Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk segera melakukan evaluasi terhadap level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Perintah itu disampaikan Jokowi pasca adanya kenaikan kasus konfirmasi positif Covid-19.
Per Kamis (3/2/2022), kasus Covid-19 di Tanah Air bertambah 27.197 orang. Bukan hanya kepada Luhut, Jokowi juga memerintahkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk turut mengevaluasi PPKM di luar Jawa-Bali.
"Saya juga telah memerintahkan Menko Marves selaku koordinator PPKM Jawa-Bali dan Menko Perekonomian selaku koordinator PPKM luar Jaw-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM," kata Jokowi dalam video Pernyataan Presiden Jokowi terkait Perkembangan Covid-19 terkini yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Selain itu, Kepala Negara meminta seluruh kepala daerah dan jajarannya beserta TNI-Polri untuk bisa memerhatikan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Vaksinasi Covid-19 juga diminta Jokowi untuk terus dilaksanakan.
Meski kasus positif Covid-19, Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Saya ingatkan agar masyarakat tetap tenang dalam menghadapi berbagai varian Covid-19 tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dan kurangi aktivitas yang tidak perlu," pintanya.
"Bagi yang belum divaksinasi segera divaksin, bagi yang sudah divaksin lengkap dan sudah waktunya disuntik vaksin penguat, booster agar segera vaksin booster."
Baca Juga: Pelaksanaan MotoGP Makin Dekat, Bisakah Lonjakan Kasus Varian Omicron Mereda dalam Waktu Sebulan?
Berita Terkait
-
Kasus Covid-19 Bertambah 27 Ribu Orang per Hari, Jokowi: Saya Minta Semuanya Tetap Tenang
-
Pelaksanaan MotoGP Makin Dekat, Bisakah Lonjakan Kasus Varian Omicron Mereda dalam Waktu Sebulan?
-
Bagi-Bagi Bantuan Modal di Pasar, Jokowi Malah Ditodong Tanda Tangan Oleh Seniman
-
Prabowo Ungkap Dapat Intruksi Tegas dari Presiden Jokowi, Tentang Hal Ini
-
Presiden Jokowi Sentil Edy Rahmayadi: Di Sumut ini Banyak Sekali Sengketa Tanah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu