bagi pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa siapapun calonnya yang penting bisa bekerja dengan maksimal.

"Pekerjaan IKN yang sangat berat dan mendesak sehingga perlu diangkat kepala IKN yang memiliki kemampuan dan kegigihan, 24 jam kerja. Tahun 2024 berkejaran dengan waktu," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Jumat (28/1/2022).

PKB tidak akan mengikuti jejak  PDI Perjuangan yang mengusulkan sejumlah nama, di antaranya Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kepada Presiden Joko Widodo untuk ditunjuk menjadi kepala otorita.

"Tidak, pasrah saja," kata Jazilul.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Ahok, di antara nama-nama yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kepala otorita.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," kata Hasto, Kamis (27/1/2022).

Untuk memimpin ibu kota negara Nusantara dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan pemahaman terhadap tata kota, kata Hasto.

Sosok tersebut juga mesti bisa memadukan antara gambaran smart city dan aspek kultural.

Baca Juga: Sosok Ini Masuk Bursa Calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Pentolan PA 212: Produk Gagal, Hanya Bikin Gaduh!

"Untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa indonesia dan juga dari pandangan geopolitik, di mana sejak zaman Bung Karno Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," kata Hasto.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi."

Jokowi sudah mendapatkan sejumlah nama kandidat yang sekarang dalam proses penggodokan, kata Hasto.

Suara.com sebelumnya melaporkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa bukan isu baru.

Wacana sudah muncul semenjak era Presiden Soekarno.

Baru berpuluh-puluh tahun kemudian, pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, wacana pemindahan ibu kota negara mulai dikonkritkan.