Menteri Basuki: Orang Kalimantan Jangan Hanya Senang Ditunjuk, Tapi Harus Siap Kerja Bangun IKN

Suara.com - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta pekerja lokal di Kalimantan Timur harus bersiap diri dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Jangan sampai, lanjut Basuki, pekerja di Kaltim tidak kompetitif dengan pekerja lokal di daerah lainnya, sehingga tidak terpilih sebagai pekerja pembangunan IKN.

"Tidak hanya senang untuk ditunjuk, harus siapkan diri. Di sana ada Universitas Mulawarman ada institut teknologi Kalimantan. Itu mereka harus siap betul, kalau ada tenaga kerja dari luar jangan cemburu kalau dia nggak masuk," kata Basuki dalam diskusi virtual IKN yang digelar RRI, Rabu (23/2/2022).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini meminta kepada pekerja lokal di Kaltim juga harus memiliki jiwa produktivitas yang tinggi. Namun, Basuki memastikan, pembangunan IKN akan melibatkan pekerja lokal.

"The next generation itu harus mempunyai fighting spirit, harus mempunyai produktivitas yang tinggi, mempunyai kebiasaan yang bisa dijual di IKN itu," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), Selasa (15/2). Resminya UU IKN menandai dimulainya pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pembangunan IKN yang mengusung "Kota Dunia untuk Semua" tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, IKN merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia.

"Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Suharso dalam siaran pers Kementerian PPN/Bappenas, ditulis Jumat (18/2/).

Lebih lanjut, Suharso menerangkan bahwa IKN sudah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

Baca Juga: Pemerintah Bagi Lahan 6.671 Hektare Jadi Tiga Klaster di Ibu Kota Baru, Menteri PUPR: Seluas Jabodetabek

Sebutan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.

Kemudian ia menjelaskan terdapat tiga tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN, selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045.

Dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur.