Suara.com - Survei terbaru yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia menyebutkan 71 persen responden menyatakan puas dengan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi.
"Jadi pad 15 Januari sampai 17 Februari, mereka yang puas dan sangat puas kalau kita gabung itu 71 persen, yang kurang puas atau tidak puas dalam kinerja Presiden Jokowi itu kurang lebih sekitar 25 persen," kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, Minggu (20/2/2022).
Sebanyak 20 persen responden menyatakan sangat puas, 51 persen cukup puas, 20,9 persen kurang puas, 3,9 tidak puas sama sekali, dan 4,2 tidak menjawab.
Burhanuddin menyebut hasil survei terbaru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding survei yang dilakukan Desember 2021. Saat itu, 71,4 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi mengatasi pandemi.
"Dalam soal ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara Desember dan survei online (hari ini)," kata Muhtadi.
Anggap enteng
Survei juga menunjukkan sebagian responden masih menganggap varian Omicron sebagai hal yang biasa (32,4 persen), meski sudah menyebabkan gelombang ketiga pandemi Covid-19.
"28,5 persen yang merasa biasa saja dan 2,2 persen tidak khawatir, bahkan ada 1,7 persen yang tidak khawatir sama sekali dengan Omicron," kata peneliti senior Indikator Politik Indonesia Rizka Halida.
Sebanyak 25,8 persen responden merasa sangat khawatir dan 41 persen cukup khawatir dengan perkembangan lonjakan Omicron.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta Terus Meningkat, Pemkot Sebut Nakes Banyak Terpapar
"Artinya, sebanyak 66,8 persen yang cenderung khawatir dirinya tertular Omicron ini, atau setara dengan 57,6 dari total populasi," kata dia.
Dalam survei kali ini, IPI menggunakan metode survei secara online kepada 626 responden di seluruh Indonesia.
Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menginfeksi 5.149.021 orang, masih terdapat 520.910 kasus aktif, 4.481.909 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 146.202 jiwa meninggal dunia.
Pemerintah telah menyuntikkan 189,646,917 dosis (91.06 persen) vaksin dosis pertama dan 140,301,087 dosis (67.37 persen) vaksin dosis kedua, serta 8,456,612 dosis (4.06 persen) vaksin dosis ketiga kepada masyarakat.
Berita Terkait
-
Menkes Pastikan Risiko Ebola di Indonesia Rendah, Penularannya Tak Semudah Covid-19
-
IHSG Hancur Lebur Seperti Era COVID-19, Padahal Tak Sedang Pandemi
-
Waspada! Ancaman Ebola Selevel Awal Pandemi Covid-19
-
Dirjen WHO: Hantavirus Bukan Pandemi Baru Seperti COVID-19
-
Pakar Medis Belanda Menjamin Hantavirus Bukan Ancaman Pandemi Baru Seperti COVID-19
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan