Suara.com - Survei terbaru yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia menyebutkan 71 persen responden menyatakan puas dengan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi.
"Jadi pad 15 Januari sampai 17 Februari, mereka yang puas dan sangat puas kalau kita gabung itu 71 persen, yang kurang puas atau tidak puas dalam kinerja Presiden Jokowi itu kurang lebih sekitar 25 persen," kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, Minggu (20/2/2022).
Sebanyak 20 persen responden menyatakan sangat puas, 51 persen cukup puas, 20,9 persen kurang puas, 3,9 tidak puas sama sekali, dan 4,2 tidak menjawab.
Burhanuddin menyebut hasil survei terbaru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding survei yang dilakukan Desember 2021. Saat itu, 71,4 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi mengatasi pandemi.
"Dalam soal ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara Desember dan survei online (hari ini)," kata Muhtadi.
Anggap enteng
Survei juga menunjukkan sebagian responden masih menganggap varian Omicron sebagai hal yang biasa (32,4 persen), meski sudah menyebabkan gelombang ketiga pandemi Covid-19.
"28,5 persen yang merasa biasa saja dan 2,2 persen tidak khawatir, bahkan ada 1,7 persen yang tidak khawatir sama sekali dengan Omicron," kata peneliti senior Indikator Politik Indonesia Rizka Halida.
Sebanyak 25,8 persen responden merasa sangat khawatir dan 41 persen cukup khawatir dengan perkembangan lonjakan Omicron.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta Terus Meningkat, Pemkot Sebut Nakes Banyak Terpapar
"Artinya, sebanyak 66,8 persen yang cenderung khawatir dirinya tertular Omicron ini, atau setara dengan 57,6 dari total populasi," kata dia.
Dalam survei kali ini, IPI menggunakan metode survei secara online kepada 626 responden di seluruh Indonesia.
Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menginfeksi 5.149.021 orang, masih terdapat 520.910 kasus aktif, 4.481.909 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 146.202 jiwa meninggal dunia.
Pemerintah telah menyuntikkan 189,646,917 dosis (91.06 persen) vaksin dosis pertama dan 140,301,087 dosis (67.37 persen) vaksin dosis kedua, serta 8,456,612 dosis (4.06 persen) vaksin dosis ketiga kepada masyarakat.
Berita Terkait
-
WFH demi Hemat BBM: Solusi Visioner atau Sekadar Geser Beban ke Rakyat?
-
Pemerintah Siapkan Skenario dari era Covid-19 Hadapi Krisis Energi Akibat Konflik Timur Tengah
-
Cerpen Putik Safron di Sayap Izrail: Kematian Sang Marbut di Tengah Pandemi
-
Pandemi dan Teori Konspirasi di Novel Si Putih Karya Tere Liye
-
Jerinx SID Kembali Singgung Konspirasi COVID-19, Ungkit Aksi Demo Tolak Rapid Tes Tahun 2020
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi