Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah masih berharap agar ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold dengan angka 20 persen bisa dihapuskan.
Menurutnya, figur-figur yang namanya sudah muncul dihasil survei harus diberikan kesempatan untuk bertarung di Pilpres 2024.
"Kita tetap masih berharap bahwa apa presidensial threshold bahkan juga apa namanya parliamentary threshold dihapuskan," kata Fahri dikutip Suara.com dari chanel Youtube GeloraTV dengan judul 'Ini Catatan Fahri Hamzah Untuk Pemilu 2024', Kamis (3/2/2022).
Menurutnya, pengakuan atau rekognisi yang disuarakan rakyat terhadap figur yang didukungnya harus dihargai berapa pun jumlahnya. Ia menilai jangan hal itu sampai terseleksi lagi dengan adanya ambang batas.
"Khusus untuk capres misalnya, biarlah semua calon-calon yang sudah muncul dan percaya diri surveinya baik ini muncul semua sebagai kandidat yang akan berdebat pada putaran pertama," ungkapnya.
Untuk itu, Fahri mengatakan, jangan sampai figur yang sudah berusaha misalnya dengan memasang spanduk dimana-mana justru tak bisa maju di Pilpres lantaran adanya ambang batas pencalonan.
"Ya sekarang ini ada nama yang bagus-bagus sayang sekali orang-orang ini udah bikin spanduk di mana-mana udah kampanye bentuk tim ini, sampai ke tim milenial segala macam sudah dibentuk, tapi rupanya tidak dapat tiket karena tiketnya itu terlalu mahal yaitu tiketnya (Presidential Threshold) 20%," tandasnya.
Untuk diketahui memang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden juga telah banyak digugat ke MK oleh segelintir pihak.
Seperti mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo, Anggota DPD RI asal Jakarta Fahira Idris hingga Partai Ummat yang berencana juga mengajukan JR dalam waktu dekat dengan pendampingan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
Baca Juga: Gugatan Gatot Nurmantyo soal Presidential Threshold Tak Main-Main: Ini Bentuk Kudeta Terselubung
Tag
Berita Terkait
-
Sebut Parpol Kekuatan Bisnis Pengumpul dan Penjual Suara, Fahri Hamzah: 2024 Pemilunya Masih Suram
-
Pemilu Digelar Serentak 2024, Fahri Hamzah Khawatir Pesta Rakyat Berubah jadi Pesta Kematian
-
Fahri Hamzah Sebut Papua Cocok Dijadikan Ibu Kota Negara Dibanding Kalimantan, Alasannya Bikin Warganet Kagum
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Sujud di Gerbang Lampung, Jokowi Awali Blusukan 3 Hari di Bumi Ruwa Jurai dengan Salat Jumat
-
Pesona Blok M: Dari Tempat Nongkrong Jadul ke Magnet Baru Jakarta Modern
-
Cerita Warga Venezuela Andalkan Informasi Medsos karena Data Korban Gempa Simpang Siur
-
Peserta KDMP Meninggal saat Latsarmil, Mensesneg: Baru Hari Kedua, Belum Berat, Diduga Riwayat Sakit
-
Mekanisme Keberatan Jadi Instrumen Perlindungan Dalam Sengketa Merek dan Hak Cipta
-
Negara Asia, Eropa Hingga Arab Berbondong-bondong Kirim Bantuan ke Venezuela, Ini Daftarnya
-
Firdaus Oiwobo Sudah Diperiksa! Polisi Dalami Kasus Penghinaan Tiyo Ardianto ke Presiden Prabowo
-
Prabowo Pantau Kasus 3 Peserta SPPI Tewas saat Latsarmil, Pemerintah Siapkan Evaluasi
-
Cegah Badai PHK Akibat Harga Gas, Dasco Pastikan Pemerintah Berpihak pada Buruh
-
Dulu Dicibir Kini Dipuji, Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen di Survei Kompas