Anggota DPD Minta Pemerintah Dengar Keinginan Rakyat soal Pemindahan IKN, Faktanya Kebanyakan yang Tidak Setuju?

Suara.com - Anggota DPD RI Tamsil Linrung mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus memerlukan perencanaan yang matang dan pembahasan dalam waktu yang panjang.

Hal ini dikatakan Tamsil menyusul pengesahan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara menjadi UU IKN dalam rapat paripurna beberapa waktu yang lalu.

"Saya kira pemindahan Ibu Kota ini adalah besar masif multikompleks, sehingga memerlukan perencanaan yang matang, pembahsan saya kira memerlukan waktu yang panjang," ujar Tamsil dalam diskusi daring bertajuk "Siapa Raup Untung di Ibu Kota Baru", Jumat (4/2/2022).

Selain itu Tamsil menuturkan dalam pemindahan IKN pemerintah dan juga harus menyerap aspirasi masyarakat. Yakni mulai dari kalangan akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum.

"Perlu kita menyerap aspirasi masyarakat kalangan akademisi , perlu berkeliling ke kampus meminta pendapat mereka mahasiswa dan masyarakat lainnya semua perlu dimintai pendapat," ucap Tamsil.

Karena itu Politisi PKS itu menekankan pemerintah harus mendengarkan masukan rakyat dalam rencana pemindahan IKN.

Pasalnya kata dia, salah satu survei menyebutkan bahwa 61,9 persen rakyat Indonesia tak setuju Ibu Kota Negara dipindahkan ke Penajam Paser.

"Satu hal yang pasti pemerintah harus mendengarkan keinginan rakyat, karena faktanya dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh kelompok kajian Kedai Kopi sebanyak 61,9% rakyat Indonesia tidak setuju ibukota negara pindah, ini angka mayoritasnya yang tidak boleh dipandang sebelah mata," katanya.

Baca Juga: Selain Syaharie Jaang, Muncul Nama Dayang Donna Faorek yang Digadang Masuk Bursa Calon Kepala Otorita IKN