Presiden Putin Tempatkan Pasukan Rusia di Wilayah Separatis Ukraina

"Langkah-langkah ini terpisah dan akan menjadi tambahan dari sanksi ekonomi cepat dan berat yang telah kami persiapkan dalam koordinasi dengan sekutu, jika Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.

Gedung Putih mengatakan bahwa Biden telah berbicara dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang bagaimana mereka akan terus mengoordinasikan tanggapan.

Kantor Perdana Menteri Inggris mengatakan Boris Johnson akan mengadakan pertemuan pemerintah pada hari Selasa (22/02) untuk mengoordinasikan tanggapan Inggris terhadap langkah Rusia, "termasuk menyetujui paket sanksi yang signifikan untuk segera diberlakukan."

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel juga mengutuk keputusan Putin, dengan mengatakan tindakan itu adalah "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta perjanjian Minsk."

AS: Klaim 'penjaga perdamaian' Rusia adalah omong kosong

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan pada pertemuan darurat Dewan Keamanan bahwa "serangan" Rusia terhadap Ukraina "tidak beralasan dan melanggar hukum internasional."

Dia menegaskan klaim Putin bahwa pasukannya sedang dalam misi "penjaga perdamaian" adalah omong kosong.

"Dia menyebut mereka penjaga perdamaian. Ini omong kosong. Kami tahu siapa mereka sebenarnya," kata Thomas-Greenfield.

"Konsekuensi dari tindakan Rusia akan mengerikan, di seluruh Ukraina, Eropa, dan dunia," tambahnya.

Baca Juga: Jika Putin Perintahkan Serangan ke Ukraina, Jepang Akan Gabung AS Jatuhi Rusia Sanksi

Pelanggaran perjanjian Minsk Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menggambarkan pengakuan Rusia atas wilayah yang memisahkan diri itu sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap hukum internasional yang merusak upaya diplomatik.

"Pengakuan hari ini terhadap 'Republik Rakyat' yang dideklarasikan sendiri oleh separatis di Ukraina timur ... merupakan pukulan serius bagi semua upaya diplomatik," kata Baerbock pada Senin (21/02) malam.

"Upaya bertahun-tahun dalam format Normandia dan OSCE (Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa) telah dibatalkan dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat dipahami," tambah Baerbock.

Kepala NATO Jens Stoltenberg mengutuk langkah Kremlin, dengan mengatakan bahwa pengakuan itu "lebih lanjut merusak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, mengikis upaya menuju resolusi konflik, dan melanggar Perjanjian Minsk, di mana Rusia adalah salah satu pihak yang terlibat."

"Moskow terus menyulut konflik di Ukraina timur dengan memberikan dukungan keuangan dan militer kepada para separatis. Moskow juga mencoba membuat dalih untuk menyerang Ukraina sekali lagi." AS juga menggemakan keprihatinan NATO dan Jerman, dengan Blinken mengatakan bahwa keputusan Putin merupakan penolakan total atas komitmen Rusia di bawah perjanjian Minsk dan bertentangan dengan "komitmen diplomasi" Rusia.

Kehadiran 'rahasia' Rusia di Ukraina Timur Pada musim semi 2014, Rusia merebut dan mencaplok semenanjung Krimea. Kemudian, separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan dua "republik rakyat" yang memisahkan diri, yang tidak segera diakui oleh Rusia.

Pertempuran telah berlangsung antara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di Donbas sejak 2014.

Lebih dari 13.000 orang telah tewas sejauh ini dalam konflik tersebut, menurut PBB. Tambahan 1,4 juta warga Ukraina telah mengungsi akibat konflik tersebut. ha/pkp (AFP, AP, dpa, Reuters)