Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah masih berharap agar ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold dengan angka 20 persen bisa dihapuskan.
Menurutnya, figur-figur yang namanya sudah muncul dihasil survei harus diberikan kesempatan untuk bertarung di Pilpres 2024.
"Kita tetap masih berharap bahwa apa presidensial threshold bahkan juga apa namanya parliamentary threshold dihapuskan," kata Fahri dikutip Suara.com dari chanel Youtube GeloraTV dengan judul 'Ini Catatan Fahri Hamzah Untuk Pemilu 2024', Kamis (3/2/2022).
Menurutnya, pengakuan atau rekognisi yang disuarakan rakyat terhadap figur yang didukungnya harus dihargai berapa pun jumlahnya. Ia menilai jangan hal itu sampai terseleksi lagi dengan adanya ambang batas.
"Khusus untuk capres misalnya, biarlah semua calon-calon yang sudah muncul dan percaya diri surveinya baik ini muncul semua sebagai kandidat yang akan berdebat pada putaran pertama," ungkapnya.
Untuk itu, Fahri mengatakan, jangan sampai figur yang sudah berusaha misalnya dengan memasang spanduk dimana-mana justru tak bisa maju di Pilpres lantaran adanya ambang batas pencalonan.
"Ya sekarang ini ada nama yang bagus-bagus sayang sekali orang-orang ini udah bikin spanduk di mana-mana udah kampanye bentuk tim ini, sampai ke tim milenial segala macam sudah dibentuk, tapi rupanya tidak dapat tiket karena tiketnya itu terlalu mahal yaitu tiketnya (Presidential Threshold) 20%," tandasnya.
Untuk diketahui memang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden juga telah banyak digugat ke MK oleh segelintir pihak.
Seperti mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo, Anggota DPD RI asal Jakarta Fahira Idris hingga Partai Ummat yang berencana juga mengajukan JR dalam waktu dekat dengan pendampingan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
Baca Juga: Gugatan Gatot Nurmantyo soal Presidential Threshold Tak Main-Main: Ini Bentuk Kudeta Terselubung
Tag
Berita Terkait
-
Sebut Parpol Kekuatan Bisnis Pengumpul dan Penjual Suara, Fahri Hamzah: 2024 Pemilunya Masih Suram
-
Pemilu Digelar Serentak 2024, Fahri Hamzah Khawatir Pesta Rakyat Berubah jadi Pesta Kematian
-
Fahri Hamzah Sebut Papua Cocok Dijadikan Ibu Kota Negara Dibanding Kalimantan, Alasannya Bikin Warganet Kagum
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik