Suara.com - Ketua Divisi Infeksi di RSUP Persahabatan, dr. Fathiyah Isbaniah, SpP(K) mengaku tak setuju dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, pernyataan Luhut soal boleh jalan-jalan asal sudah vaksin dan tak punya komorbid dinilai tak sesuai. Hal ini dikarenakan, menurut dr. Fathiyah imunitas tiap orang berbeda, ada yang belum cukup terlindungi oleh antibodi meski sudah divaksin.
"Menurut saya, saya tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Ya karena kita tidak tahu imunitas seseorang itu bagaimana. Walaupun sudah divaksin, kita tidak tahu sebetulnya derajat imunitas kita atau kekebalan tubuh kita terhadap virus tersebut," jelas dr. Fathiyah, seperti dikutip Terkini.id, Kamis (17/2/2022).
"Apakah kita akan kena yang virulen, apakah kita akan kena yang lemah, kita tidak pernah tahu," terangnya.
Di tengah wabah Omicron, dia yakin tindakan terbaik adalah tetap di rumah dulu. Setidaknya sampai puncak gelombang Omicron lewat.
Direktur Utama RS Persahabatan, Dr dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K) FISR, FAPSR, sependapat. Bahkan vaksinasi booster, klaimnya, tidak menjamin bahwa seseorang tidak akan terinfeksi atau menyebarkan virus.
"Kita lihat vaksinasi itu sendiri efektivitasnya juga tidak 100 persen. Tapi di dalam konsep pencegahan, sebagai upaya pencegahan itu dilakukan, maka upaya itu memiliki efektivitas yang lebih tinggi," papar dokter Agus.
Dokter Agus tetap menyarankan untuk menghindari kerumanan dan tetap melakukan protokol kesehatan.
"Misalnya kita melakukan vaksinasi, kemudian melakukan protokol kesehatan, dan menghindari kerumunan," saran dokter Agus.
Baca Juga: Soal Pandangan 'Wayang' Versi Ustaz Khalid Basalamah, Pakar Hukum Menilai Tak Ada yang Salah
Berita Terkait
-
3 Wilayah di NTB Ini Tingkat Vaksinasi Keduanya Rendah, Bupati Bima Sebut Masalahnya Ketersediaan
-
Kemenkes: Lebih dari Enam Bulan Tidak Vaksin Covid-19 Dosis Kedua Harus Suntik Ulang dari Awal!
-
Mengalami Ciri-ciri Gejala Omicron Meski Sudah Divaksin? Waspadai Gejalanya, Pahami Kapan Harus Tes Covid-19!
-
Soal Pandangan 'Wayang' Versi Ustaz Khalid Basalamah, Pakar Hukum Menilai Tak Ada yang Salah
-
Tolak Layani Pasien, Pegawai RSUD Cikalongwetan Bandung Barat Gelar Aksi Mogok Kerja
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
KPK Buka Peluang Panggil OSO Usai Menag Nasaruddin Beri Klarifikasi Soal Jet Pribadi
-
Dari Asrama ke Arena, Siswa Sekolah Rakyat Tumbuh Jadi Atlet Karate
-
Ibu Tiri Aniaya Anak hingga Tewas, DPR Desak Sistem Perlindungan Diperkuat hingga Level RT/RW
-
Keadilan untuk Arianto Tawakal: Kakak Korban dan 12 Orang Jadi Saksi dalam Sidang Etik Oknum Brimob
-
Nadiem Makarim Bantarkan Sidang Korupsi Akibat Pendarahan Hebat hingga Masuk Rumah Sakit 4 Hari
-
BGN Atur Skema MBG Selama Libur Lebaran, Begini Teknis Distribusinya
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
ABK Dituntut Hukuman Mati terkait Sabu 2 Ton, DPR Ingatkan Hakim: Itu Opsi Terakhir
-
Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp140 Ribu di Awal Ramadan, Ini Penyebab Utamanya
-
Kasat-Kanit Polres Toraja Utara Dipatsus, Mabes Polri: Tak Ada Ampun bagi Anggota Terlibat Narkoba