Barisan Mahasiswi Muslim India: Saya Hanya Ingin Belajar

"Mereka tidak mengizinkan saya masuk perguruan tinggi karena saya mengenakan cadar. Mereka mulai meneriakkan Jai Shri Rama (Salam Tuhan Rama), jadi saya mulai meneriakkan Allahu Akbar," kata Muskan kepada DW melalui telepon dari Mandya.

"Yang ingin saya lakukan hanyalah belajar, dan orang-orang ini menghentikan kami. Namun, saya tidak takut," tambahnya.

Objektifikasi perempuan

Sejumlah pihak yang mendukung larangan bercadar, berpendapat bahwa itu adalah hak otoritas perguruan tinggi untuk memutuskan jenis pakaian apa yang boleh dikenakan oleh para siswa.

Namun, bagi banyak pelajar muslim dan bagian sekuler India, menentangnya dengan mengatakan bahwa itu adalah hak dasar setiap individu untuk menjalankan keyakinan agama.

"Jilbab adalah bagian dari identitas budaya dan agama wanita muslim. Ini seperti mangalsutra (kalung) untuk Hindu, salib untuk Kristen, dan sorban untuk Sikh," kata TN Prathapan, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Kongres, kepada DW.

Prathapan mengatakan hak konstitusional semua warga negara harus dilindungi. Sementara itu, peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai meminta pihak berwenang India mengambil langkah-langkah untuk "menghentikan marginalisasi perempuan muslim."

"Menolak membiarkan anak perempuan pergi ke sekolah dengan hijab mereka sangat mengerikan.

Objektifikasi terhadap perempuan tetap ada, karena persoalan pakaian," bunyi cuitan Yousafzai di Twitter.

Baca Juga: Mengapa Beberapa Sekolah di India Melarang Penggunaan Hijab?

Permainan politik Beberapa ahli mengatakan BJP sengaja memicu masalah ini untuk keuntungan politik.

"Ingin memakan apa dan memakai pakaian apa adalah hak fundamental. BJP mencoba memaksakan pilihannya pada rakyat. Ini tidak lain adalah politik mayoritas yang dimainkan," kata Nawab Malik dari Partai Kongres Nasionalis, kepada DW.

Para aktivis mengatakan serangan terhadap muslim, yang berjumlah sekitar 200 juta dari 1,4 miliar penduduk India, telah meningkat sejak Modi mengambil alih kekuasaan pada 2014.

Ketegangan komunal juga meningkat di Karnataka, negara bagian yang diperintah oleh BJP.

Menurut Forum Kerukunan Masyarakat Karnataka, distrik pesisir negara bagian itu menyaksikan lebih dari 120 insiden komunal pada tahun lalu, jumlah tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Baru-baru ini laporan bersama yang diinisiasi United Christians Forum, Association for Protection of Civil Rights dan United Against Hate, mengungkapkan ada 305 insiden kekerasan terhadap orang Kristen terjadi secara nasional dalam sembilan bulan pertama tahun 2021, termasuk 32 insiden di Karnataka.